Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Jampersal Perlukah Ditinjau Ulang? | Jurnal Parlemen

Aspirasi Publik Berita » Jampersal Perlukah Ditinjau Ulang?
Jampersal Perlukah Ditinjau Ulang?
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 29 November 2012 20:05:08

saya hanya menyampaikan apa yang ada pikiran dan hati

Dalam beberapa hari ini saya mengamati pasien-pasien di bagian perawatan persalinan. Kebetulan memang istri saya juga baru operasi sesar dan menempati ruangan perawatan kelas tiga di sebuah RSUD milik Pemerintah DKI Jakarta.

Mayoritas pasien di kelas tiga ini menggunakan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diluncurkan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Mereka ini adalah pasien-pasien yang dirujuk dari Puskesmas di DKI Jakarta. Namun, dalam kenyataannya saya lihat mereka ini secara fisik kelihatannya berkecukupan. Buktinya dari segi makanan dan perhiasan yang digunakannya saya lihat mereka cukup mampu.

Dampak tidak langsungnya, ada yang tidak mengenakan dari perlakuan satpam penjaga ruangan perawatan di kelas tiga ini. Saya merasa istri saya yang membayar penuh dari uang keringat sendiri dan juga keringat teman-teman diperlakukan seperti pasien Jampersal. Pasiennya tidak boleh ditemani satu pun oleh anggota keluarga. "Ya, namanya juga kelas tiga," demikian celetuk seorang satpam dengan nada melecehkan.

Memang dalam peraturannya di kelas tiga, pasien tidak boleh ditemani anggota keluarganya. Tapi saya pikir peraturan itu jangan terlalu saklek, harus fleksibel apalagi kalau pasien tersebut baru operasi.

Saya menyarankan kepada Menkes untuk mengevaluasi Jampersal ini. Selain tidak mendukung Keluarga Berencana (KB) mungkin banyak juga orang yang tidak berhak malah keenakan bikin anak. Bila Menkes tidak mengevaluasi Jampersal ini saya kira DPR harus mengkritisi "Proyek Pencitraan" ini.


Salam

Edwin Simatupang

Depok, Jawa Barat

 

Baca "Aspirasi Publik" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer