Komisi II Berita » Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 21 Februari 2013 11:14:52
Pembahasan RUU ASN Tunggu Pemerintah
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno

Senayan - Panitia Kerja (Panja) RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR masih menunggu sikap akhir pemerintah soal sejumlah hal krusial dalam RUU tersebut.

Menurut anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno, ada beberapa subtansi yang harus segera disikapi pemerintah. "Kalau belum ada sikap resmi pemerintah, ya kita belum bisa bergerak lebih lanjut untuk membahasnya," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (21/2).

Politisi PKS ini menambahkan, pemerintah dalam hal ini sejumlah menteri terkait seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan akan melakukan presentasi di depan Presiden dalam forum sidang kabinet.

"Jadi, yang sebetulnya lambat dalam hal ini adalah pihak pemerintah sendiri. Karena mereka belum satu bahasa, lalu dibawa ke level wapres dan nampak ada kesepakatan. Tapi para menteri mau menghadap presiden. Kita tunggu saja hasilnya," kata Gamari.

Isu krusial yang belum disepakati, kata Gamari, antara lain soal Jabatan Eksekutif Senior (JES), usia pensiun, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk diketahui, RUU ASN ini sudah dibahas dalam lima kali masa sidang. Komisi II menargetkan RUU ini bisa disahkan dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 yang akan berakhir April 2013.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer