Komisi II Berita » PKS Tak Persoalkan Judul RUU Pilkada
PKS Tak Persoalkan Judul RUU Pilkada
Penulis : - Editor : Kamis, 14 Februari 2013 13:36:06
PKS Tak Persoalkan Judul RUU Pilkada
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Panja RUU Pilkada dari F-PKS Agus Poernomo.

Senayan - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tak mempersoalkan judul RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan pemerintah.

"Kita tetap pemilihan kepala daerah, tetapi muatannya nanti ada wakil kepala daerah," kata anggota Panja RUU Pilkada dari F-PKS Agus Poernomo kepada JurnalParlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Sikap F-PKS ini sama dengan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pilkada kompilasi fraksi-fraksi per 16 Januari 2013, Fraksi PDIP mengusulkan rumusan judul RUU tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penyempurnaan substansi ini merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'

Merujuk Putusan MK No. 012-013/ PUU-ll/2004, interpretasi MK setidaknya melahirkan dua hal pokok pemahaman yang bersifat umum.

Pertama, proses pemilihan pejabat penyelenggara pemerintahan, yaitu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Gubernur, Bupati serta Walikota dalam kelompok kategori yang sama, yakni pemilihan umum sebagaimana dimaksud Padal 22E UUD NRI 1945.

Kedua
, penyelenggara dan penyelenggaraannya diatur terpisah dari pengaturan otonomi daerah. Penyelenggara oleh KPU sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 Penyelenggara Pemilu. Dan, penyelenggaraanya diatur dalam UU tersendiri, sebagaimana proses pemilihan pejabat penyelenggara pemerintahan sebagai rezim pemilihan umum.

Sementara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengusulkan judul RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Judul RUU diubah karena adanya tambahan substansi, bahwa kepala daerah dipilih bersama-sama dengan wakil kepala daerah.

Perubahan substansi, karena kepala daerah dipilih bersama-sama dengan wakil kepala daerah dalam satu pasangan/paket.  Wakil kepala daerah tidak diisi oleh pejabat karier, tetapi merupakan jabatan politis. Jabatan karier cukup sampai di sekretaris daerah. Mengenai adanya fenomena disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu dilakukan regulasi yang lebih jelas, detail dan ketat mengenai bentuk hubungan kerja sama kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RUU pemda. Sehingga  dengan adanya regulasi yang tegas tersebut dapat meminimalisir terjadinya disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengusulkan judul RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan, Fraksi Partai Hanura mengusulkan judul RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Panja RUU Pilkada akan kembali menggelar rapat dengan Eselon I Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis siang ini. "Kemarin baru pemanasan, klaster, masuk ke judul," kata Agus Poernomo.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer