Peristiwa Berita » Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
Penulis : - Editor : Minggu, 24 Maret 2013 13:24:06

Kecenderungannya, ada menteri-menteri yang turun ke lapangan tapi kepentingan negaranya hanya dua jam, selebihnya untuk urusan partainya.

Waspadai Penggunaan Uang Negara untuk Kepentingan Parpol
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ray Rangkuti

Jakarta - Menjelang Pemilu 2014, harus diwaspadai kemungkinan maraknya para menteri atau pejabat yang berafiliasi dengan partai politik, turun ke lapangan tapi menggunakan uang APBN.

"Kecenderungan ada menteri-menteri yang turun ke lapangan, tapi kepentingan negaranya hanya dua jam, selebihnya untuk urusan partainya," kata aktivis dan pengamat politik Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (24/3).

Seperti diketahui, dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, ada tiga ketua umum parpol yang jadi menteri, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar (PKB), dan Menteri Agama Suryadharma Ali (PPP). Selebihnya ada beberapa menteri yang juga berasal dari parpol, antara lain Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan (Demokrat), dan Menkominfo  Tifatul Sembiring.

Sementara, di daerah banyak kepala daerah yang memasang iklan layanan masyarakat dengan menempelkan foto kepala daerah. "Harusnya diatur, bahwa kebijakan atau sosialisasi peraturan daerah tidak boleh menempelkan foto kepala daerah," katanya.

Menurut Ray, saat ini ada kecenderungan para kepala daerah tidak membagikan uang tunai. Namun memperbesar anggaran Bantuan Sosial (Bansos), yang pada hakekatnya sama saja dengan korupsi. Mereka menggunakan uang negara, seolah-olah untuk membangun, padahal sebenarnya untuk kepentingan diri dan parpolnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, banyak anggaran di sejumlah dinas di daerah yang diambil untuk pengamanan pemilu. Padahal, polisi sudah mendapat anggaran dari APBN dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), sehingga tidak boleh membebani APBD.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...