Komisi II Berita » Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Februari 2013 14:15:13
Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Gamari Sutrisno

Senayan - Meski sudah dibahas dalam lima kali masa sidang, Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum juga disahkan. Ada sejumlah perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR terkait substansi RUU ASN.

Menurut anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno, yang masih menjadi persoalan adalah soal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Konsep yang disampaikan pemerintah berbeda secara mendasar dengan konsep yang dibuat DPR, khususnya yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, hak, dan kewenangan KASN.

"Pemerintah cenderung mengamputasi hak dan wewenang KASN. Dan, status dari komisi itu berbeda secara mendasar. Pemerintah maunya itu lembaga pemerintah. Kalau DPR, maunya independen," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (21/2).

Gamari menambahkan, saat rapat terakhir dengan Menpan, Panja menegaskan agar sikap Panja soal KASN ini betul-betul disampaikan ke Presiden. Jadi, yang disampaikan ke presiden jangan hanya pandangan dari menteri-menterinya saja. Kalau presiden percaya saja dengan menterinya, akan deadlock.

"Maka dari itu, kepada pemerintah, kepada presiden saya minta tolong disandingkan antara kemauan DPR dengan apa yang sementara ini disepakati oleh para menteri. Biarlah presiden yang nanti memberikan sikapnya. Apakah dia sepakat dengan para menteri, atau ada alternatif lain dari presiden. Kalau tidak, itu akan percuma juga. Bagi saya, bagi kami, itu masalah mendasar," tegasnya.

Soal usia pensiun, lanjut Gamari, DPR mengusulkan usia 58 tahun, sementara pemerintah bertahan di usia 56 tahun. "Itu kan ada alasannya. Sebab, usia harapan hidup semakin meningkat. Maka logis kalau aparatur sipil negara diberikan waktu yang relatif panjang untuk mengabdi pada negara. Dan usia segitu masih cukup berpotensi untuk mengabdi kepada negara," kata politisi PKS ini.

Lalu, soal organisasi aparatur sipil negara. pemerintah tampaknya masih ngotot supaya itu jadi organisasi kedinasan. Sementara DPR tidak menghendaki organisasi aparatur sipil negara ini menjadi organisasi kedinasan.  "Kami tidak setuju kalau norma itu dicantumkan dalam UU. Tapi kalau pemerintah nanti mau atur sendiri ya silakan. Kalau itu dibuat dalam UU, itu kan sangat mengikat. Silakan saja pemerintah mau atur sendiri. Jangan dianggap ini ada kesepakatan dengan DPR," katanya.

Sebab, kata Gamari, jika organisasi aparatur sipil negara dimasukkan sebagai organisasi kedinasan, konsekuensinya pada APBN. "Di samping juga itu rentan dengan kepentingan politik kekuasaan. Nanti juga kembali ke zaman Soeharto, Korpri dipakai untuk kepentingan penguasa. Makanya dulu kan ada jalur B (Birokrasi)."

Soal Jabatan Eksekutif Senior (JES), pemerintan meminta menggunakan terminologi Jabatan Pimpinan Tinggi. "Bagi saya dan teman-teman, kalau masalah terminologi nggak masalah karena itu hanya istilah. Yang penting itu konsepnya sama," ujar Gamari.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer