Peristiwa Berita » F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
Penulis : - Editor : Kamis, 4 April 2013 11:31:28

PASAL-Pasal tersebut begitu menarik perhatian masyarakat. Khusus untuk santet, tidak ada kata atau kalimat yang menyebutkan soal santet, tetapi kalimat yang ada di pasal itu tentang kekuatan gaib.

F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ahmad Yani

Senayan - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menggelar diskusi "Membedah RUU KUHP & HAP: Perlukah  Pasal Santet, Kumpul Kebo dan Pembatasan Penyadapan" di Ruang F-PPP DPR RI, Kamis (4/4).

Menurut anggota Komisi III dari F-PPP Ahmad Yani, dalam RUU KUHP itu terdapat pasal-pasal yang begitu banyak menarik perhatian. Di antaranya pasal 293 yang isinya kemudian lebih dikenal publik sebagai pasal santet.

"Padahal di pasal itu tidak ada kata atau kalimat yang menyebutkan soal santet, tetapi kalimat yang ada di pasal itu tentang kekuatan gaib.

Bunyi Pasal 293 ayat (1) dalam RUU KUHP itu adalah: setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidanakan dengan pidanan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Sementara di ayat(2): Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan (1/3).

Kata Yani, pasal lainnya yang menarik publik belakangan ini dalam RUU KUHP itu adalah pasal 485, tentang 'kumpul kebo' dan pasal perzinaan.

"Pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan aturan dalam tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka norma adat ketimuran, agama, dan norma kesusilaan yang berlaku. Kehidupan masyarakat modern yang mengikuti tren gaya hidup kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan, tentu akan merusak tatanan keluarga ideal yang dicita-citakan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974."

Lebih lanjut Yani mengatakan, pasal RUU KUHP lainnya yang kini menyedot perhatian publik soal penyadapan. Karena merasa terganggu, KPK pun meminta Komisi III DPR menghentikan pembahasan RUU KUHP. "KPK keberatan wewenang melakukan penyadapan dikebiri. Aturan penyadapan sebagaimana yang diatur RUU KUHP pada pasal 83," ujarnya.

RUU KUHP yang diterima DPR RI dari Pemerintah, telah melalui perjalanan panjang. Pada tahun 1979, Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk tim pengkajian hukum pidana yang bertugas menyusun rancangan KUHP dan tahun 1980-1981 mulai menyusun rancangan Buku I KUHP. Sementara, rancangan KUHP Buku II mulai dilakukan sejak tahun 1985, dan dalam perkembangannya di tahun 1986 penyusunan memasukkan delik komputer dan delik terhadap penyelenggaraan peradilan.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer