Analisa Berita » Membangun Reputasi Parlemen
Membangun Reputasi Parlemen
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 28 November 2012 11:04:59
Membangun Reputasi Parlemen
Oleh: Halim Mahfudz, CEO Halma Strategic

DPR perlu membangun 'two way symmetrical communications'. Akses dibuka luas ke publik dan budaya komunikasi timbal balik dikembangkan. Oleh: Halim Mahfudz, CEO Halma Strategic

TIDAK terasa DPR telah menginjak usia 67 tahun pada 29 Agustus lalu. Lembaga ini sudah melewati jalan panjang yang penuh dinamika. Setidaknya itu tergambar sejumlah bingkai foto yang merefleksikan kegiatan anggota dewan di Senayan. Foto-foto itu dipamerkan di Kompleks Parlemen Senayan selama sekitar sepekan dalam rangka memperingati ulang tahun DPR. Penyelenggaraan pameran foto hasil jepretan para wartawan yang bertugas di parlemen itu adalah yang kedua kalinya. Tahun depan, boleh jadi akan diselenggarakan untuk ketiga kali dan seterusnya.

Deretan foto-foto itu menyiratkan bahwa segala tindak-tanduk anggota dewan selalu diintai wartawan, terutama pewarta foto, lalu terpublikasikan ke masyarakat luas. Sehingga masyarakat yang diwakili si anggota dewan maupun rakyat Indonesia di belahan dunia mana pun dapat melihat tindak-tanduk tersebut.

Tak heran, Ketua DPR RI Marzuki dalam sambutannya pada pameran tersebut mengingatkan para anggota dewan agar berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Mengutip Marzuki Alie dalam Parlementaria (Jurnalparlemen.com, 31/8), seorang anggota dewan bisa saja dilengserkan hanya karena satu aktifitas buruknya terekam jepretan pewarta foto. Bahkan, foto berkualitas biasa saja dan diunggah oleh orang biasa bisa juga menjungkalkan seorang anggota dewan. Tentu saja jika foto tersebut menyiratkan informasi yang mengancam reputasi sang legislator.

Apa yang diingatkan Marzuki Alie ada benarnya dan memang patut dicerna oleh para anggota legislatif yang ia pimpin di Gedung DPR, Senayan. Pernyataan Marzuki Alie itu menyiratkan keresahan dirinya tentang reputasi lembaga perwakilan rakyat itu. Bagaimana tidak resah jika setiap hari ada saja cibiran masyarakat terhadap DPR. Seringkali kita dengar dari mulut anggota dewan, kenapa DPR selalu dicap negatif?

Perlu kita ingat, sistem politik telah berubah. Zaman juga terus bergerak. Saat ini demokrasi makin menjadi panglima. Masyarakat kian bebas menyatakan pendapat melalui cara apa pun dan saluran mana pun. Tapi di sisi lain DPR tak mampu mengimbangi perkembangan perilaku tersebut dengan komunikasi yang tepat. Akibatnya, apa pun yang diucapkan oleh anggota DPR dianggap salah. Segala macam yang dihasilkan oleh lembaga DPR dianggap sampah.

Sejumlah kasus yang menimpa personal anggota dewan makin menambah citra buruk DPR. Sehingga percuma saja DPR periode sekarang ini mencanangkan Rencana Strategis 2009-2014 jika anggota dewan tidak memperbaiki perilakunya. Citra lembaga ditentukan atau dimulai dari citra diri sendiri anggota dewan. Maka, ironis jika perilaku anggota dewan berkebalikan dengan komitmen untuk menciptakan kelembagaan DPR yang lebih baik.

Komitmen yang serius perlu ditunjukkan dengan langkah nyata. Sayangnya, yang terjadi tiak demikian. Nyatanya DPR seringkali telat merespons persoalan krusial di masyarakat. DPR juga terkesan malas mengerjakan tugas. Kelambanan mengganti komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang habis masa jabatannya adalah salah satu contoh. Hal demikian jika tidak dijelaskan, akan menimbulkan perspektif negatif tentang kinerja DPR.

Persoalannya, DPR tidak memiliki tata kelola kehumasan yang dapat menjelaskan secara lugas tentang tugas dan fungsi lembaga legislatif. Komunikasi DPR nampak tidak terarah dan tidak padu. Setiap kali ada persoalan mengemuka, sejumlah anggota DPR berebut bicara tapi hanya bikin riuh. Ini diperparah dengan ulah sejumlah media yang asal mencomot pernyataan anggota dewan tanpa melihat relevansi dan kompetensinya terhadap persoalan. Terkadang pula pernyataan satu anggota fraksi dianggap mewakili seluruh pesan parlemen.

DPR membutuhkan humas yang dapat berperan menjadi penerang kebijakan DPR sebagai lembaga. Peran ini tentu saja tidak akan menutup kewenangan setiap anggota dewan untuk bicara kepada publik. Tapi setidaknya dapat membantu mengarahkan opini sesuai kesepakatan lembaga. Humas ini berhubungan dengan kesekretariatan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPR. Tidak sekadar jadi corong Setjen DPR.

Humas DPR dapat berperan sebagai penata dan perawat komunikasi parlemen dengan para pemangku kepentingannya. Humas ini bertugas membersihkan isu-isu tak sedap menyangkut parlemen dan menjernihkan sas-sus untuk membangun reputasi. Di negara lain fungsi kehumasan DPR sudah diterapkan. Contohnya di Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat punya tim kehumasan yang membantu kongres untuk berkomunikasi dengan rakyat. Alasan mereka, parlemen sudah disibukkan untuk menata kebijakan sekaligus menangkis isu krusial.

Hanya, fungsi kehumasan memang tidaklah mudah dilakukan di DPR. Sebab, DPR adalah lembaga tinggi negara dengan anggota yang berasal dari beragam latar belakang. Lembaga ini terdiri dari politisi yang harus membawa aspirasi partai dan konstituennya. Repotnya, kepentingan mereka pun bermacam-macam. Ditambah lagi dengan kekurangterbukaan DPR dalam menyampaikan kinerja. Ini akan menyulitkan pihak humas untuk menangkal persepsi negatif dari publik sekaligus membangun reputasi kelembagaan.

Tapi, hal itu bisa diatasi jika fungsi kehumasan difokuskan pada manajemen komunikasi. Konkretnya, DPR dapat membangun komunikasi secara terbuka dan strategis dalam format 'two way symmetrical communications'. Akses dibuka luas kepada publik dan budaya komunikasi timbal balik juga dikembangkan. Langkah ini akan memupus kemandekan komunikasi DPR dengan rakyat atau wakil rakyat dengan konstituennya.

Syaratnya cuma satu, setiap anggota DPR harus bertekad utuh untuk mewakili kepentingan rakyat. Tanpa keutuhan tekad itu, DPR hanya akan bertambah uzur di hari ulang tahun berikutnya.

 

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...