Komisi II Berita » Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Februari 2013 14:15:13
Ini Perbedaan Sikap Pemerintah-DPR Soal RUU ASN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Gamari Sutrisno

Senayan - Meski sudah dibahas dalam lima kali masa sidang, Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) belum juga disahkan. Ada sejumlah perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR terkait substansi RUU ASN.

Menurut anggota Panja RUU ASN Gamari Sutrisno, yang masih menjadi persoalan adalah soal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Konsep yang disampaikan pemerintah berbeda secara mendasar dengan konsep yang dibuat DPR, khususnya yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, hak, dan kewenangan KASN.

"Pemerintah cenderung mengamputasi hak dan wewenang KASN. Dan, status dari komisi itu berbeda secara mendasar. Pemerintah maunya itu lembaga pemerintah. Kalau DPR, maunya independen," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (21/2).

Gamari menambahkan, saat rapat terakhir dengan Menpan, Panja menegaskan agar sikap Panja soal KASN ini betul-betul disampaikan ke Presiden. Jadi, yang disampaikan ke presiden jangan hanya pandangan dari menteri-menterinya saja. Kalau presiden percaya saja dengan menterinya, akan deadlock.

"Maka dari itu, kepada pemerintah, kepada presiden saya minta tolong disandingkan antara kemauan DPR dengan apa yang sementara ini disepakati oleh para menteri. Biarlah presiden yang nanti memberikan sikapnya. Apakah dia sepakat dengan para menteri, atau ada alternatif lain dari presiden. Kalau tidak, itu akan percuma juga. Bagi saya, bagi kami, itu masalah mendasar," tegasnya.

Soal usia pensiun, lanjut Gamari, DPR mengusulkan usia 58 tahun, sementara pemerintah bertahan di usia 56 tahun. "Itu kan ada alasannya. Sebab, usia harapan hidup semakin meningkat. Maka logis kalau aparatur sipil negara diberikan waktu yang relatif panjang untuk mengabdi pada negara. Dan usia segitu masih cukup berpotensi untuk mengabdi kepada negara," kata politisi PKS ini.

Lalu, soal organisasi aparatur sipil negara. pemerintah tampaknya masih ngotot supaya itu jadi organisasi kedinasan. Sementara DPR tidak menghendaki organisasi aparatur sipil negara ini menjadi organisasi kedinasan.  "Kami tidak setuju kalau norma itu dicantumkan dalam UU. Tapi kalau pemerintah nanti mau atur sendiri ya silakan. Kalau itu dibuat dalam UU, itu kan sangat mengikat. Silakan saja pemerintah mau atur sendiri. Jangan dianggap ini ada kesepakatan dengan DPR," katanya.

Sebab, kata Gamari, jika organisasi aparatur sipil negara dimasukkan sebagai organisasi kedinasan, konsekuensinya pada APBN. "Di samping juga itu rentan dengan kepentingan politik kekuasaan. Nanti juga kembali ke zaman Soeharto, Korpri dipakai untuk kepentingan penguasa. Makanya dulu kan ada jalur B (Birokrasi)."

Soal Jabatan Eksekutif Senior (JES), pemerintan meminta menggunakan terminologi Jabatan Pimpinan Tinggi. "Bagi saya dan teman-teman, kalau masalah terminologi nggak masalah karena itu hanya istilah. Yang penting itu konsepnya sama," ujar Gamari.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 27 November 2014
Ketua DPD Menerima Kunjungan Ketua Dewan Negara Malaysia
Kamis, 27 November 2014
Komisi VII RDP dengan Menteri ESDM
Kamis, 27 November 2014
Komisi IX Raker dengan Kemenkes

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer