Peristiwa Berita » Biaya Pencatatan Nikah Diusulkan Ditanggung APBN
Biaya Pencatatan Nikah Diusulkan Ditanggung APBN
Penulis : - Editor : Kamis, 28 Februari 2013 12:41:52

Senayan - Biaya pencatatan pernikahan diusulkan harus ditanggung APBN. Sebab hal itu menyangkut administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan Inspektorat Jendral Kementerian Agama Mochammad Yasin dalam diskusi "Hapus Pungli di KUA" di ruang pleno FPKS, Kompleks Parlemen, Kamis (28/2).

Menurut Yasin, tunjangan KUA (Kantor Urusan Agama) bisa jadi naik pada 2013 karena mekanismenya yang berbeda. "Apalagi saya dengar dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa Kementerian Agama masuk ke dalam 19 Kementerian yang dilakukan reformasi birokrasi," katanya.

Menurut Yasin, budaya suap, pungli atau gratifikasi seringkali rancu di tengah masyarakat. Padahal, kalau ada petugas yang menerima uang harus dilaporkan ke KPK selama 30 hari. "Kalau tidak dilaporkan masuk kategori suap," ungkapnya.

Hanya saja, di masyarakat berlaku budaya saling memberi, terutama kepada para petugas KUA seperti penghulu. Masyarakat memberikan amplop kepada penghulu, sambil mengatakan, "Pak tolong ini diterima. Kalau tidak, berarti Bapak menghina saya," ujar Yasin sambil disambut gelak tawa peserta yang sebagian besar adalah petugas KUA.

Kementerian Agama memberikan alternatif pembiayaan pencatatan pernikahan untuk perbaikan anti gratifikasi. Alternatif pertama, biaya pencatatan nikah yang sebesar Rp 30 ribu dibebaskan. Biaya operasional dari semula Rp 2 juta per bulan menjadi Rp 5 juta. Lalu memberikan kompensasi penghulu yang bertugas melayani pencatatan nikah di luar KUA diberi tunjangan transport penghulu Rp 110.000, honor jasa profesi Rp 390.000, perjalanan dalam kota hingga delapan jam pulang-pergi sebesar 75 persen dari uang harian.

Alternatif kedua, biaya nikah tetap Rp 30 ribu, ada biaya transportasi penghulu Rp 110.000, honor jasa profesi Rp 390.000, perjalanan dalam kota sampai delapan jam pulang-pergi 75 persen dari uang harian.

Sedangkan untuk prosedur harus disederhanakan, dengan cara menggunakan sistem KTP elektronik, menggunakan sistem online, lalu diberikan iklan layanan masyarakat, membuat brosur, memotivasi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di KUA.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer