Kelengkapan Berita » Timsin dan Timus RUU Ormas Bahas Sumber Keuangan Ormas
Timsin dan Timus RUU Ormas Bahas Sumber Keuangan Ormas
Penulis : - Editor : Senin, 25 Maret 2013 15:29:39

Pembahasan RUU Ormas saat ini sudah sampai di tingkat Timsin dan Timus. Hari Ini, rapat membahas soal sumber-sumber keuangan ormas.

Timsin dan Timus RUU Ormas Bahas Sumber Keuangan Ormas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Malik Haramain

Yang dibahas hari ini soal laporan keuangan di pasal 38, 39 RUU Ormas, dan soal sumber keuangan ormas.

Senayan - Rapat Timsin (tim sinkronisasi) dan Timus (tim perumus) RUU Ormas Senin (25/3) ini, secara khusus membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan ormas, termasuk penggunaan, serta pertanggungjawabannya.

Ini penting mengingat banyak ormas yang mendapatkan dana dari publik selama ini, tapi jarang dilaporkan ke publik lewat media. Sehingga, penyumbang sering kali tidak tau uang itu untuk apa, berapa yang masuk dan keluarnya.

"Yang dibahas hari ini soal laporan keuangan di pasal 38, 39 RUU Ormas, dan soal sumber keuangan ormas," ujar Ketua Pansus RUU Ormas Malik Haramain usai memimpin rapat.

Kata Malik, sumber-sumber keuangan ormas itu terdiri dari iuran, sumbangan masyarakat, APBN/APBD, serta bisa juga dari bantuan yang lain. "Nah terhadap jenis-jenis bantuan itu, ada 3 bantuan umum," ujarnya.

Yang pertama, sumber keuangan ormas yang berasal dari iuran anggota. Dalam hal ini, ormas harus melaporkan keuangannya sesuai dengan AD/ART atau aturan internal lainnya.

Yang kedua, untuk sumber dana dari masyarakat umum (publik), ormas harus menyampaikan kepada publik melalui media sesuai dengan standar akuntasi.

Yang ketiga, untuk anggaran yang bersumber dari APBN/APBD, maka dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya audit oleh BPK.

Kalau sumber keuangan ormas itu berasal dari dana yang dikumpulkan di antara anggota mereka sendiri, cukup menggunakan aturan internal mereka sendiri. Apakah AD/ART atau aturan internal lainnya. Bisa juga aturan organisasinya.

"Itu yang dibahas soal sumber keuangan Ormas tersebut," tuturnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer