Kelengkapan Berita » Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat
Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Senin, 25 Maret 2013 16:37:18

Bila RUU Advokat dipaksa diselesaikan, Muhajir khawatir justru UU yang akan disahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh organisasi advokat yang tidak setuju.

Baleg Akan Pertimbangkan Lagi RUU Advokat

Sejumlah pengacara dari berbagai organisasi saat menghadiri rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (25/3).

Senayan - Anggota Panja RUU Advokat dari F-PAN Ahmad Muhajir menyatakan, setelah mendapat masukan dari sejumlah organisasi advokat, Baleg harus mempertimbangkan lagi apakah akan terus membahas RUU Advokat atau menghentikannya.
 
"Kita akan pertimbangkan lagi. Kita ingin tanya kepada 17 inisiator di Baleg yang menginginkan revisi UU Advokat ini," katanya kepada JurnalParlemen, Senin (25/3).

Bila RUU Advokat dipaksa diselesaikan, Muhajir khawatir justru UU yang akan disahkan dibawa ke MK oleh organisasi advokat yang tidak setuju.

Hendrawan Supratikno dari F-PDIP menilai, pembahasan RUU Advokat ini menjadi rumit karena terkait dengan banyak organisasi advokat, yang masing-masing ingin dilindungi kepentingannya melalui undang-undang. "Ini kan soal rebutan rezeki saja. Mereka ingin melanggengkan dengan akses lewat undang-undang," katanya.

Dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi (Baleg) dengan delapan organisasi advokat, Senin (25/3), ada enam organisasi yang menolak draf RUU Advokat. Keenam organisasi itu antara lain Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Johnson Panjaitan dari AAI mengatakan bahwa sebaiknya pembahasan RUU Advokat ditunda. Dia menyarankan anggota DPR sebaiknya konsentrasi menyelesaikan RUU KUHAP dan RUU KUHP.

Sebelumnya, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menekankan pentingnya wadah tunggal untuk advokat. Organisasi advokat banyak tidak masalah, tetapi yang memiliki kewenangan harus satu. "Kalau selama ini ada wacana berbentuk federasi, nah federasi yang seperti apa?" tanya Otto.

Menurut  Otto, akan sangat berbahaya jika seluruh organisasi memiliki kewenangan yang sifatnya administrasi dan regulasi. "Dulu sering terjadi, ada advokat di organisasi A lalu membuat pelanggaran, diberikan sanksi. Tapi kemudian, dia pindah ke organisasi lain dan bisa beracara kembali. Itu sangat merugikan pencari keadilan," ujar Otto.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer