Kelengkapan Berita » Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat
Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Senin, 25 Maret 2013 16:37:18

Bila RUU Advokat dipaksa diselesaikan, Muhajir khawatir justru UU yang akan disahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh organisasi advokat yang tidak setuju.

Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat

Sejumlah pengacara dari berbagai organisasi saat menghadiri rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (25/3).

Senayan - Anggota Panja RUU Advokat dari F-PAN Ahmad Muhajir menyatakan, setelah mendapat masukan dari sejumlah organisasi advokat, Baleg harus mempertimbangkan lagi apakah akan terus membahas RUU Advokat atau menghentikannya.
 
"Kita akan pertimbangkan lagi. Kita ingin tanya kepada 17 inisiator di Baleg yang menginginkan revisi UU Advokat ini," katanya kepada JurnalParlemen, Senin (25/3).

Bila RUU Advokat dipaksa diselesaikan, Muhajir khawatir justru UU yang akan disahkan dibawa ke MK oleh organisasi advokat yang tidak setuju.

Hendrawan Supratikno dari F-PDIP menilai, pembahasan RUU Advokat ini menjadi rumit karena terkait dengan banyak organisasi advokat, yang masing-masing ingin dilindungi kepentingannya melalui undang-undang. "Ini kan soal rebutan rezeki saja. Mereka ingin melanggengkan dengan akses lewat undang-undang," katanya.

Dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi (Baleg) dengan delapan organisasi advokat, Senin (25/3), ada enam organisasi yang menolak draf RUU Advokat. Keenam organisasi itu antara lain Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Johnson Panjaitan dari AAI mengatakan bahwa sebaiknya pembahasan RUU Advokat ditunda. Dia menyarankan anggota DPR sebaiknya konsentrasi menyelesaikan RUU KUHAP dan RUU KUHP.

Sebelumnya, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menekankan pentingnya wadah tunggal untuk advokat. Organisasi advokat banyak tidak masalah, tetapi yang memiliki kewenangan harus satu. "Kalau selama ini ada wacana berbentuk federasi, nah federasi yang seperti apa?" tanya Otto.

Menurut  Otto, akan sangat berbahaya jika seluruh organisasi memiliki kewenangan yang sifatnya administrasi dan regulasi. "Dulu sering terjadi, ada advokat di organisasi A lalu membuat pelanggaran, diberikan sanksi. Tapi kemudian, dia pindah ke organisasi lain dan bisa beracara kembali. Itu sangat merugikan pencari keadilan," ujar Otto.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer