Aspirasi Publik Berita » Jampersal Perlukah Ditinjau Ulang?
Jampersal Perlukah Ditinjau Ulang?
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 29 November 2012 20:05:08

saya hanya menyampaikan apa yang ada pikiran dan hati

Dalam beberapa hari ini saya mengamati pasien-pasien di bagian perawatan persalinan. Kebetulan memang istri saya juga baru operasi sesar dan menempati ruangan perawatan kelas tiga di sebuah RSUD milik Pemerintah DKI Jakarta.

Mayoritas pasien di kelas tiga ini menggunakan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diluncurkan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih. Mereka ini adalah pasien-pasien yang dirujuk dari Puskesmas di DKI Jakarta. Namun, dalam kenyataannya saya lihat mereka ini secara fisik kelihatannya berkecukupan. Buktinya dari segi makanan dan perhiasan yang digunakannya saya lihat mereka cukup mampu.

Dampak tidak langsungnya, ada yang tidak mengenakan dari perlakuan satpam penjaga ruangan perawatan di kelas tiga ini. Saya merasa istri saya yang membayar penuh dari uang keringat sendiri dan juga keringat teman-teman diperlakukan seperti pasien Jampersal. Pasiennya tidak boleh ditemani satu pun oleh anggota keluarga. "Ya, namanya juga kelas tiga," demikian celetuk seorang satpam dengan nada melecehkan.

Memang dalam peraturannya di kelas tiga, pasien tidak boleh ditemani anggota keluarganya. Tapi saya pikir peraturan itu jangan terlalu saklek, harus fleksibel apalagi kalau pasien tersebut baru operasi.

Saya menyarankan kepada Menkes untuk mengevaluasi Jampersal ini. Selain tidak mendukung Keluarga Berencana (KB) mungkin banyak juga orang yang tidak berhak malah keenakan bikin anak. Bila Menkes tidak mengevaluasi Jampersal ini saya kira DPR harus mengkritisi "Proyek Pencitraan" ini.


Salam

Edwin Simatupang

Depok, Jawa Barat

 

Baca "Aspirasi Publik" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer