Komisi II Berita » PKS Tak Persoalkan Judul RUU Pilkada
PKS Tak Persoalkan Judul RUU Pilkada
Penulis : - Editor : Kamis, 14 Februari 2013 13:36:06
PKS Tak Persoalkan Judul RUU Pilkada
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Panja RUU Pilkada dari F-PKS Agus Poernomo.

Senayan - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tak mempersoalkan judul RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan pemerintah.

"Kita tetap pemilihan kepala daerah, tetapi muatannya nanti ada wakil kepala daerah," kata anggota Panja RUU Pilkada dari F-PKS Agus Poernomo kepada JurnalParlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Sikap F-PKS ini sama dengan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pilkada kompilasi fraksi-fraksi per 16 Januari 2013, Fraksi PDIP mengusulkan rumusan judul RUU tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penyempurnaan substansi ini merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis'

Merujuk Putusan MK No. 012-013/ PUU-ll/2004, interpretasi MK setidaknya melahirkan dua hal pokok pemahaman yang bersifat umum.

Pertama, proses pemilihan pejabat penyelenggara pemerintahan, yaitu Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Gubernur, Bupati serta Walikota dalam kelompok kategori yang sama, yakni pemilihan umum sebagaimana dimaksud Padal 22E UUD NRI 1945.

Kedua
, penyelenggara dan penyelenggaraannya diatur terpisah dari pengaturan otonomi daerah. Penyelenggara oleh KPU sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 Penyelenggara Pemilu. Dan, penyelenggaraanya diatur dalam UU tersendiri, sebagaimana proses pemilihan pejabat penyelenggara pemerintahan sebagai rezim pemilihan umum.

Sementara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengusulkan judul RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Judul RUU diubah karena adanya tambahan substansi, bahwa kepala daerah dipilih bersama-sama dengan wakil kepala daerah.

Perubahan substansi, karena kepala daerah dipilih bersama-sama dengan wakil kepala daerah dalam satu pasangan/paket.  Wakil kepala daerah tidak diisi oleh pejabat karier, tetapi merupakan jabatan politis. Jabatan karier cukup sampai di sekretaris daerah. Mengenai adanya fenomena disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu dilakukan regulasi yang lebih jelas, detail dan ketat mengenai bentuk hubungan kerja sama kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RUU pemda. Sehingga  dengan adanya regulasi yang tegas tersebut dapat meminimalisir terjadinya disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengusulkan judul RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan, Fraksi Partai Hanura mengusulkan judul RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Panja RUU Pilkada akan kembali menggelar rapat dengan Eselon I Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kamis siang ini. "Kemarin baru pemanasan, klaster, masuk ke judul," kata Agus Poernomo.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...