Komisi X Berita » Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
Penulis : - Editor : Rabu, 20 Maret 2013 11:35:22

Pada prinsipnya, Komisi X tak mempermasalahkan konten-konten yang bertujuan memenuhi tuntutan zaman.

Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Popong Otje Djundjunan.

Jakarta - Implementasi Kurikulum 2013, hingga kini masih menjadi pembahasan di Komisi X yang secara khusus membentuk Panja Kurikulum. Pada prinsipnya, legislator tak mempermasalahkan mengenai konten-konten yang bertujuan memenuhi tuntutan zaman. Hanya, masih ada beberapa persyaratan yang pelaksanaannya belum mendapat jaminan, antara lain soal persiapan guru, bahan ajar yang matang, serta penerapannya yang harus melalui mekanisme uji coba.

Apabila persyaratan itu dijamin dapat dilaksanakan, Komisi X bakal mendukung implementasi Kurikulum 2013, seperti diutarakan anggota Panja Kurikulum Popong Otje Djundjunan.

"Sikap kita tidak mempermasalahkan mengenai konten. Yang masih menjadi masalah adalah mengenai persiapan implementasinya. Sehubungan dengan itu, kami memberi beberapa persyaratan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Popong kepada JurnalParlemen melalui sambungan telepon, Rabu (20/3).

Syarat yang pertama, kata Popong, guru-guru harus mendapat pelatihan, sehingga nantinya bisa menguasai materi yang diajarkan. Kedua, bahan ajar harus disiapkan secara matang. Ketiga, Kurikulum 2013 tidak boleh langsung diselenggarakan secara serentak," tegas politisi senior Golkar ini.

"Mengenai syarat ketiga, harus ada uji coba yang dilakukan di tiap provinsi baik itu tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Setidaknya nanti ada sepertiga sekolah yang melakukan ujicoba terlebih dahulu dan kemudian diadakan evaluasi. Apabila bisa berjalan dengan baik, secara bertahap sekolah yang lain bisa ikut menerapkan," jelas Popong.

Soal anggaran, Popong menegaskan agar sumber dana implementasi Kurikulum 2013 jangan sampai mengganggu anggaran kegiatan lain yang mutlak, seperti gaji guru dan perbaikan sarana sekolah.

"Sejatinya, kurikulum ini adalah domain pemerintah. Tapi, karena menyangkut dengan anggaran yang berasal dari uang rakyat, DPR harus mengetahui secara detail. Saya menekankan anggaran diambil dari beberapa lini seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), agar tidak mengganggu kegiatan mutlak semisal gaji guru dan kebutuhan sarana sekolah," tandasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer