Peristiwa Berita » Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Penulis : - Editor : Senin, 25 Februari 2013 10:11:40
Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Suasana salah satu rapat paripurna pengesahan undang-undang. Banyak anggota DPR yang tak hadir.

Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti yang sekarang, kalau desain Prolegnasnya nggak berubah ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus

Jakarta - Sedikit atau banyak jumlah anggota DPR di Senayan tidak berkorelasi dengan kinerja. Berapa pun jumlah anggota parlemen tidak akan mempengaruhi kualitas kerja DPR. 

 

Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menepis pernyataan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari bahwa anggota DPR idealnya berjumlah 300-an orang. 

 

Menurut Ronald, kinerja DPR dapat ditingkatkan dengan dua hal. Pertama, mempersiapkan anggota DPR dengan baik. Mulai dari rekrutmen hingga kompetisi mendapatkan kursi legislatif. Kedua, memberdayakan kursi yang diperoleh dan diisi oleh anggota DPR terpilih. Kedua hal itu saling terkait.

 

"Kalau untuk poin  kedua, melalui revisi UU MD3 dan syarat pembentukan fraksi harus makin diperketat. Agar setiap anggota DPR mampu menunjukan kinerja yang maksimal dan tidak terperangkap pada beban kerja yang tidak realistis," kata Ronald Rofiandri, Senin (25/2).

 

Saat ini sebagian besar anggota DPR bertugas rangkap di berbagai alat kelengkapan DPR baik yang permanen maupun ad hoc. Beban rangkap menyulitkan mereka untuk bekerja secara optimal. Mereka makin kerepotan karena manajemen rapat di DPR belum responsif terhadap dinamika DPR.   

 

"Desain Prolegnas juga harus dirombak ulang. Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti yang sekarang, kalau desain Prolegnasnya nggak berubah ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus," kata Ronald.

 

Anggota DPR tetap butuh staf ahli. Idealnya, setiap anggota DPR punya 4-5 orang tenaga ahli. Angka ini berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasil riset Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama sejumlah perguruan tinggi.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer