Komisi VI Berita » Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Maret 2013 14:59:32

Persoalan buruh di perusahaan BUMN masih belum tuntas. Namun, Komisi VI dan Komisi IX terus berkoordinasi untuk mempersoalkan pemberlakuan outsourcing di perusahaan pelat merah ini.

Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima

Senayan - Komisi VI selalu berkoordinasi dengan Komisi IX untuk membahas persoalan buruh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, BUMN seharusnya menjadi contoh dalam pemberian penghargaan yang adil bagi buruh.

"Kami terus mendapat masukan dari kawan-kawan Komisi IX untuk mempersoalkan dan mempermasalahkan pemberlakuan outsourcing di BUMN. Teman-teman di Komisi IX menganggap cara-cara yang dilakukan BUMN tidak tepat atau belum sesuai dengan Undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima kepada JurnalParlemen, Kamis (21/3).

Aria meminta Kementerian BUMN juga harus mau berkoordinasi. Seluruh deputi yang membawahi BUMN harus melihat penerapan UU Ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan outsourcing.

"Saya melihat jajaran BUMN tidak dewasa. Kok justru buruh yang menuntut haknya sesuai Undang-undang karena mendapat perlakuan yang sangat tidak adil. Dari mutasi bahkan sampai pemecatan," ujar politisi PDIP ini.

Padahal, kata Aria Bima, BUMN bila rugi mulai dari penambahan modal sampai privatisasi selalu meminta bantuan APBN. Sementara APBN itu duit rakyat. "Jelas BUMN itu milik rakyat. Sementara BUMN memperlakukan rakyatnya dengan cara yang kurang adil," cetus Aria Bima.

Komisi VI, sambung Aria Bima, mendukung BUMN untuk mengubah budaya perusahaan. Misalnya dari seorang pegawai atau karyawan menjadi entrepreneurship. "Silakan direksi BUMN untuk kunjungan langsung ke Sidomuncul. Di sana SDM-nya sangat modern. Bisa belajar di Astra, bisa belajar di Kompas. Itu yang harus dibangun Kementerian BUMN," sarannya.

Aria juga mengingatkan Kementerian BUMN untuk memperhatikan tenaga di level bawah.

"Kita terlalu menganakemaskan level manajerial. Kita sampai menangis melihat pegawai yang sudah bekerja 20-25 tahun menjadi operator pertambangan di tingkat hulu sebagai tenaga eksplorasi dan ekspoitasi, gajinya hanya Rp 1,6 juta. Ini di Pertamina," ungkapnya.

"Intinya kita tidak ingin perusahaan itu dalam rangka menyiasati aturan. Karena kita BUMN," tambahnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer