Peristiwa Berita » Biaya Pencatatan Nikah Diusulkan Ditanggung APBN
Biaya Pencatatan Nikah Diusulkan Ditanggung APBN
Penulis : - Editor : Kamis, 28 Februari 2013 12:41:52

Senayan - Biaya pencatatan pernikahan diusulkan harus ditanggung APBN. Sebab hal itu menyangkut administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan Inspektorat Jendral Kementerian Agama Mochammad Yasin dalam diskusi "Hapus Pungli di KUA" di ruang pleno FPKS, Kompleks Parlemen, Kamis (28/2).

Menurut Yasin, tunjangan KUA (Kantor Urusan Agama) bisa jadi naik pada 2013 karena mekanismenya yang berbeda. "Apalagi saya dengar dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa Kementerian Agama masuk ke dalam 19 Kementerian yang dilakukan reformasi birokrasi," katanya.

Menurut Yasin, budaya suap, pungli atau gratifikasi seringkali rancu di tengah masyarakat. Padahal, kalau ada petugas yang menerima uang harus dilaporkan ke KPK selama 30 hari. "Kalau tidak dilaporkan masuk kategori suap," ungkapnya.

Hanya saja, di masyarakat berlaku budaya saling memberi, terutama kepada para petugas KUA seperti penghulu. Masyarakat memberikan amplop kepada penghulu, sambil mengatakan, "Pak tolong ini diterima. Kalau tidak, berarti Bapak menghina saya," ujar Yasin sambil disambut gelak tawa peserta yang sebagian besar adalah petugas KUA.

Kementerian Agama memberikan alternatif pembiayaan pencatatan pernikahan untuk perbaikan anti gratifikasi. Alternatif pertama, biaya pencatatan nikah yang sebesar Rp 30 ribu dibebaskan. Biaya operasional dari semula Rp 2 juta per bulan menjadi Rp 5 juta. Lalu memberikan kompensasi penghulu yang bertugas melayani pencatatan nikah di luar KUA diberi tunjangan transport penghulu Rp 110.000, honor jasa profesi Rp 390.000, perjalanan dalam kota hingga delapan jam pulang-pergi sebesar 75 persen dari uang harian.

Alternatif kedua, biaya nikah tetap Rp 30 ribu, ada biaya transportasi penghulu Rp 110.000, honor jasa profesi Rp 390.000, perjalanan dalam kota sampai delapan jam pulang-pergi 75 persen dari uang harian.

Sedangkan untuk prosedur harus disederhanakan, dengan cara menggunakan sistem KTP elektronik, menggunakan sistem online, lalu diberikan iklan layanan masyarakat, membuat brosur, memotivasi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di KUA.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer