Komisi V Berita » Rapat Komisi V-Menhub Bahas Pengembangan Bandara
Rapat Komisi V-Menhub Bahas Pengembangan Bandara
Penulis : - Editor : Selasa, 19 Maret 2013 15:42:47
Rapat Komisi V-Menhub Bahas Pengembangan Bandara
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama

Senayan - Komisi V DPR RI membahas pengembangan bandar udara (bandara) dengan Menhub, KSAL, KSAU, Dirjen Kekayaan Negara, Dirut Angkasa Pura I dan II dalam rapat kerja (raker) dan RDPU, Selasa (19/3). 

Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penumpang pengguna jasa transportasi udara saat ini.

"Sehingga lonjakan penumpang pengguna jasa transportasi udara, dapat diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik," ujar Ketua Komisi V DPR RI Laurens Bahang Dama saat membuka raker dan RDPU.

Laurens mengatakan, dalam kondisi tertentu bandar udara dan pangkalan udara dapat digunakan bersama. Penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara diatur dalam Pasal 257 sampai dengan Pasal 259 UURI No.1/2009. Menurut Pasal 257 UURI No.1/2009, dalam keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara dan sebaliknya pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara.

Penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara, keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan, keamanan dan pertahanan negara serta peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan bersama berlaku ketentuan penerbangan sipil. Sedangkan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan keselamatan operasi penerbangan pada pangkalan udara yang digunakan bersama dilaksanakan oleh otoritas bandar udara setelah mendapat persetujuan dari instansi terkait.

Permasalahan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara adalah pada pemakaian area dan fasilitas yang sama dan atau berdekatan. Sementara, keduanya memiliki kepentingan dan kegiatan yang berbeda. Di mana, bandar udara sebagai sarana untuk kepentingan sipil yang mengutamakan keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan warga sipil. Sedangkan pangkalan udara lebih menekankan pada pertahanan dan keamanan negara.

"Karena itu dalam penggunaan bersama ini harus dilihat, apakah pengopersian pesawat udara sipil tidak mengganggu operasional pesawat militer, yang setiap saat harus selalu siap dioperasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan atau sebaliknya," tuturnya.

Tapi Laurens mengingatkan perlunya penjelasan lagi soal sejauhmana pengaturan dan pelaksanaan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara ini.

Sementara terkait pelayanan navigasi penerbangan, berdasarkan amanat pasal 271 UU no 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada 13 September 2012 lalu, pemerintah telah menerbitkan peraturan No 70 tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Lembaga Penyelengaraan  Navigasi Penerbangan di Indonesia (LPNPI). Dengan demikian pelayanan sistem navigasi penerbangan Indonesia sudah resmi terpisah dari PT Angkasa Pura I dan II.

"Dengan berdirinya Perum LPNPI tersebut, diharapkan mampu mengatasi persoalan krusial di bidang navigasi. Di antaranya, meningkatkan kinerja navigasi di Indonesia, terutama dengan peningkatan peralatan penunjang navigasi penerbangan seiring tingginya jumlah penumpang antara 17 persen menjadi 93,8 juta penumpang tahun 2013 ini," ujarnya.

Baca "Komisi V" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer