Komisi V Berita » Pemerintah Terus Bangun Bandara di Sejumlah Daerah
Pemerintah Terus Bangun Bandara di Sejumlah Daerah
Penulis : - Editor : Selasa, 19 Maret 2013 16:06:08

Pada 2013 ada 12 bandara baru yang akan dioperasikan. Tahun 2014-2015, pemerintah juga akan menyelesaikan pembangunan 12 bandara.

Senayan - Dalam rangka mengantisipasi peningkatan penumpang pengguna jasa transportasi udara, pemerintan terus melakukan pembangunan bandar udara di sejumlah daerah.

Saat ini, kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan dalam raker dengan Komisi V, Selasa (19/3), ada 163 bandar udara. Dari jumlah itu, 13 bandar udara di bawah pengawasan dan kontrol PT Angkara Pura I untuk wilayah Indonesia bagian timur dan 13 bandara lainnya berada di bawah kontrol PT Angkasa Pura II untuk wilayah barat.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya pada pasal 193 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan rencana strategi Kemenhub Nomor KP 1134 Tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Menhub Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, sistem kebandarudaraan ini menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainny.

Mangindaan mengatakan, untuk mengantisipasi perkembangan dan lonjakan masyarakat pengguna jasa transportasi udara ini, pemerintah terus melakukan pengembangan atau penambahan pembangunan bandar udara. "Pada 2013 ada 12 bandara baru yang akan dioperasikan, di antaranya di Muara Bungo Jambi, Bandar Udara Bone Sulewesi Selatan, Bandara Kufar Seram Bagian Timur," ujarnya.

Sementara, untuk 2014-2015, kata Mangindaan, setidaknya pemerintah akan kembali menyelesaikan pembangunan sembilan bandara baru di wilayah timur dan tiga bandara baru di wilayah barat.

Mangindaan juga menambahkan, saat ini setidaknya ada 35 bandar udara yang digunakan secara bersama untuk penerbangan sipil dan militer (TNI).

Baca "Komisi V" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer