Analisa Berita » RUU Perindustrian dan RUU Perdagangan, Memihak Siapa?
RUU Perindustrian dan RUU Perdagangan, Memihak Siapa?
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Sabtu, 1 Desember 2012 11:50:31
RUU Perindustrian dan RUU Perdagangan, Memihak Siapa?

UU Perdagangan juga sangat ditunggu karena hingga hari ini Indonesia belum pernah memiliki UU Perdagangan

PADA masa sidang mendatang, Komisi VI DPR akan disibukkan oleh agenda pembahasan RUU Perdagangan dan RUU Perindustrian. Banyak pihak menaruh harapan besar pada dua RUU yang telah diserahkan oleh pemerintah pada awal tahun lalu. Bisa dipahami karena UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dianggap sudah kadaluwarsa. UU yang ada saat ini dinilai sudah tak sesuai dengan perkembangan pembangunan industri dan perdagangan baik di domestik maupun internasional. UU Perdagangan juga sangat ditunggu karena hingga hari ini Indonesia belum pernah memiliki UU Perdagangan.

Dalam sebuah diskusi dengan HIPPI beberapa waktu lalu, para pengusaha nasional dengan tegas ingin mendorong kedua RUU ini. Mereka yakin UU Perindustrian dan Perdagangan akan menjadi pintu masuk bagi pelaku bisnis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam dialog di beberapa asosiasi, tersirat pula bahwa pengusaha sangat menunggu kedua RUU ini. Pengusaha berharap RUU Perindustrian akan mengusung keberpihakan pemerintah yang lebih jelas bagi pemain nasional agar lebih mampu meningkatkan daya saing.

Artinya, DPR harus bekerja keras agar harapan besar masyarakat atas kedua RUU tersebut bisa terpenuhi. Pekerjaan akan menjadi lebih ringan bila draf RUU Perindustrian dan RUU Perdagangan memiliki visi untuk memenuhi harapan para pengusaha nasional yang selama ini memang tidak mendapatkan prioritas dalam mengembangkan industri dan perdagangan nasional. Namun, pekerjaan rumah DPR jadi amat berat bila ternyata semangat strategi industrialisasi dan perdagangan nasional dalam kedua RUU tersebut ternyata tidak berpihak kepada pemain dan kepentingan nasional.

Visi tidak jelas

Isi draf RUU Perindustrian dan Perdagangan jelas menggambarkan tentang arah industrialisasi dan perdagangan. Dalam draf itu terdapat sejumlah hal yang patut jadi catatan sebelum DPR membahasnya lebih jauh.

Pertama, semangat RUU Perindustrian dan RUU Perdagangan adalah semangat liberalisasi ekonomi. Bukan nasionalisme ekonomi sebagaimana diimpikan banyak kalangan. Namun tidak perlu heran ini karena selama ini sudah banyak UU berjiwa ekonomi liberal. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi semakin banyak UU yang ternyata bertentangan dengan amanah konstitusi UUD 1945. Sebut saja misal, UU Kelistrikan yang dibatalkan keseluruhnya dan UU Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Artinya, bila RUU Perindustrian dan Perdagangan muncul di tengah berbagai UU yang liberal, apakah mungkin semangatnya akan berbeda dengan berbagai UU yang ada saat ini? Misal, bila dalam Peraturan Presiden No. 76 dan 77 Tahun 2007 yang merupakan aturan turunan dari UU Penanaman Modal telah dibuka kepemilikan asing di sektor tambang, migas, telekomunikasi, dan berbagai sektor strategis lain hingga 95 persen, bagaimana mungkin dalam RUU Perindustrian akan memberikan prioritas bagi pemain nasional dan membatasi peran asing? Mana mungkin RUU Perdagangan akan ada pasal-pasal tegas untuk melindungi produk nasional bila pemerintah sudah terlalu agresif membuat berbagai Free Trade Agreement (FTA) sehingga tarif sudah sangat rendah dan non tarif sebagai strategi proteksi sudah tidak mungkin lagi dijadikan senjata? 

Karenanya, wajar juga bila akhirnya strategi industrialisasi dalam RUU Perindustrian tidak membahas posisi BUMN dan BUMD dalam pembangunan industri di Indonesia. Padahal banyak negara masih menjadikan BUMN sebagai instrumen penting dalam menciptakan dan mempertahankan daya saing industri. Ini seolah melanjutkan upaya pemerintah dan DPR ketika  menerbitkan UU BUMN yang jelas mengkerdilkan peran strategis BUMN. Lembaga usaha milik pemerintah ini telah digeser perannya dan dijadikan sekadar entitas bisnis yang harus mengejar keuntungan sebagai indikator suksesnya.    

Draf RUU Perindustrian yang diajukan pemerintah saat ini amat berbeda dengan draf RUU Perindustrian yang pernah dibikin pada tahun 2005. Dalam draf RUU lama, kental sekali semangat keberpihakan yang tegas pada industri dan pemain nasional. Contohnya, Pasal 11 dalam draf tahun 2005 menyebutkan, pemerintah memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri terhadap produk dari luar negeri yang mengganggu perkembangan industri nasional.

Kedua, semangat RUU Perindustrian dan RUU Perdagangan sangat sektoral. Persis seperti berbagai rencana pembangunan saat ini yang cenderung sektoral, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang akan menjadi referensi. Padahal strategi dan kebijakan perindustrian seharusnya terintegrasi dengan kebijakan perdagangan bukan terpisah. Itu sebabnya di banyak negara, kementerian yang mengatur perdagangan dan industri digabungkan. Sayangnya, meskipun telah banyak pembelajaran dari banyak negara, Indonesia justru menyusun RUU Perdagangan dan RUU Perindustrian secara terpisah alias tidak terintegrasi.


Akibatnya, semangat RUU Perdagangan lebih fokus pada sekadar mendorong volume perdagangan baik perdagangan domestik maupun internasional. Juga tidak peduli apakah volume perdagangan yang meningkat tersebut adalah untuk barang hasil produksi dalam negeri ataukah hanya untuk barang-barang impor. Yang penting perdagangan tumbuh dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Semestinya RUU Perdagangan mengatur strategi dan kebijakan perdagangan barang dan jasa, sehingga sejalan dan mendukung strategi pengembangan industri. Melarang untuk mengekspor barang dan jasa tertentu misalnya, hanya dilakukan sebagai derivatif dari strategi pengembangan industri. Demikian juga membebaskan tarif impor, itu hanya dilakukan untuk mendorong pembangunan industri. Bila kebijakan industri dan perdagangan serta kebijakan sektor ekonomi lain terintegrasi, maka tidak akan terjadi konflik antara kementerian perdagangan dengan berbagai kementerian saat membebaskan impor garam, bawang putih, kacang tanah, ekspor rotan, ekspor batubara, dan lain-lain  seperti kerap terjadi saat ini.

Perencanaan kebijakan perdagangan dan perindustrian yang terpisah akhirnya tidak akan mendorong terjadinya business linkages antara sektor industri hulu dengan sektor hilirnya. Antara sektor industri penghasil barang final dengan sektor industri pendukung yang mengolah berbagai sumber daya alam. Juga antara industri kecil menengah dengan industri besar. Sebab, semangat dalam RUU Perdagangan dalam mendukung sektor industri hanyalah menyediakan bahan baku dan penolong serta menciptakan sistem perdagangan yang efisien untuk mendukung sektor industri. Tanpa peduli apakah barang dan jasa tersebut dihasilkan oleh industri nasional atau impor.

Coba kita bandingkan jika RUU Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan semangat membangun keterkaitan bisnis nasional baik ke ke belakang (backward linkages) maupun kedepan (backward linkages). Dengan semangat ini, maka industrialisasi yang akan terjadi dan perdagangan sebagai pendukungnya akan mampu menciptakan nilai tambah yang besar bagi perekonomian nasional. Bukan sekadar industrialisasi dengan manfaat minimal bagi kepentingan nasional.

Kini, kedua RUU telah diserahkan kepada DPR. Artinya bola ada di tangan DPR. Pilihan ada di tangan para anggota Dewan. Apakah RUU Perindustrian dan RUU Perdagangan yang sangat ditunggu oleh berbagai kalangan pada akhirnya hanya akan melegalkan strategi dan kebijakan perdagangan serta perindustrian yang saat ini semakin mengarah pada liberalisasi ekonomi?

Ataukah, DPR dengan semua kekuatan politiknya akan menjadikan pembahasan RUU Perindustrian dan Perdagangan sebagai momentum untuk membalikkan arah pembangunan ekonomi di bidang industri dan perdagangan agar kembali memprioritaskan pemain dan pelaku bisnis nasional. Masyarakat akan menilai platform ekonomi masing-masing fraksi melalui pembahasan RUU Perindustrian dan RUU Perdagangan ini.

Semoga harapan masyarakat tidak jauh panggang dari api. ***               

*) Hendri Saparini, ekonom 

Baca "Analisa" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Akibat Kelelahan Mengikuti Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer