Komisi II Berita » Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 21 Februari 2013 11:14:52
Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno

Senayan - Panitia Kerja (Panja) RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR masih menunggu sikap akhir pemerintah soal sejumlah hal krusial dalam RUU tersebut.

Menurut anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno, ada beberapa subtansi yang harus segera disikapi pemerintah. "Kalau belum ada sikap resmi pemerintah, ya kita belum bisa bergerak lebih lanjut untuk membahasnya," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (21/2).

Politisi PKS ini menambahkan, pemerintah dalam hal ini sejumlah menteri terkait seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan akan melakukan presentasi di depan Presiden dalam forum sidang kabinet.

"Jadi, yang sebetulnya lambat dalam hal ini adalah pihak pemerintah sendiri. Karena mereka belum satu bahasa, lalu dibawa ke level wapres dan nampak ada kesepakatan. Tapi para menteri mau menghadap presiden. Kita tunggu saja hasilnya," kata Gamari.

Isu krusial yang belum disepakati, kata Gamari, antara lain soal Jabatan Eksekutif Senior (JES), usia pensiun, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk diketahui, RUU ASN ini sudah dibahas dalam lima kali masa sidang. Komisi II menargetkan RUU ini bisa disahkan dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 yang akan berakhir April 2013.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer