Kelengkapan Berita » Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Maret 2013 16:45:03
Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Pansus RUU Ormas Indra

Posisi akhir masih tetap. Kami (F-PKS) tetap menolak penghentian sementara kegiatan ormas yang menjadi kewenangan subjektif pemerintah.

Senayan - Pansus RUU Ormas gagal menyepakati sejumlah pasal krusial dalam rapat konsinyering di Wisma Kopo, Puncak akhir pekan lalu. Pasalnya, Fraksi PKS tetap bersikap menolak penghentian sementara kegiatan ormas.

"Posisi akhir masih tetap. Kami (F-PKS) tetap menolak penghentian sementara kegiatan ormas yang menjadi kewenangan subjektif pemerintah," ujar anggota Pansus RUU Ormas Indra kepada JurnalParlemen, Selasa (12/2).

Kata Indra, penghentian kegiatan Ormas itu sama saja menghilangkan esensi keberadaan ormas. Karena esensi keberadaan ormas adalah berkegiatan. Jadi cuma berubah istilahnya saja.

Karenanya, FPKS tetap menolak klausul sanksi penghentian kegiatan yang hanya menjadi kewenangan sepihak pemerintah tersebut. F-PKS tetap ingin agar penghentian sementara kegiatan ormas itu menjadi kewenangan pengadilan. "Sikap yang kami ambil ini merupakan sikap yang didasari argumen yang kuat," tandas anggota Komisi III ini.

FPKS memandang kewenangan subjektif pemerintah dalam menghentikan kegiatan ormas berpotensi represif. Jadi sanksi penghentian kegiatan dan pembubaran tidak boleh menjadi kewenangan sepihak pemerintah. Namun harus melalui mekanisme putusan pengadilan.

"Hal ini sejalan dengan asas hukum praduga tidak bersalah dan dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan rezim," tegasnya.

Lebih lanjut Indra mengatakan, rapat konsinyering hanya menyepakati draf yang sudah disepakati di Panja. Selanjutnya akan disempurnakan oleh Tim Sin (tim sinkronisasi) dan Tim Mus (tim perumus). Setelah itu hasil panja akan disampaikan ke Rapat Pansus untuk pengambilan sikap akhir.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer