Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9 | Jurnal Parlemen

Komisi I Berita » Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
Penulis : - Editor : Sabtu, 2 Maret 2013 14:26:06
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Najib

Tim 9 telah menyepakati kriteria panitia seleksi yang akan dibentuk.

Jakarta - Masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2010-2013 akan berakhir Mei 2013. Terkait hal itu, Komisi I DPR telah membentuk Tim 9.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Muhammad Najib menjelaskan, Tim 9 yang mewakili 9 fraksi di Komisi I telah merumuskan langkah-langkah teknis termasuk tahapan-tahapan proses sampai terpilihnya komisioner baru KPI.

"Tim 9 telah menyepakati kriteria panitia seleksi yang akan dibentuk," ujar Muhammad Najib kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/3).

Menurut Najib, panitia seleksi terdiri dari  berbagai disiplin ilmu dan latar belakang. "Merekalah yang nanti melakukan tugas seleksi calon-calon yang nantinya akan diajukan ke Komisi I untuk dipilih," ujar Najib, yang juga anggota Tim 9.

Kata Najib, saat ini Tim 9 sudah bekerja dan masuk tahapan menghimpun nama-nama panitia seleksi dimaksud. "Insya Allah dalam waktu dekat sudah akan diumumkan ke publik. Setelah itu mereka langsung bekerja," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengatakan, pembentukan tim penyeleksi tersebut untuk merespons surat dari KPI. Sebelumnya, KPI menginformasikan kepada DPR tentang masa tugas yang akan berakhir pada Mei 2013.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan, anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Di ayat (3) disebutkan, Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Baca "Komisi I" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer