Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II | Jurnal Parlemen

Peristiwa Berita » Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
Penulis : - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 25 Februari 2013 14:41:05
Chairun Nisa Hijrah ke Komisi II
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Senayan - Anggota Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa pindah ke Komisi II DPR RI terhitung hari ini, Senin (25/2). Nisa sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi VIII, yang membidangi masalah agama, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.

Nisa juga duduk sebagai Ketua Panja RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender). "Saya pindah atas permintaan sendiri. Biar santai aja di Komisi II," katanya kepada JurnalParlemen, Senin (25/2).

Tapi, menurut Nisa, kepindahannya ini juga bukan tanpa alasan. Sebab dia juga menguasai masalah yang ada di Komisi II. Nisa yang lulusan IAIN ini meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan dan manajemen. "Saya juga kan menguasai manajemen," ungkapnya.

Adapun beban kerja Komisi II saat ini, selain harus merampungkan RUU tentang Pilpres dan Pilkada, juga menangani otonomi daerah dan pertanahan.

Chairun Nisa pernah diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium madrasah di Kementerian Agama. Dia dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya.

Sementara posisi Wakil Ketua Komisi VIII dipegang oleh Sayed Fuad Zakaria. Sebelumnya, Nurul Arifin dari Komisi II juga sudah pindah terlebih dulu ke Komisi I yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer