Kelengkapan Berita » Bahas RUU Advokat, Rapat Baleg dengan Organisasi Advokat Ricuh
Bahas RUU Advokat, Rapat Baleg dengan Organisasi Advokat Ricuh
Penulis : - Editor : Senin, 25 Maret 2013 14:15:58

Baru saja dibuka oleh Ketua Panja RUU Advokat yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dimyati Natakusuma (FPPP), rapat dengan sejumlah anggota advokat berlangsung ricuh.

Bahas RUU Advokat, Rapat Baleg dengan Organisasi Advokat Ricuh
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rapat pembahasan RUU Advokat Baleg dengan organisasi advokat Senin (25/3) berlangsung ricuh.

Senayan - Baru saja dibuka oleh Ketua Panja RUU Advokat yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dimyati Natakusuma (FPPP), rapat dengan sejumlah anggota advokat berlangsung ricuh. Penyebabnya, kehadiran advokat Todung Mulya Lubis, yang dianggap bukan lagi advokat.

Todung diminta meninggalkan ruangan. "Saya diundang oleh Baleg ada suratnya," kata Todung.

Dalam rapat dengan agenda masukan RUU Advokat, Baleg mengundang  sejumlah organisasi advokat. Antara lain Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), HKHPM (Himpunan, Konsultan Hukum Pasar Modal), dan sejumlah organisasi advokat lain.

Kehadiran mereka memenuhi ruangan hingga banyak anggota Baleg yang tidak kebagian tempat duduk. Kehadiran para advokat di ruang baleg berlangsung tidak tertib. Mereka berbicara semaunya, bahkan tidak mengindahkan tata tertib. Padahal seharusnya yang berhak mengatur adalah pimpinan sidang. "Kok saudara datang ke sini malah debat kusir?" kata Dimyati kepada para advokat yang hadir saat itu.

Bahkan perwakilan advokat yang hadir di Balkon juga ikut-ikutan berteriak meminta agar rapat ditutup.

Berkali-kali Dimyati menyatakan agar para advokat berhenti bicara. "Mau mendengarkan tidak?" kata Dimyati seperti berbicara kepada anak TK.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer