Komisi VI Berita » Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Maret 2013 14:59:32

Persoalan buruh di perusahaan BUMN masih belum tuntas. Namun, Komisi VI dan Komisi IX terus berkoordinasi untuk mempersoalkan pemberlakuan outsourcing di perusahaan pelat merah ini.

Komisi VI dan IX Koordinasi Persoalkan 'Outsourcing' di BUMN
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima

Senayan - Komisi VI selalu berkoordinasi dengan Komisi IX untuk membahas persoalan buruh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, BUMN seharusnya menjadi contoh dalam pemberian penghargaan yang adil bagi buruh.

"Kami terus mendapat masukan dari kawan-kawan Komisi IX untuk mempersoalkan dan mempermasalahkan pemberlakuan outsourcing di BUMN. Teman-teman di Komisi IX menganggap cara-cara yang dilakukan BUMN tidak tepat atau belum sesuai dengan Undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima kepada JurnalParlemen, Kamis (21/3).

Aria meminta Kementerian BUMN juga harus mau berkoordinasi. Seluruh deputi yang membawahi BUMN harus melihat penerapan UU Ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan outsourcing.

"Saya melihat jajaran BUMN tidak dewasa. Kok justru buruh yang menuntut haknya sesuai Undang-undang karena mendapat perlakuan yang sangat tidak adil. Dari mutasi bahkan sampai pemecatan," ujar politisi PDIP ini.

Padahal, kata Aria Bima, BUMN bila rugi mulai dari penambahan modal sampai privatisasi selalu meminta bantuan APBN. Sementara APBN itu duit rakyat. "Jelas BUMN itu milik rakyat. Sementara BUMN memperlakukan rakyatnya dengan cara yang kurang adil," cetus Aria Bima.

Komisi VI, sambung Aria Bima, mendukung BUMN untuk mengubah budaya perusahaan. Misalnya dari seorang pegawai atau karyawan menjadi entrepreneurship. "Silakan direksi BUMN untuk kunjungan langsung ke Sidomuncul. Di sana SDM-nya sangat modern. Bisa belajar di Astra, bisa belajar di Kompas. Itu yang harus dibangun Kementerian BUMN," sarannya.

Aria juga mengingatkan Kementerian BUMN untuk memperhatikan tenaga di level bawah.

"Kita terlalu menganakemaskan level manajerial. Kita sampai menangis melihat pegawai yang sudah bekerja 20-25 tahun menjadi operator pertambangan di tingkat hulu sebagai tenaga eksplorasi dan ekspoitasi, gajinya hanya Rp 1,6 juta. Ini di Pertamina," ungkapnya.

"Intinya kita tidak ingin perusahaan itu dalam rangka menyiasati aturan. Karena kita BUMN," tambahnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer