Komisi I Berita » Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
Penulis : - Editor : Sabtu, 2 Maret 2013 14:26:06
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Najib

Tim 9 telah menyepakati kriteria panitia seleksi yang akan dibentuk.

Jakarta - Masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2010-2013 akan berakhir Mei 2013. Terkait hal itu, Komisi I DPR telah membentuk Tim 9.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Muhammad Najib menjelaskan, Tim 9 yang mewakili 9 fraksi di Komisi I telah merumuskan langkah-langkah teknis termasuk tahapan-tahapan proses sampai terpilihnya komisioner baru KPI.

"Tim 9 telah menyepakati kriteria panitia seleksi yang akan dibentuk," ujar Muhammad Najib kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/3).

Menurut Najib, panitia seleksi terdiri dari  berbagai disiplin ilmu dan latar belakang. "Merekalah yang nanti melakukan tugas seleksi calon-calon yang nantinya akan diajukan ke Komisi I untuk dipilih," ujar Najib, yang juga anggota Tim 9.

Kata Najib, saat ini Tim 9 sudah bekerja dan masuk tahapan menghimpun nama-nama panitia seleksi dimaksud. "Insya Allah dalam waktu dekat sudah akan diumumkan ke publik. Setelah itu mereka langsung bekerja," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengatakan, pembentukan tim penyeleksi tersebut untuk merespons surat dari KPI. Sebelumnya, KPI menginformasikan kepada DPR tentang masa tugas yang akan berakhir pada Mei 2013.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan, anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Di ayat (3) disebutkan, Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Baca "Komisi I" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer