Komisi V Berita » Pemerintah Terus Bangun Bandara di Sejumlah Daerah
Pemerintah Terus Bangun Bandara di Sejumlah Daerah
Penulis : - Editor : Selasa, 19 Maret 2013 16:06:08

Pada 2013 ada 12 bandara baru yang akan dioperasikan. Tahun 2014-2015, pemerintah juga akan menyelesaikan pembangunan 12 bandara.

Senayan - Dalam rangka mengantisipasi peningkatan penumpang pengguna jasa transportasi udara, pemerintan terus melakukan pembangunan bandar udara di sejumlah daerah.

Saat ini, kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan dalam raker dengan Komisi V, Selasa (19/3), ada 163 bandar udara. Dari jumlah itu, 13 bandar udara di bawah pengawasan dan kontrol PT Angkara Pura I untuk wilayah Indonesia bagian timur dan 13 bandara lainnya berada di bawah kontrol PT Angkasa Pura II untuk wilayah barat.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya pada pasal 193 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional dan rencana strategi Kemenhub Nomor KP 1134 Tahun 2012 tentang perubahan atas keputusan Menhub Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, sistem kebandarudaraan ini menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainny.

Mangindaan mengatakan, untuk mengantisipasi perkembangan dan lonjakan masyarakat pengguna jasa transportasi udara ini, pemerintah terus melakukan pengembangan atau penambahan pembangunan bandar udara. "Pada 2013 ada 12 bandara baru yang akan dioperasikan, di antaranya di Muara Bungo Jambi, Bandar Udara Bone Sulewesi Selatan, Bandara Kufar Seram Bagian Timur," ujarnya.

Sementara, untuk 2014-2015, kata Mangindaan, setidaknya pemerintah akan kembali menyelesaikan pembangunan sembilan bandara baru di wilayah timur dan tiga bandara baru di wilayah barat.

Mangindaan juga menambahkan, saat ini setidaknya ada 35 bandar udara yang digunakan secara bersama untuk penerbangan sipil dan militer (TNI).

Baca "Komisi V" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer