Kelengkapan Berita » Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Maret 2013 16:45:03
Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Pansus RUU Ormas Indra

Posisi akhir masih tetap. Kami (F-PKS) tetap menolak penghentian sementara kegiatan ormas yang menjadi kewenangan subjektif pemerintah.

Senayan - Pansus RUU Ormas gagal menyepakati sejumlah pasal krusial dalam rapat konsinyering di Wisma Kopo, Puncak akhir pekan lalu. Pasalnya, Fraksi PKS tetap bersikap menolak penghentian sementara kegiatan ormas.

"Posisi akhir masih tetap. Kami (F-PKS) tetap menolak penghentian sementara kegiatan ormas yang menjadi kewenangan subjektif pemerintah," ujar anggota Pansus RUU Ormas Indra kepada JurnalParlemen, Selasa (12/2).

Kata Indra, penghentian kegiatan Ormas itu sama saja menghilangkan esensi keberadaan ormas. Karena esensi keberadaan ormas adalah berkegiatan. Jadi cuma berubah istilahnya saja.

Karenanya, FPKS tetap menolak klausul sanksi penghentian kegiatan yang hanya menjadi kewenangan sepihak pemerintah tersebut. F-PKS tetap ingin agar penghentian sementara kegiatan ormas itu menjadi kewenangan pengadilan. "Sikap yang kami ambil ini merupakan sikap yang didasari argumen yang kuat," tandas anggota Komisi III ini.

FPKS memandang kewenangan subjektif pemerintah dalam menghentikan kegiatan ormas berpotensi represif. Jadi sanksi penghentian kegiatan dan pembubaran tidak boleh menjadi kewenangan sepihak pemerintah. Namun harus melalui mekanisme putusan pengadilan.

"Hal ini sejalan dengan asas hukum praduga tidak bersalah dan dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan rezim," tegasnya.

Lebih lanjut Indra mengatakan, rapat konsinyering hanya menyepakati draf yang sudah disepakati di Panja. Selanjutnya akan disempurnakan oleh Tim Sin (tim sinkronisasi) dan Tim Mus (tim perumus). Setelah itu hasil panja akan disampaikan ke Rapat Pansus untuk pengambilan sikap akhir.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer