Baleg Berita » Muhajir Tersinggung Muhammadiyah Disebut Terima Dana Bloomberg
Muhajir Tersinggung Muhammadiyah Disebut Terima Dana Bloomberg
Penulis : - Editor : Rabu, 6 Maret 2013 08:20:08
Muhajir Tersinggung Muhammadiyah Disebut Terima Dana Bloomberg
JurnalParlemen/Yayat R Cipasang

A. Muhajir, anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN

Di sini adalah forum untuk memberi masukan terkait regulasi yang menguntungkan semua pihak, baik perokok, petani, pengusaha dan juga mereka yang tidak merokok

 

 

Senayan - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PAN, Ahmad Muhajir, naik pitam. Ia tersinggung saat rapat dengar pendapat umum dengan AMTI (Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia) soal RUU Pertembakauan di Ruang Baleg, Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (5/3). 

 

Gara-garanya, seorang anggota AMTI menyeletuk bahwa Muhammadiyah, ormas tempat Muhajir jadi pengurus, menerima dana dari Bloomberg untuk kampanye antirokok. Bloomberg adalah lembaga donor yang menyediakan dana 220 juta dollar AS untuk mengurangi penggunaan tembakau secara global.

 

"Di sini bukan forumnya untuk membicarakan Muhammadiyah menerima dana itu. Di sini adalah forum untuk memberi masukan terkait regulasi yang menguntungkan semua pihak, baik perokok, petani, pengusaha dan juga mereka yang tidak merokok," kata Muhajir.

 

"Kami di Baleg ini tidak hanya mewakili rakyat dari petani atau penikmat rokok. Artinya tidak ada penghakiman di sini. Kita ini membicarakan sektor kesehatan, pemanfaatan tembakau, aturan bagi pengguna rokok atau tembakau, melindungi masyarakat bukan perokok dan bagaimana petani tembakau kita selamat," tambahnya.

 

Politisi PAN yang juga pengurus DPP Muhammadiyah ini mengingatkan kepada para aktivis rokok untuk tidak saling tuding dan saling menyalahkan. "Kini saatnya bagi aktivis rokok untuk memberikan masukan untuk RUU ini. Apalagi mengancam akan memboikot untuk tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Itu tidak produktif," kata anggota Komisi VI ini.

 

"Saya tidak ada urusan dengan hak pilih Sudara. Silakan apakah hak pilih saudara mau digunakan atau tidak. Itu suara saudara. Tapi sampaikanlah pendapat ini dengan baik, tidak menghakimi," kata pria yang pernah tercatat sebagai salah satu dari 25 konsultan hukum terkemuka.

 

"Terus terang, saya kecewa, Pimpinan," ujarnya sembari melempar pandang kepada pimpinan rapat, Sunardi Ayub, Wakil Ketua Baleg dari Fraksi Hanura. 

 

Baca "Baleg" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Selasa, 25 November 2014
Rapat Pleno Baleg Harmonisasi UU MD3
Selasa, 25 November 2014
Komisi XI RDPU dengan Ikatan Akuntan Indonesia
Selasa, 25 November 2014
Komisi IX RDP dengan Pengawas BPJS

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer