Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas | Jurnal Parlemen

Peristiwa Berita » Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
Penulis : - Editor : Jum`at, 22 Maret 2013 15:21:44

RUU Ormas dinilai jadi pintu yang sangat nyata bagi kembalinya rezim represif ala Orde Baru. RUU ini juga berpotensi sangat besar membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah.

Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak RUU Ormas, Jumat (22/3).

Senayan - Sekitar 300 orang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan unjuk rasa di depan gerbang Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3). Mereka menolak RUU Ormas yang saat ini sedang dibahas DPR dan Pemerintah.

Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam orasinya mengatakan, RUU Ormas ini dianggap penting untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Tetapi faktanya, RUU Ormas ini justru mengusung semangat mengontrol dan merepresi ala Orde Baru melalui melalui ketentuan asas tunggal (Pasal 2), larangan berpolitik bagi ormas (pasal 7 RUU Ormas) dan kontrol ketat ormas oleh pemerintah (pasal 58, 61, dan 62).

Juga, kata Ismail, terlihat dari begitu luasnya cakupan dari definisi ormas. "Sehingga, alih-alih RUU ini akan memberikan ruang gerak yang lebih longgar untuk kemajuan masyarakat melalui partisipasi ormas dalam pemberdayaan masyarakat, RUU ini justru sangat berpotensi membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih," paparnya.

Hal ini, menurut Ismail jelas merupakan kemunduran besar mengingat Tap MPR Nomor XVIII/1998 sudah membatalkan Tap Nomor II/1978 termasuk di dalamnya tentang asas tunggal. "RUU ini juga bisa dituding membangkitkan trauma masyarakat terhadap otoritarianisme gaya Orde Baru," tegasnya.

Ismail menambahkan, RUU ini juga tampak diskriminatif karena ada pembedaan pengaturan antara ormas biasa dengan ormas yang merupakan sayap partai (pasal 4 RUU Ormas) sehingga terkesan parpol mau menangnya sendiri. "Semestinya, semua ormas harus tunduk kepada RUU ini. Sedangkan ormas milik parpol tidak," ujarnya.

Karena itu, kata Ismail, HTI menolak RUU Ormas sebab menjadi pintu yang sangat nyata bagi kembalinya rezim represif ala Orde Baru. "RUU ini juga berpotensi sangat besar membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih," katanya.

Sesungguhnya, lanjut Ismail, yang diperlukan sekarang adalah menata ulang kerangka berpikir secara benar tentang bagaimana membina masyarakat dan membawa negeri ini ke arah yang tepat, serta mengenali apa atau siapa sesungguhnya yang menjadi ancaman terbesar buat negeri ini dan bagaimana cara menghadapinya.

"Dari fakta yang ada, ancaman yang terbesar itu tidak lain adalah ideologi sekularisme, kapitalisme, dan imperialisme modern yang telah mencengkeram negeri ini di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik dan ekonomi sehingga masyarakat terkotori dan negeri ini bergerak ke arah yang salah."

Untuk membalik arah perjalanan negara akibat pengaruh ideologi sesat menuju arah yang benar itulah semestinya energi benar bangsa ini harus diarahkan, bukan justru menimbulkan sikap represif apalagi terhadap kegiatan keumatan.

"HTI menyerukan kepada umat untuk dengan sungguh-sungguh berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khalifah," tegasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer