Kelengkapan Berita » Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat
Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Senin, 25 Maret 2013 16:37:18

Bila RUU Advokat dipaksa diselesaikan, Muhajir khawatir justru UU yang akan disahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh organisasi advokat yang tidak setuju.

Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat

Sejumlah pengacara dari berbagai organisasi saat menghadiri rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (25/3).

Senayan - Anggota Panja RUU Advokat dari F-PAN Ahmad Muhajir menyatakan, setelah mendapat masukan dari sejumlah organisasi advokat, Baleg harus mempertimbangkan lagi apakah akan terus membahas RUU Advokat atau menghentikannya.
 
"Kita akan pertimbangkan lagi. Kita ingin tanya kepada 17 inisiator di Baleg yang menginginkan revisi UU Advokat ini," katanya kepada JurnalParlemen, Senin (25/3).

Bila RUU Advokat dipaksa diselesaikan, Muhajir khawatir justru UU yang akan disahkan dibawa ke MK oleh organisasi advokat yang tidak setuju.

Hendrawan Supratikno dari F-PDIP menilai, pembahasan RUU Advokat ini menjadi rumit karena terkait dengan banyak organisasi advokat, yang masing-masing ingin dilindungi kepentingannya melalui undang-undang. "Ini kan soal rebutan rezeki saja. Mereka ingin melanggengkan dengan akses lewat undang-undang," katanya.

Dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi (Baleg) dengan delapan organisasi advokat, Senin (25/3), ada enam organisasi yang menolak draf RUU Advokat. Keenam organisasi itu antara lain Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Johnson Panjaitan dari AAI mengatakan bahwa sebaiknya pembahasan RUU Advokat ditunda. Dia menyarankan anggota DPR sebaiknya konsentrasi menyelesaikan RUU KUHAP dan RUU KUHP.

Sebelumnya, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menekankan pentingnya wadah tunggal untuk advokat. Organisasi advokat banyak tidak masalah, tetapi yang memiliki kewenangan harus satu. "Kalau selama ini ada wacana berbentuk federasi, nah federasi yang seperti apa?" tanya Otto.

Menurut  Otto, akan sangat berbahaya jika seluruh organisasi memiliki kewenangan yang sifatnya administrasi dan regulasi. "Dulu sering terjadi, ada advokat di organisasi A lalu membuat pelanggaran, diberikan sanksi. Tapi kemudian, dia pindah ke organisasi lain dan bisa beracara kembali. Itu sangat merugikan pencari keadilan," ujar Otto.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...