Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Hak dan Kewajiban Ormas Dalam RUU Ormas | Jurnal Parlemen

Kelengkapan Berita » Hak dan Kewajiban Ormas Dalam RUU Ormas
Hak dan Kewajiban Ormas Dalam RUU Ormas
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Maret 2013 13:51:11

Senayan -  Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) juga mengatur hak dan kewajiban. Ketentuan tersebut ada dalam Bab VI, Pasal 20 dan Pasal 21 draf RUU Ormas yang menjadi bahan Tim  Perumus (Timus) per 15 Maret 2013.

Dalam Pasal 20, Ormas berhak:
a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka:
b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Prmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
f. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pada Pasal 21, Ormas berkewajiban:
a. Melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

RUU Ormas terdiri dari 88 pasal dan akan disahkan dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 ini.






Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer