Komisi III Berita » Akil Mochtar Jadi Ketua MK, Ini Harapan Politisi PKS
Akil Mochtar Jadi Ketua MK, Ini Harapan Politisi PKS
Penulis : - Editor : Kamis, 4 April 2013 00:36:33

AKIL diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi-prestasi positif yang selama ini telah ditorehkan MK, serta bisa membawa lembaga itu lebih baik lagi.

Akil Mochtar Jadi Ketua MK, Ini Harapan Politisi PKS
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Akil Mochtar

Senayan - Akil Mochtar terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menggantikan Moh. Mahfud MD. Anggota Komisi III DPR dari F-PKS Indra, menyampaikan sejumlah harapannya.

Menurut Indra, dengan demokratisasi yang terus berkembang dan menguatnya kesadaran warga negara atas hak konstitusionalnya, maka ke depan MK memiliki tantangan yang semakin besar untuk menegakkan konstitusi dan keadilan konstitusional.

"Semoga Pak Akil mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi-prestasi positif yang selama ini telah ditoreh MK, serta bisa membawa lembaga ini lebih baik lagi," kata Indra dalam rilisnya, Rabu (3/4).

Indra menambahkan,"Independensi dan profesionalisme hakim konstitusi adalah kunci utama kesuksesan MK selama ini."

Karena itu, Indra berharap Akil bisa menakhodai MK untuk terus mampu menjaga, mengawal dan menegakkan konstitusi, serta bisa memberikan keadilan dan kebenaran melalui tafsir-tafsir yang tidak berpihak terhadap satu penguasa, golongan, pejabat, partai bahkan DPR selaku pihak yang telah mengukuhkan/memilih Akil untuk mengemban amanah sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua.

Seperti diketahui, Rabu (3/4) ini, Akil Mochtar yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terpilih sebagai Ketua MK periode 2013-2015. Mantan anggota Komisi III DPR itu terpilih melalui mekanisme voting tiga putaran. Di putaran ketiga, Akil meraih 7 suara, sementara Harjono 2 suara.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dan, di Pasal 4 ayat (3a) disebutkan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer