Peristiwa Berita » Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Penulis : - Editor : Senin, 25 Februari 2013 10:11:40
Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Suasana salah satu rapat paripurna pengesahan undang-undang. Banyak anggota DPR yang tak hadir.

Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti yang sekarang, kalau desain Prolegnasnya nggak berubah ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus

Jakarta - Sedikit atau banyak jumlah anggota DPR di Senayan tidak berkorelasi dengan kinerja. Berapa pun jumlah anggota parlemen tidak akan mempengaruhi kualitas kerja DPR. 

 

Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menepis pernyataan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari bahwa anggota DPR idealnya berjumlah 300-an orang. 

 

Menurut Ronald, kinerja DPR dapat ditingkatkan dengan dua hal. Pertama, mempersiapkan anggota DPR dengan baik. Mulai dari rekrutmen hingga kompetisi mendapatkan kursi legislatif. Kedua, memberdayakan kursi yang diperoleh dan diisi oleh anggota DPR terpilih. Kedua hal itu saling terkait.

 

"Kalau untuk poin  kedua, melalui revisi UU MD3 dan syarat pembentukan fraksi harus makin diperketat. Agar setiap anggota DPR mampu menunjukan kinerja yang maksimal dan tidak terperangkap pada beban kerja yang tidak realistis," kata Ronald Rofiandri, Senin (25/2).

 

Saat ini sebagian besar anggota DPR bertugas rangkap di berbagai alat kelengkapan DPR baik yang permanen maupun ad hoc. Beban rangkap menyulitkan mereka untuk bekerja secara optimal. Mereka makin kerepotan karena manajemen rapat di DPR belum responsif terhadap dinamika DPR.   

 

"Desain Prolegnas juga harus dirombak ulang. Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti yang sekarang, kalau desain Prolegnasnya nggak berubah ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus," kata Ronald.

 

Anggota DPR tetap butuh staf ahli. Idealnya, setiap anggota DPR punya 4-5 orang tenaga ahli. Angka ini berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasil riset Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama sejumlah perguruan tinggi.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer