Peristiwa Berita » Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Penulis : - Editor : Senin, 25 Februari 2013 10:11:40
Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Suasana salah satu rapat paripurna pengesahan undang-undang. Banyak anggota DPR yang tak hadir.

Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti yang sekarang, kalau desain Prolegnasnya nggak berubah ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus

Jakarta - Sedikit atau banyak jumlah anggota DPR di Senayan tidak berkorelasi dengan kinerja. Berapa pun jumlah anggota parlemen tidak akan mempengaruhi kualitas kerja DPR. 

 

Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menepis pernyataan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari bahwa anggota DPR idealnya berjumlah 300-an orang. 

 

Menurut Ronald, kinerja DPR dapat ditingkatkan dengan dua hal. Pertama, mempersiapkan anggota DPR dengan baik. Mulai dari rekrutmen hingga kompetisi mendapatkan kursi legislatif. Kedua, memberdayakan kursi yang diperoleh dan diisi oleh anggota DPR terpilih. Kedua hal itu saling terkait.

 

"Kalau untuk poin  kedua, melalui revisi UU MD3 dan syarat pembentukan fraksi harus makin diperketat. Agar setiap anggota DPR mampu menunjukan kinerja yang maksimal dan tidak terperangkap pada beban kerja yang tidak realistis," kata Ronald Rofiandri, Senin (25/2).

 

Saat ini sebagian besar anggota DPR bertugas rangkap di berbagai alat kelengkapan DPR baik yang permanen maupun ad hoc. Beban rangkap menyulitkan mereka untuk bekerja secara optimal. Mereka makin kerepotan karena manajemen rapat di DPR belum responsif terhadap dinamika DPR.   

 

"Desain Prolegnas juga harus dirombak ulang. Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti yang sekarang, kalau desain Prolegnasnya nggak berubah ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus," kata Ronald.

 

Anggota DPR tetap butuh staf ahli. Idealnya, setiap anggota DPR punya 4-5 orang tenaga ahli. Angka ini berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasil riset Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama sejumlah perguruan tinggi.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer