Komisi X Berita » Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
Penulis : - Editor : Rabu, 20 Maret 2013 11:35:22

Pada prinsipnya, Komisi X tak mempermasalahkan konten-konten yang bertujuan memenuhi tuntutan zaman.

Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Popong Otje Djundjunan.

Jakarta - Implementasi Kurikulum 2013, hingga kini masih menjadi pembahasan di Komisi X yang secara khusus membentuk Panja Kurikulum. Pada prinsipnya, legislator tak mempermasalahkan mengenai konten-konten yang bertujuan memenuhi tuntutan zaman. Hanya, masih ada beberapa persyaratan yang pelaksanaannya belum mendapat jaminan, antara lain soal persiapan guru, bahan ajar yang matang, serta penerapannya yang harus melalui mekanisme uji coba.

Apabila persyaratan itu dijamin dapat dilaksanakan, Komisi X bakal mendukung implementasi Kurikulum 2013, seperti diutarakan anggota Panja Kurikulum Popong Otje Djundjunan.

"Sikap kita tidak mempermasalahkan mengenai konten. Yang masih menjadi masalah adalah mengenai persiapan implementasinya. Sehubungan dengan itu, kami memberi beberapa persyaratan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Popong kepada JurnalParlemen melalui sambungan telepon, Rabu (20/3).

Syarat yang pertama, kata Popong, guru-guru harus mendapat pelatihan, sehingga nantinya bisa menguasai materi yang diajarkan. Kedua, bahan ajar harus disiapkan secara matang. Ketiga, Kurikulum 2013 tidak boleh langsung diselenggarakan secara serentak," tegas politisi senior Golkar ini.

"Mengenai syarat ketiga, harus ada uji coba yang dilakukan di tiap provinsi baik itu tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Setidaknya nanti ada sepertiga sekolah yang melakukan ujicoba terlebih dahulu dan kemudian diadakan evaluasi. Apabila bisa berjalan dengan baik, secara bertahap sekolah yang lain bisa ikut menerapkan," jelas Popong.

Soal anggaran, Popong menegaskan agar sumber dana implementasi Kurikulum 2013 jangan sampai mengganggu anggaran kegiatan lain yang mutlak, seperti gaji guru dan perbaikan sarana sekolah.

"Sejatinya, kurikulum ini adalah domain pemerintah. Tapi, karena menyangkut dengan anggaran yang berasal dari uang rakyat, DPR harus mengetahui secara detail. Saya menekankan anggaran diambil dari beberapa lini seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), agar tidak mengganggu kegiatan mutlak semisal gaji guru dan kebutuhan sarana sekolah," tandasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Akibat Kelelahan Mengikuti Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer