Peristiwa Berita » Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Minggu, 24 Maret 2013 13:24:06

Kecenderungannya, ada menteri-menteri yang turun ke lapangan tapi kepentingan negaranya hanya dua jam, selebihnya untuk urusan partainya.

Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ray Rangkuti

Jakarta - Menjelang Pemilu 2014, harus diwaspadai kemungkinan maraknya para menteri atau pejabat yang berafiliasi dengan partai politik, turun ke lapangan tapi menggunakan uang APBN.

"Kecenderungan ada menteri-menteri yang turun ke lapangan, tapi kepentingan negaranya hanya dua jam, selebihnya untuk urusan partainya," kata aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (24/3).

Seperti diketahui, dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, ada tiga ketua umum parpol yang jadi menteri, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar (PKB), dan Menteri Agama Suryadharma Ali (PPP). Selebihnya ada beberapa menteri yang juga berasal dari parpol, antara lain Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan (Demokrat), dan Menkominfo  Tifatul Sembiring.

Sementara, di daerah banyak kepala daerah yang memasang iklan layanan masyarakat dengan menempelkan foto kepala daerah. "Harusnya diatur, bahwa kebijakan atau sosialisasi peraturan daerah tidak boleh menempelkan foto kepala daerah," katanya.

Menurut Ray, saat ini ada kecenderungan para kepala daerah tidak membagikan uang tunai. Namun memperbesar anggaran Bantuan Sosial (Bansos), yang pada hakekatnya sama saja dengan korupsi. Mereka menggunakan uang negara, seolah-olah untuk membangun, padahal sebenarnya untuk kepentingan diri dan parpolnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, banyak anggaran di sejumlah dinas di daerah yang diambil untuk pengamanan pemilu. Padahal, polisi sudah mendapat anggaran dari APBN dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), sehingga tidak boleh membebani APBD.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...