Komisi VI Berita » Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Maret 2013 14:59:32

Persoalan buruh di perusahaan BUMN masih belum tuntas. Namun, Komisi VI dan Komisi IX terus berkoordinasi untuk mempersoalkan pemberlakuan outsourcing di perusahaan pelat merah ini.

Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima

Senayan - Komisi VI selalu berkoordinasi dengan Komisi IX untuk membahas persoalan buruh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, BUMN seharusnya menjadi contoh dalam pemberian penghargaan yang adil bagi buruh.

"Kami terus mendapat masukan dari kawan-kawan Komisi IX untuk mempersoalkan dan mempermasalahkan pemberlakuan outsourcing di BUMN. Teman-teman di Komisi IX menganggap cara-cara yang dilakukan BUMN tidak tepat atau belum sesuai dengan Undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima kepada JurnalParlemen, Kamis (21/3).

Aria meminta Kementerian BUMN juga harus mau berkoordinasi. Seluruh deputi yang membawahi BUMN harus melihat penerapan UU Ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan outsourcing.

"Saya melihat jajaran BUMN tidak dewasa. Kok justru buruh yang menuntut haknya sesuai Undang-undang karena mendapat perlakuan yang sangat tidak adil. Dari mutasi bahkan sampai pemecatan," ujar politisi PDIP ini.

Padahal, kata Aria Bima, BUMN bila rugi mulai dari penambahan modal sampai privatisasi selalu meminta bantuan APBN. Sementara APBN itu duit rakyat. "Jelas BUMN itu milik rakyat. Sementara BUMN memperlakukan rakyatnya dengan cara yang kurang adil," cetus Aria Bima.

Komisi VI, sambung Aria Bima, mendukung BUMN untuk mengubah budaya perusahaan. Misalnya dari seorang pegawai atau karyawan menjadi entrepreneurship. "Silakan direksi BUMN untuk kunjungan langsung ke Sidomuncul. Di sana SDM-nya sangat modern. Bisa belajar di Astra, bisa belajar di Kompas. Itu yang harus dibangun Kementerian BUMN," sarannya.

Aria juga mengingatkan Kementerian BUMN untuk memperhatikan tenaga di level bawah.

"Kita terlalu menganakemaskan level manajerial. Kita sampai menangis melihat pegawai yang sudah bekerja 20-25 tahun menjadi operator pertambangan di tingkat hulu sebagai tenaga eksplorasi dan ekspoitasi, gajinya hanya Rp 1,6 juta. Ini di Pertamina," ungkapnya.

"Intinya kita tidak ingin perusahaan itu dalam rangka menyiasati aturan. Karena kita BUMN," tambahnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer