Peristiwa Berita » Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
Penulis : - Editor : Jum`at, 22 Maret 2013 15:21:44

RUU Ormas dinilai jadi pintu yang sangat nyata bagi kembalinya rezim represif ala Orde Baru. RUU ini juga berpotensi sangat besar membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah.

Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak RUU Ormas, Jumat (22/3).

Senayan - Sekitar 300 orang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan unjuk rasa di depan gerbang Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3). Mereka menolak RUU Ormas yang saat ini sedang dibahas DPR dan Pemerintah.

Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam orasinya mengatakan, RUU Ormas ini dianggap penting untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Tetapi faktanya, RUU Ormas ini justru mengusung semangat mengontrol dan merepresi ala Orde Baru melalui melalui ketentuan asas tunggal (Pasal 2), larangan berpolitik bagi ormas (pasal 7 RUU Ormas) dan kontrol ketat ormas oleh pemerintah (pasal 58, 61, dan 62).

Juga, kata Ismail, terlihat dari begitu luasnya cakupan dari definisi ormas. "Sehingga, alih-alih RUU ini akan memberikan ruang gerak yang lebih longgar untuk kemajuan masyarakat melalui partisipasi ormas dalam pemberdayaan masyarakat, RUU ini justru sangat berpotensi membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih," paparnya.

Hal ini, menurut Ismail jelas merupakan kemunduran besar mengingat Tap MPR Nomor XVIII/1998 sudah membatalkan Tap Nomor II/1978 termasuk di dalamnya tentang asas tunggal. "RUU ini juga bisa dituding membangkitkan trauma masyarakat terhadap otoritarianisme gaya Orde Baru," tegasnya.

Ismail menambahkan, RUU ini juga tampak diskriminatif karena ada pembedaan pengaturan antara ormas biasa dengan ormas yang merupakan sayap partai (pasal 4 RUU Ormas) sehingga terkesan parpol mau menangnya sendiri. "Semestinya, semua ormas harus tunduk kepada RUU ini. Sedangkan ormas milik parpol tidak," ujarnya.

Karena itu, kata Ismail, HTI menolak RUU Ormas sebab menjadi pintu yang sangat nyata bagi kembalinya rezim represif ala Orde Baru. "RUU ini juga berpotensi sangat besar membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih," katanya.

Sesungguhnya, lanjut Ismail, yang diperlukan sekarang adalah menata ulang kerangka berpikir secara benar tentang bagaimana membina masyarakat dan membawa negeri ini ke arah yang tepat, serta mengenali apa atau siapa sesungguhnya yang menjadi ancaman terbesar buat negeri ini dan bagaimana cara menghadapinya.

"Dari fakta yang ada, ancaman yang terbesar itu tidak lain adalah ideologi sekularisme, kapitalisme, dan imperialisme modern yang telah mencengkeram negeri ini di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik dan ekonomi sehingga masyarakat terkotori dan negeri ini bergerak ke arah yang salah."

Untuk membalik arah perjalanan negara akibat pengaruh ideologi sesat menuju arah yang benar itulah semestinya energi benar bangsa ini harus diarahkan, bukan justru menimbulkan sikap represif apalagi terhadap kegiatan keumatan.

"HTI menyerukan kepada umat untuk dengan sungguh-sungguh berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khalifah," tegasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer