Kelengkapan Berita » Harapan Budiman Sudjatmiko Soal RUU Pemda
Harapan Budiman Sudjatmiko Soal RUU Pemda
Penulis : - Editor : Kamis, 4 April 2013 05:09:29

RUU Pemda ini juga sangat diharapkan untuk mampu mengeliminir persoalan-persoalan yang selama ini terjadi, seperti semacam tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara gubernur dengan bupati, gubernur dengan walikota dan sebagainya.

Harapan Budiman Sudjatmiko Soal RUU Pemda
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Budiman Sudjatmiko

Senayan - Wakil Ketua Pansus RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) Budiman Sudjatmiko berharap RUU Pemda setelah disahkan akan menjadi undang-undang yang komprehensif dalam mengatur banyak hal terkait dengan penyelengaraan pemerintah, di antaranya distribusi kewenangan pada setiap tingkatan (provinsi dan kabupaten/kota), kerja sama antar daerah, perencanaan pembangunan bersama, sinergi antar pemerintah dalam setiap tingkatan (provinsi dengan kabupaten/kota).

"RUU Pemda ini juga sangat diharapkan untuk mampu mengeliminir persoalan-persoalan yang selama ini terjadi, di mana tidak jarang kita melihat ada semacam tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara gubernur dengan bupati, gubernur dengan walikota dan sebagainya," ujar Budiman Sudjatmiko dalam rilisnya yang diterima JurnalParlemen, Rabu (3/4).

Kata Budiman, jika konflik kewenangan itu dikaitkan dengan pengelolaan sumberdaya alam yang secara langsung berkaitan dengan pendapatan daerah, konflik kewenangan seringkali berlarut-larut.

"Sehingga pada akhirnya rakyat yang jadi korban, investasi enggan masuk karena ketidakpastian dan situasi menjadi tidak kondusif untuk pertumbuhan dan aktivitas ekonomi," tambahnya.

Kata Budiman, memang banyak hal lain yang masih patut menjadi perhatian, di antaranya adalah pengelolaan sumberdaya keuangan. Dan, yang menarik adalah bagaimana pemerintah pusat harus memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang mau bersinergi dan bersama-sama melakukan perencanaan pembangunan.

"Sehingga misalnya dua atau lebih kabupaten/kota yang berdekatan melakukan program pembangunan bersama yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan peningkatan kesejahteraan dan lain sebagainya," ujar politisi PDIP.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...