Aspirasi Publik Berita » Jampersal Perlukah Ditinjau Ulang?
Jampersal Perlukah Ditinjau Ulang?
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 29 November 2012 20:05:08

saya hanya menyampaikan apa yang ada pikiran dan hati

Dalam beberapa hari ini saya mengamati pasien-pasien di bagian perawatan persalinan. Kebetulan memang istri saya juga baru operasi sesar dan menempati ruangan perawatan kelas tiga di sebuah RSUD milik Pemerintah DKI Jakarta.

Mayoritas pasien di kelas tiga ini menggunakan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diluncurkan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Mereka ini adalah pasien-pasien yang dirujuk dari Puskesmas di DKI Jakarta. Namun, dalam kenyataannya saya lihat mereka ini secara fisik kelihatannya berkecukupan. Buktinya dari segi makanan dan perhiasan yang digunakannya saya lihat mereka cukup mampu.

Dampak tidak langsungnya, ada yang tidak mengenakan dari perlakuan satpam penjaga ruangan perawatan di kelas tiga ini. Saya merasa istri saya yang membayar penuh dari uang keringat sendiri dan juga keringat teman-teman diperlakukan seperti pasien Jampersal. Pasiennya tidak boleh ditemani satu pun oleh anggota keluarga. "Ya, namanya juga kelas tiga," demikian celetuk seorang satpam dengan nada melecehkan.

Memang dalam peraturannya di kelas tiga, pasien tidak boleh ditemani anggota keluarganya. Tapi saya pikir peraturan itu jangan terlalu saklek, harus fleksibel apalagi kalau pasien tersebut baru operasi.

Saya menyarankan kepada Menkes untuk mengevaluasi Jampersal ini. Selain tidak mendukung Keluarga Berencana (KB) mungkin banyak juga orang yang tidak berhak malah keenakan bikin anak. Bila Menkes tidak mengevaluasi Jampersal ini saya kira DPR harus mengkritisi "Proyek Pencitraan" ini.


Salam

Edwin Simatupang

Depok, Jawa Barat

 

Baca "Aspirasi Publik" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer