Komisi II Berita » Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Februari 2013 14:15:13
Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Gamari Sutrisno

Senayan - Meski sudah dibahas dalam lima kali masa sidang, Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum juga disahkan. Ada sejumlah perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR terkait substansi RUU ASN.

Menurut anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno, yang masih menjadi persoalan adalah soal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Konsep yang disampaikan pemerintah berbeda secara mendasar dengan konsep yang dibuat DPR, khususnya yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, hak, dan kewenangan KASN.

"Pemerintah cenderung mengamputasi hak dan wewenang KASN. Dan, status dari komisi itu berbeda secara mendasar. Pemerintah maunya itu lembaga pemerintah. Kalau DPR, maunya independen," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (21/2).

Gamari menambahkan, saat rapat terakhir dengan Menpan, Panja menegaskan agar sikap Panja soal KASN ini betul-betul disampaikan ke Presiden. Jadi, yang disampaikan ke presiden jangan hanya pandangan dari menteri-menterinya saja. Kalau presiden percaya saja dengan menterinya, akan deadlock.

"Maka dari itu, kepada pemerintah, kepada presiden saya minta tolong disandingkan antara kemauan DPR dengan apa yang sementara ini disepakati oleh para menteri. Biarlah presiden yang nanti memberikan sikapnya. Apakah dia sepakat dengan para menteri, atau ada alternatif lain dari presiden. Kalau tidak, itu akan percuma juga. Bagi saya, bagi kami, itu masalah mendasar," tegasnya.

Soal usia pensiun, lanjut Gamari, DPR mengusulkan usia 58 tahun, sementara pemerintah bertahan di usia 56 tahun. "Itu kan ada alasannya. Sebab, usia harapan hidup semakin meningkat. Maka logis kalau aparatur sipil negara diberikan waktu yang relatif panjang untuk mengabdi pada negara. Dan usia segitu masih cukup berpotensi untuk mengabdi kepada negara," kata politisi PKS ini.

Lalu, soal organisasi aparatur sipil negara. pemerintah tampaknya masih ngotot supaya itu jadi organisasi kedinasan. Sementara DPR tidak menghendaki organisasi aparatur sipil negara ini menjadi organisasi kedinasan.  "Kami tidak setuju kalau norma itu dicantumkan dalam UU. Tapi kalau pemerintah nanti mau atur sendiri ya silakan. Kalau itu dibuat dalam UU, itu kan sangat mengikat. Silakan saja pemerintah mau atur sendiri. Jangan dianggap ini ada kesepakatan dengan DPR," katanya.

Sebab, kata Gamari, jika organisasi aparatur sipil negara dimasukkan sebagai organisasi kedinasan, konsekuensinya pada APBN. "Di samping juga itu rentan dengan kepentingan politik kekuasaan. Nanti juga kembali ke zaman Soeharto, Korpri dipakai untuk kepentingan penguasa. Makanya dulu kan ada jalur B (Birokrasi)."

Soal Jabatan Eksekutif Senior (JES), pemerintan meminta menggunakan terminologi Jabatan Pimpinan Tinggi. "Bagi saya dan teman-teman, kalau masalah terminologi nggak masalah karena itu hanya istilah. Yang penting itu konsepnya sama," ujar Gamari.

Baca "Komisi II" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer