Komisi VI Berita » Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Maret 2013 14:59:32

Persoalan buruh di perusahaan BUMN masih belum tuntas. Namun, Komisi VI dan Komisi IX terus berkoordinasi untuk mempersoalkan pemberlakuan outsourcing di perusahaan pelat merah ini.

Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima

Senayan - Komisi VI selalu berkoordinasi dengan Komisi IX untuk membahas persoalan buruh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, BUMN seharusnya menjadi contoh dalam pemberian penghargaan yang adil bagi buruh.

"Kami terus mendapat masukan dari kawan-kawan Komisi IX untuk mempersoalkan dan mempermasalahkan pemberlakuan outsourcing di BUMN. Teman-teman di Komisi IX menganggap cara-cara yang dilakukan BUMN tidak tepat atau belum sesuai dengan Undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima kepada JurnalParlemen, Kamis (21/3).

Aria meminta Kementerian BUMN juga harus mau berkoordinasi. Seluruh deputi yang membawahi BUMN harus melihat penerapan UU Ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan outsourcing.

"Saya melihat jajaran BUMN tidak dewasa. Kok justru buruh yang menuntut haknya sesuai Undang-undang karena mendapat perlakuan yang sangat tidak adil. Dari mutasi bahkan sampai pemecatan," ujar politisi PDIP ini.

Padahal, kata Aria Bima, BUMN bila rugi mulai dari penambahan modal sampai privatisasi selalu meminta bantuan APBN. Sementara APBN itu duit rakyat. "Jelas BUMN itu milik rakyat. Sementara BUMN memperlakukan rakyatnya dengan cara yang kurang adil," cetus Aria Bima.

Komisi VI, sambung Aria Bima, mendukung BUMN untuk mengubah budaya perusahaan. Misalnya dari seorang pegawai atau karyawan menjadi entrepreneurship. "Silakan direksi BUMN untuk kunjungan langsung ke Sidomuncul. Di sana SDM-nya sangat modern. Bisa belajar di Astra, bisa belajar di Kompas. Itu yang harus dibangun Kementerian BUMN," sarannya.

Aria juga mengingatkan Kementerian BUMN untuk memperhatikan tenaga di level bawah.

"Kita terlalu menganakemaskan level manajerial. Kita sampai menangis melihat pegawai yang sudah bekerja 20-25 tahun menjadi operator pertambangan di tingkat hulu sebagai tenaga eksplorasi dan ekspoitasi, gajinya hanya Rp 1,6 juta. Ini di Pertamina," ungkapnya.

"Intinya kita tidak ingin perusahaan itu dalam rangka menyiasati aturan. Karena kita BUMN," tambahnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer