Kelengkapan Berita » Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
Penulis : - Editor : Selasa, 12 Maret 2013 16:45:03
Pansus RUU Ormas Masih Gagal Sepakati Pasal Krusial
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Pansus RUU Ormas Indra

Posisi akhir masih tetap. Kami (F-PKS) tetap menolak penghentian sementara kegiatan ormas yang menjadi kewenangan subjektif pemerintah.

Senayan - Pansus RUU Ormas gagal menyepakati sejumlah pasal krusial dalam rapat konsinyering di Wisma Kopo, Puncak akhir pekan lalu. Pasalnya, Fraksi PKS tetap bersikap menolak penghentian sementara kegiatan ormas.

"Posisi akhir masih tetap. Kami (F-PKS) tetap menolak penghentian sementara kegiatan ormas yang menjadi kewenangan subjektif pemerintah," ujar anggota Pansus RUU Ormas Indra kepada JurnalParlemen, Selasa (12/2).

Kata Indra, penghentian kegiatan Ormas itu sama saja menghilangkan esensi keberadaan ormas. Karena esensi keberadaan ormas adalah berkegiatan. Jadi cuma berubah istilahnya saja.

Karenanya, FPKS tetap menolak klausul sanksi penghentian kegiatan yang hanya menjadi kewenangan sepihak pemerintah tersebut. F-PKS tetap ingin agar penghentian sementara kegiatan ormas itu menjadi kewenangan pengadilan. "Sikap yang kami ambil ini merupakan sikap yang didasari argumen yang kuat," tandas anggota Komisi III ini.

FPKS memandang kewenangan subjektif pemerintah dalam menghentikan kegiatan ormas berpotensi represif. Jadi sanksi penghentian kegiatan dan pembubaran tidak boleh menjadi kewenangan sepihak pemerintah. Namun harus melalui mekanisme putusan pengadilan.

"Hal ini sejalan dengan asas hukum praduga tidak bersalah dan dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan rezim," tegasnya.

Lebih lanjut Indra mengatakan, rapat konsinyering hanya menyepakati draf yang sudah disepakati di Panja. Selanjutnya akan disempurnakan oleh Tim Sin (tim sinkronisasi) dan Tim Mus (tim perumus). Setelah itu hasil panja akan disampaikan ke Rapat Pansus untuk pengambilan sikap akhir.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer