Peristiwa Berita » Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
Penulis : - Editor : Jum`at, 22 Maret 2013 15:21:44

RUU Ormas dinilai jadi pintu yang sangat nyata bagi kembalinya rezim represif ala Orde Baru. RUU ini juga berpotensi sangat besar membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah.

Hizbut Tahrir Indonesia Tolak RUU Ormas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demo Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak RUU Ormas, Jumat (22/3).

Senayan - Sekitar 300 orang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan unjuk rasa di depan gerbang Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3). Mereka menolak RUU Ormas yang saat ini sedang dibahas DPR dan Pemerintah.

Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam orasinya mengatakan, RUU Ormas ini dianggap penting untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Tetapi faktanya, RUU Ormas ini justru mengusung semangat mengontrol dan merepresi ala Orde Baru melalui melalui ketentuan asas tunggal (Pasal 2), larangan berpolitik bagi ormas (pasal 7 RUU Ormas) dan kontrol ketat ormas oleh pemerintah (pasal 58, 61, dan 62).

Juga, kata Ismail, terlihat dari begitu luasnya cakupan dari definisi ormas. "Sehingga, alih-alih RUU ini akan memberikan ruang gerak yang lebih longgar untuk kemajuan masyarakat melalui partisipasi ormas dalam pemberdayaan masyarakat, RUU ini justru sangat berpotensi membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih," paparnya.

Hal ini, menurut Ismail jelas merupakan kemunduran besar mengingat Tap MPR Nomor XVIII/1998 sudah membatalkan Tap Nomor II/1978 termasuk di dalamnya tentang asas tunggal. "RUU ini juga bisa dituding membangkitkan trauma masyarakat terhadap otoritarianisme gaya Orde Baru," tegasnya.

Ismail menambahkan, RUU ini juga tampak diskriminatif karena ada pembedaan pengaturan antara ormas biasa dengan ormas yang merupakan sayap partai (pasal 4 RUU Ormas) sehingga terkesan parpol mau menangnya sendiri. "Semestinya, semua ormas harus tunduk kepada RUU ini. Sedangkan ormas milik parpol tidak," ujarnya.

Karena itu, kata Ismail, HTI menolak RUU Ormas sebab menjadi pintu yang sangat nyata bagi kembalinya rezim represif ala Orde Baru. "RUU ini juga berpotensi sangat besar membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih," katanya.

Sesungguhnya, lanjut Ismail, yang diperlukan sekarang adalah menata ulang kerangka berpikir secara benar tentang bagaimana membina masyarakat dan membawa negeri ini ke arah yang tepat, serta mengenali apa atau siapa sesungguhnya yang menjadi ancaman terbesar buat negeri ini dan bagaimana cara menghadapinya.

"Dari fakta yang ada, ancaman yang terbesar itu tidak lain adalah ideologi sekularisme, kapitalisme, dan imperialisme modern yang telah mencengkeram negeri ini di berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik dan ekonomi sehingga masyarakat terkotori dan negeri ini bergerak ke arah yang salah."

Untuk membalik arah perjalanan negara akibat pengaruh ideologi sesat menuju arah yang benar itulah semestinya energi benar bangsa ini harus diarahkan, bukan justru menimbulkan sikap represif apalagi terhadap kegiatan keumatan.

"HTI menyerukan kepada umat untuk dengan sungguh-sungguh berjuang bersama-sama bagi tegaknya kembali syariah dan khalifah," tegasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer