Komisi I Berita » Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
Penulis : - Editor : Sabtu, 2 Maret 2013 14:26:06
Masa Jabatan Anggota KPI Segera Berakhir, Komisi I Bentuk Tim 9
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Muhammad Najib

Tim 9 telah menyepakati kriteria panitia seleksi yang akan dibentuk.

Jakarta - Masa jabatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2010-2013 akan berakhir Mei 2013. Terkait hal itu, Komisi I DPR telah membentuk Tim 9.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Muhammad Najib menjelaskan, Tim 9 yang mewakili 9 fraksi di Komisi I telah merumuskan langkah-langkah teknis termasuk tahapan-tahapan proses sampai terpilihnya komisioner baru KPI.

"Tim 9 telah menyepakati kriteria panitia seleksi yang akan dibentuk," ujar Muhammad Najib kepada JurnalParlemen, Sabtu (2/3).

Menurut Najib, panitia seleksi terdiri dari  berbagai disiplin ilmu dan latar belakang. "Merekalah yang nanti melakukan tugas seleksi calon-calon yang nantinya akan diajukan ke Komisi I untuk dipilih," ujar Najib, yang juga anggota Tim 9.

Kata Najib, saat ini Tim 9 sudah bekerja dan masuk tahapan menghimpun nama-nama panitia seleksi dimaksud. "Insya Allah dalam waktu dekat sudah akan diumumkan ke publik. Setelah itu mereka langsung bekerja," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan mengatakan, pembentukan tim penyeleksi tersebut untuk merespons surat dari KPI. Sebelumnya, KPI menginformasikan kepada DPR tentang masa tugas yang akan berakhir pada Mei 2013.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan, anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Di ayat (3) disebutkan, Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Baca "Komisi I" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer