Kelengkapan Berita » Ini Bunyi Aturan Keuangan Ormas dalam RUU Ormas
Ini Bunyi Aturan Keuangan Ormas dalam RUU Ormas
Penulis : - Editor : Kamis, 21 Maret 2013 15:03:25

Senayan - Keuangan Ormas menjadi salah satu poin yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas.

Dalam draf RUU Ormas yang menjadi bahan Tim Perumus (Timus) RUU per 15 Maret 2013 disebutkan, aturan tentang keuangan ada dalam Pasal 38 dan 39. Dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan, Keuangan Ormas dapat bersumber dari:
a. Iuran anggota;
b. Bantuan/sumbangan masyarakat;
c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
d. Bantuan/sumbangan dari oranh asing atau lembaga asing;
e. Hasil usaha Ormas; dan/atau
f.  Kegiatan lain yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan, Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Di ayat (3) disebutkan, Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.

Dalam Pasal 39 ayat (1) disebutkan, Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b menghimpun dan mengelola dana dari anggota dan masyarakat, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.

Di ayat (2) disebutkan sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RUU Ormas sudah dibahas selama enam masa sidang. RUU yang mengundang polemik ini akan disahkan dalam Masa Persidangan III Tahun 2012-2013 yang akan berakhir pertengahan April 2013.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer