Peristiwa Berita » Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 25 Februari 2013 14:41:05
Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Anggota Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa pindah ke Komisi II DPR RI terhitung hari ini, Senin (25/2). Nisa sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi VIII, yang membidangi masalah agama, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

Nisa juga duduk sebagai Ketua Panja RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender). "Saya pindah atas permintaan sendiri. Biar santai aja di Komisi II," katanya kepada JurnalParlemen, Senin (25/2).

Tapi, menurut Nisa, kepindahannya ini juga bukan tanpa alasan. Sebab dia juga menguasai masalah yang ada di Komisi II. Nisa yang lulusan IAIN ini meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan dan manajemen. "Saya juga kan menguasai manajemen," ungkapnya.

Adapun beban kerja Komisi II saat ini, selain harus merampungkan RUU tentang Pilpres dan Pilkada, juga menangani otonomi daerah dan pertanahan.

Chairun Nisa pernah diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium madrasah di Kementerian Agama. Dia dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya.

Sementara posisi Wakil Ketua Komisi VIII dipegang oleh Sayed Fuad Zakaria. Sebelumnya, Nurul Arifin dari Komisi II juga sudah pindah terlebih dulu ke Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer