Komisi X Berita » Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
Penulis : - Editor : Rabu, 20 Maret 2013 11:35:22

Pada prinsipnya, Komisi X tak mempermasalahkan konten-konten yang bertujuan memenuhi tuntutan zaman.

Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Popong Otje Djundjunan.

Jakarta - Implementasi Kurikulum 2013, hingga kini masih menjadi pembahasan di Komisi X yang secara khusus membentuk Panja Kurikulum. Pada prinsipnya, legislator tak mempermasalahkan mengenai konten-konten yang bertujuan memenuhi tuntutan zaman. Hanya, masih ada beberapa persyaratan yang pelaksanaannya belum mendapat jaminan, antara lain soal persiapan guru, bahan ajar yang matang, serta penerapannya yang harus melalui mekanisme uji coba.

Apabila persyaratan itu dijamin dapat dilaksanakan, Komisi X bakal mendukung implementasi Kurikulum 2013, seperti diutarakan anggota Panja Kurikulum Popong Otje Djundjunan.

"Sikap kita tidak mempermasalahkan mengenai konten. Yang masih menjadi masalah adalah mengenai persiapan implementasinya. Sehubungan dengan itu, kami memberi beberapa persyaratan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Popong kepada JurnalParlemen melalui sambungan telepon, Rabu (20/3).

Syarat yang pertama, kata Popong, guru-guru harus mendapat pelatihan, sehingga nantinya bisa menguasai materi yang diajarkan. Kedua, bahan ajar harus disiapkan secara matang. Ketiga, Kurikulum 2013 tidak boleh langsung diselenggarakan secara serentak," tegas politisi senior Golkar ini.

"Mengenai syarat ketiga, harus ada uji coba yang dilakukan di tiap provinsi baik itu tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Setidaknya nanti ada sepertiga sekolah yang melakukan ujicoba terlebih dahulu dan kemudian diadakan evaluasi. Apabila bisa berjalan dengan baik, secara bertahap sekolah yang lain bisa ikut menerapkan," jelas Popong.

Soal anggaran, Popong menegaskan agar sumber dana implementasi Kurikulum 2013 jangan sampai mengganggu anggaran kegiatan lain yang mutlak, seperti gaji guru dan perbaikan sarana sekolah.

"Sejatinya, kurikulum ini adalah domain pemerintah. Tapi, karena menyangkut dengan anggaran yang berasal dari uang rakyat, DPR harus mengetahui secara detail. Saya menekankan anggaran diambil dari beberapa lini seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), agar tidak mengganggu kegiatan mutlak semisal gaji guru dan kebutuhan sarana sekolah," tandasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...