Komisi V Berita » Sistem NSW Airportnet Diharap Bisa Berfungsi Efektif
Sistem NSW Airportnet Diharap Bisa Berfungsi Efektif
Penulis : - Editor : Jum`at, 15 Maret 2013 12:14:34
Sistem NSW Airportnet Diharap Bisa Berfungsi Efektif
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Komisi V Saleh Husin

Senayan - Anggota Komisi V Saleh Husin berharap sistem pelayanan National Single Window (NSW) Airportnet yang dilakukan di Bandara Soekarno Hatta dapat berfungsi efektif. NSW Airportnet ini merupakan sistem pelayanan secara elektronik yang terintegrasi khususnya dalam melayani arus barang ekspor impor dari dan ke bandara udara.

"Kami berharap sistem National Single Window Airportnet itu benar-benar efektif dalam pelaksanaan layanan pengiriman barang. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sebagai upaya pelayanan pihak pengelola bandara Soetta," ujar Saleh Husin, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut Saleh, meskipun sistem ini sangat baik, namun itu belum cukup tanpa didukung pihak pelaksananya. "Jika pelaksananya yang dalam hal ini pegawai Angkasa Pura atau pihak Bandara Soetta itu sendiri tidak memperbaiki diri juga, maka sistem sebaik apa pun tidak akan bisa berjalan maksimal," tuturnya.

"Karena itu, perbaikan mental kerja dari pelaksana di lapangan juga tidak kalah penting. Karena lambatnya pelayanan di Bandara Soetta itu, juga terkait erat dengan mental pelaksananya di lapangan. Sehingga itu perlu disadari dan diperbaiki juga," tegasnya.

Kata Saleh, berdasarkan penjelasan Kemenhub, sistem NSW Airportnet ini akan melibatkan beberapa unit kerja terkait, di luar Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Termasuk Komunitas Bandar Udara serta stakeholder warehousing seperti PT Unex, PT Gapura Kargo, PT Garuda Kargo, dan PT JAS Kargo.

Di mana, fungsi utama sistem ini di antaranya menyediakan akses terpadu terhadap informasi status kargo bagi komunitas bandar udara, memudahkan kantor otoritas bandar udara, agen, shipper (pengirim), dan consignee (penerima barang) dalam memantau cargo release. Selain itu, juga sebagai media komunikasi dengan sesama komunitas bandar udara, dalam menangani pengelolaan basis data pengguna, serta akses berdasarkan karakteristik pengguna. Termasuk penghapusan atau pengubahan account user.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...