Kelengkapan Berita » Timsin dan Timus RUU Ormas Bahas Sumber Keuangan Ormas
Timsin dan Timus RUU Ormas Bahas Sumber Keuangan Ormas
Penulis : - Editor : Senin, 25 Maret 2013 15:29:39

Pembahasan RUU Ormas saat ini sudah sampai di tingkat Timsin dan Timus. Hari Ini, rapat membahas soal sumber-sumber keuangan ormas.

Timsin dan Timus RUU Ormas Bahas Sumber Keuangan Ormas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Malik Haramain

Yang dibahas hari ini soal laporan keuangan di pasal 38, 39 RUU Ormas, dan soal sumber keuangan ormas.

Senayan - Rapat Timsin (tim sinkronisasi) dan Timus (tim perumus) RUU Ormas Senin (25/3) ini, secara khusus membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan ormas, termasuk penggunaan, serta pertanggungjawabannya.

Ini penting mengingat banyak ormas yang mendapatkan dana dari publik selama ini, tapi jarang dilaporkan ke publik lewat media. Sehingga, penyumbang sering kali tidak tau uang itu untuk apa, berapa yang masuk dan keluarnya.

"Yang dibahas hari ini soal laporan keuangan di pasal 38, 39 RUU Ormas, dan soal sumber keuangan ormas," ujar Ketua Pansus RUU Ormas Malik Haramain usai memimpin rapat.

Kata Malik, sumber-sumber keuangan ormas itu terdiri dari iuran, sumbangan masyarakat, APBN/APBD, serta bisa juga dari bantuan yang lain. "Nah terhadap jenis-jenis bantuan itu, ada 3 bantuan umum," ujarnya.

Yang pertama, sumber keuangan ormas yang berasal dari iuran anggota. Dalam hal ini, ormas harus melaporkan keuangannya sesuai dengan AD/ART atau aturan internal lainnya.

Yang kedua, untuk sumber dana dari masyarakat umum (publik), ormas harus menyampaikan kepada publik melalui media sesuai dengan standar akuntasi.

Yang ketiga, untuk anggaran yang bersumber dari APBN/APBD, maka dilaporkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya audit oleh BPK.

Kalau sumber keuangan ormas itu berasal dari dana yang dikumpulkan di antara anggota mereka sendiri, cukup menggunakan aturan internal mereka sendiri. Apakah AD/ART atau aturan internal lainnya. Bisa juga aturan organisasinya.

"Itu yang dibahas soal sumber keuangan Ormas tersebut," tuturnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer