Komisi I Berita » Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
Penulis : - Editor : Sabtu, 2 Maret 2013 14:26:06
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Najib

Tim 9 telah menyepakati kriteria panitia seleksi yang akan dibentuk.

Jakarta - Masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2010-2013 akan berakhir Mei 2013. Terkait hal itu, Komisi I DPR telah membentuk Tim 9.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Muhammad Najib menjelaskan, Tim 9 yang mewakili 9 fraksi di Komisi I telah merumuskan langkah-langkah teknis termasuk tahapan-tahapan proses sampai terpilihnya komisioner baru KPI.

"Tim 9 telah menyepakati kriteria panitia seleksi yang akan dibentuk," ujar Muhammad Najib kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/3).

Menurut Najib, panitia seleksi terdiri dari  berbagai disiplin ilmu dan latar belakang. "Merekalah yang nanti melakukan tugas seleksi calon-calon yang nantinya akan diajukan ke Komisi I untuk dipilih," ujar Najib, yang juga anggota Tim 9.

Kata Najib, saat ini Tim 9 sudah bekerja dan masuk tahapan menghimpun nama-nama panitia seleksi dimaksud. "Insya Allah dalam waktu dekat sudah akan diumumkan ke publik. Setelah itu mereka langsung bekerja," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengatakan, pembentukan tim penyeleksi tersebut untuk merespons surat dari KPI. Sebelumnya, KPI menginformasikan kepada DPR tentang masa tugas yang akan berakhir pada Mei 2013.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan, anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Di ayat (3) disebutkan, Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Baca "Komisi I" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer