Komisi II Berita » Politik Dinasti dalam Pilkada Sudah Tidak Sehat
Politik Dinasti dalam Pilkada Sudah Tidak Sehat
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Februari 2013 16:15:09

Senayan - Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah saat ini sudah tidak sehat. Menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan, saat ini ada 30 kepala daerah yang memiliki hubungan saudara dalam satu daerah.

"Ada anak, istri, ipar dan menantu yang dimunculkan tapi tidak punya record dalam pemerintahan dan politik," kata Djohermansyah dalam rapat dengar pendapat dengan Panja RUU Pilkada Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).

Kata Djohermansyah, para kandidat yang memiliki hubungan keluarga atau saudara itu punya kecenderungan untuk menang karena didukung oleh petahana. "Dari sirkulasi politik juga sudah tidak sehat. Malah melanggar hak asasi manusia, karena tidak memberi kesempatan kepada orang lain," katanya.

Karena itu, bila tidak dibatasi, politik dinasti akan terus dilanggengkan. Apalagi pada  2013 ada 152 pilkada yang akan digelar. Karena itu, pemerintah mengusulkan agar ada syarat terkait pencalonan. "Tidak punya ikatan perkawinan untuk  garis ke atas dan ke bawah, juga  ke samping kecuali ada jeda satu periode," tambah Djohermansyah.

Menurut Eddy Mihati dari F-PDIP, bila argumentasinya karena hubungan sedarah, rentan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan bisa dikalahkan. Karena itu, Eddy meminta agar ada alasan yang lebih kuat.

Hal senada disampaikan Agus Poernomo dari F-PKS. "Jadi kita ingin memberi maslahat, tapi tetap membatasi (dinasti politik)," kata Agus.

Karena itu, Agus mengusulkan ada pendidikan lagi, bukan hanya dari politik tapi juga pendidikan di Lemhannas. Karena pendidikan Lemhannas sangat baik dari sisi kepemimpinan.

Sementara Herman Kadir dari F-PAN keberatan dengan pembatasan dinasti politik karena punya celah untuk digugat. "Hak politik itu tidak boleh dilarang. Apalagi pengkaderan itu terkadang dilakukan oleh keluarga sendiri. Kadang trah dalam keluarga itu masih dihargai. Misalnya keturunan Soekarno anaknya jadi ketua partai. Atau Hamengku Buwono kalau memang ada pemilihan lagi, bisa juga," ujarnya.

Zainun Ahmadi dari F-PDIP juga tidak sepakat bila alasannya hubungan sedarah. "Bisa jadi istrinya lebih berprestasi dari suaminya," katanya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer