Peristiwa Berita » Biaya Pencatatan Nikah Diusulkan Ditanggung APBN
Biaya Pencatatan Nikah Diusulkan Ditanggung APBN
Penulis : - Editor : Kamis, 28 Februari 2013 12:41:52

Senayan - Biaya pencatatan pernikahan diusulkan harus ditanggung APBN. Sebab hal itu menyangkut administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan Inspektorat Jendral Kementerian Agama Mochammad Yasin dalam diskusi "Hapus Pungli di KUA" di ruang pleno FPKS, Kompleks Parlemen, Kamis (28/2).

Menurut Yasin, tunjangan KUA (Kantor Urusan Agama) bisa jadi naik pada 2013 karena mekanismenya yang berbeda. "Apalagi saya dengar dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa Kementerian Agama masuk ke dalam 19 Kementerian yang dilakukan reformasi birokrasi," katanya.

Menurut Yasin, budaya suap, pungli atau gratifikasi seringkali rancu di tengah masyarakat. Padahal, kalau ada petugas yang menerima uang harus dilaporkan ke KPK selama 30 hari. "Kalau tidak dilaporkan masuk kategori suap," ungkapnya.

Hanya saja, di masyarakat berlaku budaya saling memberi, terutama kepada para petugas KUA seperti penghulu. Masyarakat memberikan amplop kepada penghulu, sambil mengatakan, "Pak tolong ini diterima. Kalau tidak, berarti Bapak menghina saya," ujar Yasin sambil disambut gelak tawa peserta yang sebagian besar adalah petugas KUA.

Kementerian Agama memberikan alternatif pembiayaan pencatatan pernikahan untuk perbaikan anti gratifikasi. Alternatif pertama, biaya pencatatan nikah yang sebesar Rp 30 ribu dibebaskan. Biaya operasional dari semula Rp 2 juta per bulan menjadi Rp 5 juta. Lalu memberikan kompensasi penghulu yang bertugas melayani pencatatan nikah di luar KUA diberi tunjangan transport penghulu Rp 110.000, honor jasa profesi Rp 390.000, perjalanan dalam kota hingga delapan jam pulang-pergi sebesar 75 persen dari uang harian.

Alternatif kedua, biaya nikah tetap Rp 30 ribu, ada biaya transportasi penghulu Rp 110.000, honor jasa profesi Rp 390.000, perjalanan dalam kota sampai delapan jam pulang-pergi 75 persen dari uang harian.

Sedangkan untuk prosedur harus disederhanakan, dengan cara menggunakan sistem KTP elektronik, menggunakan sistem online, lalu diberikan iklan layanan masyarakat, membuat brosur, memotivasi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di KUA.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer