Komisi II Berita » Politik Dinasti dalam Pilkada Sudah Tidak Sehat
Politik Dinasti dalam Pilkada Sudah Tidak Sehat
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Februari 2013 16:15:09

Senayan - Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah saat ini sudah tidak sehat. Menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan, saat ini ada 30 kepala daerah yang memiliki hubungan saudara dalam satu daerah.

"Ada anak, istri, ipar dan menantu yang dimunculkan tapi tidak punya record dalam pemerintahan dan politik," kata Djohermansyah dalam rapat dengar pendapat dengan Panja RUU Pilkada Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).

Kata Djohermansyah, para kandidat yang memiliki hubungan keluarga atau saudara itu punya kecenderungan untuk menang karena didukung oleh petahana. "Dari sirkulasi politik juga sudah tidak sehat. Malah melanggar hak asasi manusia, karena tidak memberi kesempatan kepada orang lain," katanya.

Karena itu, bila tidak dibatasi, politik dinasti akan terus dilanggengkan. Apalagi pada  2013 ada 152 pilkada yang akan digelar. Karena itu, pemerintah mengusulkan agar ada syarat terkait pencalonan. "Tidak punya ikatan perkawinan untuk  garis ke atas dan ke bawah, juga  ke samping kecuali ada jeda satu periode," tambah Djohermansyah.

Menurut Eddy Mihati dari F-PDIP, bila argumentasinya karena hubungan sedarah, rentan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan bisa dikalahkan. Karena itu, Eddy meminta agar ada alasan yang lebih kuat.

Hal senada disampaikan Agus Poernomo dari F-PKS. "Jadi kita ingin memberi maslahat, tapi tetap membatasi (dinasti politik)," kata Agus.

Karena itu, Agus mengusulkan ada pendidikan lagi, bukan hanya dari politik tapi juga pendidikan di Lemhannas. Karena pendidikan Lemhannas sangat baik dari sisi kepemimpinan.

Sementara Herman Kadir dari F-PAN keberatan dengan pembatasan dinasti politik karena punya celah untuk digugat. "Hak politik itu tidak boleh dilarang. Apalagi pengkaderan itu terkadang dilakukan oleh keluarga sendiri. Kadang trah dalam keluarga itu masih dihargai. Misalnya keturunan Soekarno anaknya jadi ketua partai. Atau Hamengku Buwono kalau memang ada pemilihan lagi, bisa juga," ujarnya.

Zainun Ahmadi dari F-PDIP juga tidak sepakat bila alasannya hubungan sedarah. "Bisa jadi istrinya lebih berprestasi dari suaminya," katanya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer