Komisi X Berita » Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Rabu, 20 Maret 2013 11:35:22

Pada prinsipnya, Komisi X tak mempermasalahkan konten-konten yang bertujuan memenuhi tuntutan zaman.

Tiga Syarat Pelaksanaan Kurikulum 2013 versi Komisi X
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Popong Otje Djundjunan.

Jakarta - Implementasi Kurikulum 2013, hingga kini masih menjadi pembahasan di Komisi X yang secara khusus membentuk Panja Kurikulum. Pada prinsipnya, legislator tak mempermasalahkan mengenai konten-konten yang bertujuan memenuhi tuntutan zaman. Hanya, masih ada beberapa persyaratan yang pelaksanaannya belum mendapat jaminan, antara lain soal persiapan guru, bahan ajar yang matang, serta penerapannya yang harus melalui mekanisme uji coba.

Apabila persyaratan itu dijamin dapat dilaksanakan, Komisi X bakal mendukung implementasi Kurikulum 2013, seperti diutarakan anggota Panja Kurikulum Popong Otje Djundjunan.

"Sikap kita tidak mempermasalahkan mengenai konten. Yang masih menjadi masalah adalah mengenai persiapan implementasinya. Sehubungan dengan itu, kami memberi beberapa persyaratan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Popong kepada JurnalParlemen melalui sambungan telepon, Rabu (20/3).

Syarat yang pertama, kata Popong, guru-guru harus mendapat pelatihan, sehingga nantinya bisa menguasai materi yang diajarkan. Kedua, bahan ajar harus disiapkan secara matang. Ketiga, Kurikulum 2013 tidak boleh langsung diselenggarakan secara serentak," tegas politisi senior Golkar ini.

"Mengenai syarat ketiga, harus ada uji coba yang dilakukan di tiap provinsi baik itu tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Setidaknya nanti ada sepertiga sekolah yang melakukan ujicoba terlebih dahulu dan kemudian diadakan evaluasi. Apabila bisa berjalan dengan baik, secara bertahap sekolah yang lain bisa ikut menerapkan," jelas Popong.

Soal anggaran, Popong menegaskan agar sumber dana implementasi Kurikulum 2013 jangan sampai mengganggu anggaran kegiatan lain yang mutlak, seperti gaji guru dan perbaikan sarana sekolah.

"Sejatinya, kurikulum ini adalah domain pemerintah. Tapi, karena menyangkut dengan anggaran yang berasal dari uang rakyat, DPR harus mengetahui secara detail. Saya menekankan anggaran diambil dari beberapa lini seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), agar tidak mengganggu kegiatan mutlak semisal gaji guru dan kebutuhan sarana sekolah," tandasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...