Peristiwa Berita » F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
Penulis : - Editor : Kamis, 4 April 2013 11:31:28

PASAL-Pasal tersebut begitu menarik perhatian masyarakat. Khusus untuk santet, tidak ada kata atau kalimat yang menyebutkan soal santet, tetapi kalimat yang ada di pasal itu tentang kekuatan gaib.

F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ahmad Yani

Senayan - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menggelar diskusi "Membedah RUU KUHP & HAP: Perlukah  Pasal Santet, Kumpul Kebo dan Pembatasan Penyadapan" di Ruang F-PPP DPR RI, Kamis (4/4).

Menurut anggota Komisi III dari F-PPP Ahmad Yani, dalam RUU KUHP itu terdapat pasal-pasal yang begitu banyak menarik perhatian. Di antaranya pasal 293 yang isinya kemudian lebih dikenal publik sebagai pasal santet.

"Padahal di pasal itu tidak ada kata atau kalimat yang menyebutkan soal santet, tetapi kalimat yang ada di pasal itu tentang kekuatan gaib.

Bunyi Pasal 293 ayat (1) dalam RUU KUHP itu adalah: setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidanakan dengan pidanan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Sementara di ayat(2): Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan (1/3).

Kata Yani, pasal lainnya yang menarik publik belakangan ini dalam RUU KUHP itu adalah pasal 485, tentang 'kumpul kebo' dan pasal perzinaan.

"Pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan aturan dalam tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka norma adat ketimuran, agama, dan norma kesusilaan yang berlaku. Kehidupan masyarakat modern yang mengikuti tren gaya hidup kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan, tentu akan merusak tatanan keluarga ideal yang dicita-citakan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974."

Lebih lanjut Yani mengatakan, pasal RUU KUHP lainnya yang kini menyedot perhatian publik soal penyadapan. Karena merasa terganggu, KPK pun meminta Komisi III DPR menghentikan pembahasan RUU KUHP. "KPK keberatan wewenang melakukan penyadapan dikebiri. Aturan penyadapan sebagaimana yang diatur RUU KUHP pada pasal 83," ujarnya.

RUU KUHP yang diterima DPR RI dari Pemerintah, telah melalui perjalanan panjang. Pada tahun 1979, Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk tim pengkajian hukum pidana yang bertugas menyusun rancangan KUHP dan tahun 1980-1981 mulai menyusun rancangan Buku I KUHP. Sementara, rancangan KUHP Buku II mulai dilakukan sejak tahun 1985, dan dalam perkembangannya di tahun 1986 penyusunan memasukkan delik komputer dan delik terhadap penyelenggaraan peradilan.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer