Komisi V Berita » Rapat Komisi V-Menhub Bahas Pengembangan Bandara
Rapat Komisi V-Menhub Bahas Pengembangan Bandara
Penulis : - Editor : Selasa, 19 Maret 2013 15:42:47
Rapat Komisi V-Menhub Bahas Pengembangan Bandara
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama

Senayan - Komisi V DPR RI membahas pengembangan bandar udara (bandara) dengan Menhub, KSAL, KSAU, Dirjen Kekayaan Negara, Dirut Angkasa Pura I dan II dalam rapat kerja (raker) dan RDPU, Selasa (19/3). 

Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penumpang pengguna jasa transportasi udara saat ini.

"Sehingga lonjakan penumpang pengguna jasa transportasi udara, dapat diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik," ujar Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama saat membuka raker dan RDPU.

Laurens mengatakan, dalam kondisi tertentu bandar udara dan pangkalan udara dapat digunakan bersama. Penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara diatur dalam Pasal 257 sampai dengan Pasal 259 UURI No.1/2009. Menurut Pasal 257 UURI No.1/2009, dalam keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara dan sebaliknya pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara.

Penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara, keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan, keamanan dan pertahanan negara serta peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan bersama berlaku ketentuan penerbangan sipil. Sedangkan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan keselamatan operasi penerbangan pada pangkalan udara yang digunakan bersama dilaksanakan oleh otoritas bandar udara setelah mendapat persetujuan dari instansi terkait.

Permasalahan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara adalah pada pemakaian area dan fasilitas yang sama dan atau berdekatan. Sementara, keduanya memiliki kepentingan dan kegiatan yang berbeda. Di mana, bandar udara sebagai sarana untuk kepentingan sipil yang mengutamakan keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan warga sipil. Sedangkan pangkalan udara lebih menekankan pada pertahanan dan keamanan negara.

"Karena itu dalam penggunaan bersama ini harus dilihat, apakah pengopersian pesawat udara sipil tidak mengganggu operasional pesawat militer, yang setiap saat harus selalu siap dioperasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan atau sebaliknya," tuturnya.

Tapi Laurens mengingatkan perlunya penjelasan lagi soal sejauhmana pengaturan dan pelaksanaan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara ini.

Sementara terkait pelayanan navigasi penerbangan, berdasarkan amanat pasal 271 UU no 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada 13 September 2012 lalu, pemerintah telah menerbitkan peraturan No 70 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelengaraan  Navigasi Penerbangan di Indonesia (LPNPI). Dengan demikian pelayanan sistem navigasi penerbangan Indonesia sudah resmi terpisah dari PT Angkasa Pura I dan II.

"Dengan berdirinya Perum LPNPI tersebut, diharapkan mampu mengatasi persoalan krusial di bidang navigasi. Di antaranya, meningkatkan kinerja navigasi di Indonesia, terutama dengan peningkatan peralatan penunjang navigasi penerbangan seiring tingginya jumlah penumpang antara 17 persen menjadi 93,8 juta penumpang tahun 2013 ini," ujarnya.

Baca "Komisi V" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer