Peristiwa Berita » Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
Penulis : - Editor : Minggu, 24 Maret 2013 13:24:06

Kecenderungannya, ada menteri-menteri yang turun ke lapangan tapi kepentingan negaranya hanya dua jam, selebihnya untuk urusan partainya.

Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ray Rangkuti

Jakarta - Menjelang Pemilu 2014, harus diwaspadai kemungkinan maraknya para menteri atau pejabat yang berafiliasi dengan partai politik, turun ke lapangan tapi menggunakan uang APBN.

"Kecenderungan ada menteri-menteri yang turun ke lapangan, tapi kepentingan negaranya hanya dua jam, selebihnya untuk urusan partainya," kata aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (24/3).

Seperti diketahui, dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, ada tiga ketua umum parpol yang jadi menteri, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar (PKB), dan Menteri Agama Suryadharma Ali (PPP). Selebihnya ada beberapa menteri yang juga berasal dari parpol, antara lain Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan (Demokrat), dan Menkominfo  Tifatul Sembiring.

Sementara, di daerah banyak kepala daerah yang memasang iklan layanan masyarakat dengan menempelkan foto kepala daerah. "Harusnya diatur, bahwa kebijakan atau sosialisasi peraturan daerah tidak boleh menempelkan foto kepala daerah," katanya.

Menurut Ray, saat ini ada kecenderungan para kepala daerah tidak membagikan uang tunai. Namun memperbesar anggaran Bantuan Sosial (Bansos), yang pada hakekatnya sama saja dengan korupsi. Mereka menggunakan uang negara, seolah-olah untuk membangun, padahal sebenarnya untuk kepentingan diri dan parpolnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, banyak anggaran di sejumlah dinas di daerah yang diambil untuk pengamanan pemilu. Padahal, polisi sudah mendapat anggaran dari APBN dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), sehingga tidak boleh membebani APBD.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer