Peristiwa Berita » Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Penulis : - Editor : Senin, 25 Februari 2013 10:11:40
Jumlah Anggota Tak Pengaruhi Kinerja DPR
Jurnalparlemen/Andri Nurdriansyah

Suasana salah satu rapat paripurna pengesahan undang-undang. Banyak anggota DPR yang tak hadir.

Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti yang sekarang, kalau desain Prolegnasnya nggak berubah ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus

Jakarta - Sedikit atau banyak jumlah anggota DPR di Senayan tidak berkorelasi dengan kinerja. Berapa pun jumlah anggota parlemen tidak akan mempengaruhi kualitas kerja DPR. 

 

Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menepis pernyataan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari bahwa anggota DPR idealnya berjumlah 300-an orang. 

 

Menurut Ronald, kinerja DPR dapat ditingkatkan dengan dua hal. Pertama, mempersiapkan anggota DPR dengan baik. Mulai dari rekrutmen hingga kompetisi mendapatkan kursi legislatif. Kedua, memberdayakan kursi yang diperoleh dan diisi oleh anggota DPR terpilih. Kedua hal itu saling terkait.

 

"Kalau untuk poin  kedua, melalui revisi UU MD3 dan syarat pembentukan fraksi harus makin diperketat. Agar setiap anggota DPR mampu menunjukan kinerja yang maksimal dan tidak terperangkap pada beban kerja yang tidak realistis," kata Ronald Rofiandri, Senin (25/2).

 

Saat ini sebagian besar anggota DPR bertugas rangkap di berbagai alat kelengkapan DPR baik yang permanen maupun ad hoc. Beban rangkap menyulitkan mereka untuk bekerja secara optimal. Mereka makin kerepotan karena manajemen rapat di DPR belum responsif terhadap dinamika DPR.   

 

"Desain Prolegnas juga harus dirombak ulang. Mau anggota DPR 200, 300 orang, atau masih bertahan seperti yang sekarang, kalau desain Prolegnasnya nggak berubah ya sama saja, kinerjanya bakal payah terus," kata Ronald.

 

Anggota DPR tetap butuh staf ahli. Idealnya, setiap anggota DPR punya 4-5 orang tenaga ahli. Angka ini berdasarkan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasil riset Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama sejumlah perguruan tinggi.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer