Komisi II Berita » Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 21 Februari 2013 11:14:52
Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno

Senayan - Panitia Kerja (Panja) RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR masih menunggu sikap akhir pemerintah soal sejumlah hal krusial dalam RUU tersebut.

Menurut anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno, ada beberapa subtansi yang harus segera disikapi pemerintah. "Kalau belum ada sikap resmi pemerintah, ya kita belum bisa bergerak lebih lanjut untuk membahasnya," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (21/2).

Politisi PKS ini menambahkan, pemerintah dalam hal ini sejumlah menteri terkait seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan akan melakukan presentasi di depan Presiden dalam forum sidang kabinet.

"Jadi, yang sebetulnya lambat dalam hal ini adalah pihak pemerintah sendiri. Karena mereka belum satu bahasa, lalu dibawa ke level wapres dan nampak ada kesepakatan. Tapi para menteri mau menghadap presiden. Kita tunggu saja hasilnya," kata Gamari.

Isu krusial yang belum disepakati, kata Gamari, antara lain soal Jabatan Eksekutif Senior (JES), usia pensiun, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk diketahui, RUU ASN ini sudah dibahas dalam lima kali masa sidang. Komisi II menargetkan RUU ini bisa disahkan dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 yang akan berakhir April 2013.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer