Peristiwa Berita » Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
Penulis : - Editor : Minggu, 24 Maret 2013 13:24:06

Kecenderungannya, ada menteri-menteri yang turun ke lapangan tapi kepentingan negaranya hanya dua jam, selebihnya untuk urusan partainya.

Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ray Rangkuti

Jakarta - Menjelang Pemilu 2014, harus diwaspadai kemungkinan maraknya para menteri atau pejabat yang berafiliasi dengan partai politik, turun ke lapangan tapi menggunakan uang APBN.

"Kecenderungan ada menteri-menteri yang turun ke lapangan, tapi kepentingan negaranya hanya dua jam, selebihnya untuk urusan partainya," kata aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (24/3).

Seperti diketahui, dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, ada tiga ketua umum parpol yang jadi menteri, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar (PKB), dan Menteri Agama Suryadharma Ali (PPP). Selebihnya ada beberapa menteri yang juga berasal dari parpol, antara lain Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan (Demokrat), dan Menkominfo  Tifatul Sembiring.

Sementara, di daerah banyak kepala daerah yang memasang iklan layanan masyarakat dengan menempelkan foto kepala daerah. "Harusnya diatur, bahwa kebijakan atau sosialisasi peraturan daerah tidak boleh menempelkan foto kepala daerah," katanya.

Menurut Ray, saat ini ada kecenderungan para kepala daerah tidak membagikan uang tunai. Namun memperbesar anggaran Bantuan Sosial (Bansos), yang pada hakekatnya sama saja dengan korupsi. Mereka menggunakan uang negara, seolah-olah untuk membangun, padahal sebenarnya untuk kepentingan diri dan parpolnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, banyak anggaran di sejumlah dinas di daerah yang diambil untuk pengamanan pemilu. Padahal, polisi sudah mendapat anggaran dari APBN dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), sehingga tidak boleh membebani APBD.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer