Kelengkapan Berita » Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat
Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Senin, 25 Maret 2013 16:37:18

Bila RUU Advokat dipaksa diselesaikan, Muhajir khawatir justru UU yang akan disahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh organisasi advokat yang tidak setuju.

Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat

Sejumlah pengacara dari berbagai organisasi saat menghadiri rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (25/3).

Senayan - Anggota Panja RUU Advokat dari F-PAN Ahmad Muhajir menyatakan, setelah mendapat masukan dari sejumlah organisasi advokat, Baleg harus mempertimbangkan lagi apakah akan terus membahas RUU Advokat atau menghentikannya.
 
"Kita akan pertimbangkan lagi. Kita ingin tanya kepada 17 inisiator di Baleg yang menginginkan revisi UU Advokat ini," katanya kepada JurnalParlemen, Senin (25/3).

Bila RUU Advokat dipaksa diselesaikan, Muhajir khawatir justru UU yang akan disahkan dibawa ke MK oleh organisasi advokat yang tidak setuju.

Hendrawan Supratikno dari F-PDIP menilai, pembahasan RUU Advokat ini menjadi rumit karena terkait dengan banyak organisasi advokat, yang masing-masing ingin dilindungi kepentingannya melalui undang-undang. "Ini kan soal rebutan rezeki saja. Mereka ingin melanggengkan dengan akses lewat undang-undang," katanya.

Dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi (Baleg) dengan delapan organisasi advokat, Senin (25/3), ada enam organisasi yang menolak draf RUU Advokat. Keenam organisasi itu antara lain Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Johnson Panjaitan dari AAI mengatakan bahwa sebaiknya pembahasan RUU Advokat ditunda. Dia menyarankan anggota DPR sebaiknya konsentrasi menyelesaikan RUU KUHAP dan RUU KUHP.

Sebelumnya, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menekankan pentingnya wadah tunggal untuk advokat. Organisasi advokat banyak tidak masalah, tetapi yang memiliki kewenangan harus satu. "Kalau selama ini ada wacana berbentuk federasi, nah federasi yang seperti apa?" tanya Otto.

Menurut  Otto, akan sangat berbahaya jika seluruh organisasi memiliki kewenangan yang sifatnya administrasi dan regulasi. "Dulu sering terjadi, ada advokat di organisasi A lalu membuat pelanggaran, diberikan sanksi. Tapi kemudian, dia pindah ke organisasi lain dan bisa beracara kembali. Itu sangat merugikan pencari keadilan," ujar Otto.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer