Peristiwa Berita » Kasus Ketenagakerjaan di BUMN Didesak Segera Ditangani
Kasus Ketenagakerjaan di BUMN Didesak Segera Ditangani
Penulis : - Editor : Senin, 11 Maret 2013 12:25:27

Senayan - Serikat Pekerja BUMN mendesak ketenagakerjaan di perusahaan milik negara ini segera ditangani. Ini disebabkan marak dan sistematisnya pelanggaran yang terjadi di sana, mulai dari upah yang tidak layak, tenaga alih daya, hingga pemberangusan serikat pekerja.

Para serikat pekerja BUMN ini menyampaikan keprihatinan mereka di ruang wartawan Kompleks Parlemen, Senin (11/3).

Mereka membeberkan beberapa pelanggaran yang terjadi di BUMN. Di antaranya, pelanggaran berupa alih daya dan kontrak kerja berulang di PT Telkom Tbk, alih daya dan pengabaian hak atas kesejahteraan di PT Pertamina (Persero).

 

Selanjutnya, alih daya di pekerjaan inti dan tindakan anti serikat pekerja yang dilakukan PT PLN (Persero), tindakan anti serikat pekerja dan PHK sepihak terhadap pengurus serikat pekerja dari PT Merpati Airlines. Kemudian, tindakan anti serikat pekerja, PHK sepihak, serta penghentian upah ketua serikat pekerja PT ASDP, dan melakukan tindakan anti serikat pekerja, PHK sepihak oleh PT Askes (Persero).

Menurut Ketua Umum KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Nining Elitos, para pekerja akan turun ke jalan pada 14 Maret untuk menuntut Menteri BUMN Dahlan Iskan bertanggungjawab.

Sementara Saeful Tavip yang mengadvokasi para pekerja farmasi mengatakan ketidakhadiran Dahlan Iskan dalam rapat kerja bersama Komisi IX beberapa waktu silam, harus dihadirkan paksa. "Perusahaan BUMN itu bukan sekadar mencari untung," katanya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer