Kelengkapan Berita » Bahas RUU Advokat, Rapat Baleg dengan Organisasi Advokat Ricuh
Bahas RUU Advokat, Rapat Baleg dengan Organisasi Advokat Ricuh
Penulis : - Editor : Senin, 25 Maret 2013 14:15:58

Baru saja dibuka oleh Ketua Panja RUU Advokat yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dimyati Natakusuma (FPPP), rapat dengan sejumlah anggota advokat berlangsung ricuh.

Bahas RUU Advokat, Rapat Baleg dengan Organisasi Advokat Ricuh
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Rapat pembahasan RUU Advokat Baleg dengan organisasi advokat Senin (25/3) berlangsung ricuh.

Senayan - Baru saja dibuka oleh Ketua Panja RUU Advokat yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dimyati Natakusuma (FPPP), rapat dengan sejumlah anggota advokat berlangsung ricuh. Penyebabnya, kehadiran advokat Todung Mulya Lubis, yang dianggap bukan lagi advokat.

Todung diminta meninggalkan ruangan. "Saya diundang oleh Baleg ada suratnya," kata Todung.

Dalam rapat dengan agenda masukan RUU Advokat, Baleg mengundang  sejumlah organisasi advokat. Antara lain Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), HKHPM (Himpunan, Konsultan Hukum Pasar Modal), dan sejumlah organisasi advokat lain.

Kehadiran mereka memenuhi ruangan hingga banyak anggota Baleg yang tidak kebagian tempat duduk. Kehadiran para advokat di ruang baleg berlangsung tidak tertib. Mereka berbicara semaunya, bahkan tidak mengindahkan tata tertib. Padahal seharusnya yang berhak mengatur adalah pimpinan sidang. "Kok saudara datang ke sini malah debat kusir?" kata Dimyati kepada para advokat yang hadir saat itu.

Bahkan perwakilan advokat yang hadir di Balkon juga ikut-ikutan berteriak meminta agar rapat ditutup.

Berkali-kali Dimyati menyatakan agar para advokat berhenti bicara. "Mau mendengarkan tidak?" kata Dimyati seperti berbicara kepada anak TK.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer