Peristiwa Berita » F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
Penulis : - Editor : Kamis, 4 April 2013 11:31:28

PASAL-Pasal tersebut begitu menarik perhatian masyarakat. Khusus untuk santet, tidak ada kata atau kalimat yang menyebutkan soal santet, tetapi kalimat yang ada di pasal itu tentang kekuatan gaib.

F-PPP Membedah Pasal Santet, Kumpul Kebo, dan Penyadapan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ahmad Yani

Senayan - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menggelar diskusi "Membedah RUU KUHP & HAP: Perlukah  Pasal Santet, Kumpul Kebo dan Pembatasan Penyadapan" di Ruang F-PPP DPR RI, Kamis (4/4).

Menurut anggota Komisi III dari F-PPP Ahmad Yani, dalam RUU KUHP itu terdapat pasal-pasal yang begitu banyak menarik perhatian. Di antaranya pasal 293 yang isinya kemudian lebih dikenal publik sebagai pasal santet.

"Padahal di pasal itu tidak ada kata atau kalimat yang menyebutkan soal santet, tetapi kalimat yang ada di pasal itu tentang kekuatan gaib.

Bunyi Pasal 293 ayat (1) dalam RUU KUHP itu adalah: setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidanakan dengan pidanan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Sementara di ayat(2): Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan (1/3).

Kata Yani, pasal lainnya yang menarik publik belakangan ini dalam RUU KUHP itu adalah pasal 485, tentang 'kumpul kebo' dan pasal perzinaan.

"Pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan aturan dalam tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka norma adat ketimuran, agama, dan norma kesusilaan yang berlaku. Kehidupan masyarakat modern yang mengikuti tren gaya hidup kumpul kebo antara laki-laki dan perempuan, tentu akan merusak tatanan keluarga ideal yang dicita-citakan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974."

Lebih lanjut Yani mengatakan, pasal RUU KUHP lainnya yang kini menyedot perhatian publik soal penyadapan. Karena merasa terganggu, KPK pun meminta Komisi III DPR menghentikan pembahasan RUU KUHP. "KPK keberatan wewenang melakukan penyadapan dikebiri. Aturan penyadapan sebagaimana yang diatur RUU KUHP pada pasal 83," ujarnya.

RUU KUHP yang diterima DPR RI dari Pemerintah, telah melalui perjalanan panjang. Pada tahun 1979, Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk tim pengkajian hukum pidana yang bertugas menyusun rancangan KUHP dan tahun 1980-1981 mulai menyusun rancangan Buku I KUHP. Sementara, rancangan KUHP Buku II mulai dilakukan sejak tahun 1985, dan dalam perkembangannya di tahun 1986 penyusunan memasukkan delik komputer dan delik terhadap penyelenggaraan peradilan.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer