Komisi V Berita » Komisi V Kawal Realisasi Program Perumahan Rakyat
Komisi V Kawal Realisasi Program Perumahan Rakyat
Penulis : - Editor : Rabu, 6 Maret 2013 16:00:16
Komisi V Kawal Realisasi Program Perumahan Rakyat
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Menpera Djan Faridz saat menghadiri raker dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/3).

Senayan - Komisi V DPR RI memastikan bakal mengawal dan mengawasi pelaksanaan dan realisasi program perumahan rakyat yang menjadi konsen Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), termasuk segera menyelesaikan semua permasalahan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2012 paling lambat diselesaikan pada akhir Maret 2013.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi saat membacakan kesimpulan raker dengan Menpera, Rabu (6/3), permasalahan BSPS di antaranya menyangkut pembayaran 100 persen kepada penerima BSPS berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh Kemenpera. Kemenpera juga mesti segera menyelesaikan pembayaran dana Bantuan Operasional (BOP) dan gaji Tim Pendamping Masyarakat (TPM).

Lanjut Mulyadi, Komisi V juga mendesak Kemenpera untuk segera menyelesaikan hal-hal yang diamanatkan oleh UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun termasuk menyangkut kelembagaan Kementerian dan Badan-badan.

Sementara, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik, Komisi V meminta Kemenpera untuk mempublikasikan seluruh nama Kepala Keluarga (KK) dan alamat penerima bantuan Program Rumah Swadaya berdasarkan SK Kemenpera tahun anggaran 2012, struktur organisasi dan personelnya serta Tim Pendamping Masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota di website Kemenpera.

"Komisi V meminta Kemenpera untuk menyampaikan data realisasi penyaluran dana BSPS dan BOP tahun anggaran 2012 per masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.

Kata Mulyadi, Komisi V juga sepakat dengan Kemenpera agar pengusulan program BSPS TA 2013 berbasis Desa Tuntas, di mana verifikasi faktualnya dilakukan oleh Kemenpera, bukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Komisi V juga meminta Kemenpera dalam pembangunan rumah susun, terhadap keadaan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan bangunan yang ada (eksisting), dapat dilakukan dengan membuat desain tersendiri, tidak harus berdasarkan tipikal desain yang sudah disiapkan.

"Komisi V pun dapat memahami dan menyetujui usulan perubahan target terbangunnya 217 twin blok (TB) rusun pada 2012 dengan rincian kombinasi kontrak, yaitu 126 TB single years contract (penyelesaian akhir tahun 2012). Dan 91 TB multi years contract 2012-2013, terdiri tahun 2012 dengan alokasi tiga persen Rp 18,06 miliar dan tahun 2013 dengan alokasi 97 persen Rp 584 miliar."

Mulyadi menambahkan, Komisi V mendesak Kemenpera untuk segera menyelesaikan tindak lanjut semua rekomendasi atas 28 temuan pada hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2012 dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Baca "Komisi V" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer