Peristiwa Berita » Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 25 Februari 2013 14:41:05
Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Anggota Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa pindah ke Komisi II DPR RI terhitung hari ini, Senin (25/2). Nisa sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi VIII, yang membidangi masalah agama, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

Nisa juga duduk sebagai Ketua Panja RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender). "Saya pindah atas permintaan sendiri. Biar santai aja di Komisi II," katanya kepada JurnalParlemen, Senin (25/2).

Tapi, menurut Nisa, kepindahannya ini juga bukan tanpa alasan. Sebab dia juga menguasai masalah yang ada di Komisi II. Nisa yang lulusan IAIN ini meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan dan manajemen. "Saya juga kan menguasai manajemen," ungkapnya.

Adapun beban kerja Komisi II saat ini, selain harus merampungkan RUU tentang Pilpres dan Pilkada, juga menangani otonomi daerah dan pertanahan.

Chairun Nisa pernah diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium madrasah di Kementerian Agama. Dia dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya.

Sementara posisi Wakil Ketua Komisi VIII dipegang oleh Sayed Fuad Zakaria. Sebelumnya, Nurul Arifin dari Komisi II juga sudah pindah terlebih dulu ke Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer