Peristiwa Berita » Kata Sunaryo, Membentuk Provinsi Cirebon Lebih Realistis
Kata Sunaryo, Membentuk Provinsi Cirebon Lebih Realistis
Penulis : - Editor : Kamis, 4 April 2013 16:28:40

PEMBENTUKAN Provinsi Perbatasan sangat sulit. Menyatukan daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah bakal memunculkan banyak masalah.

Kata Sunaryo, Membentuk Provinsi Cirebon Lebih Realistis
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Sunaryo Adhiwardoyo

Senayan - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sunaryo Adhiwardoyo lebih memilih pembentukan Provinsi Cirebon daripada menyorongkan wacana Provinsi Perbatasan. Ide pembentukan dua provinsi di Jawa Barat ini terus mengemuka belakangan ini.

"Potensi Jawa Barat ini sangat besar. Luas wilayah, sumberdaya alam, sumberdaya manusianya dan potensi lainnya melimpah. Pembentukan provinsi pemekaran tujuannya agar pembangunan lebih efektif dan kesejahteraan rakyat meningkat," kata Sunaryo kepada JurnalParlemen di Jakarta, Kamis (4/4).

Sunaryo adalah angggota DPR yang menggantikan Enggartiasto Lukita dari Dapil Jawa Barat VIII (Kabupaten dan Kota Cirebon, serta Kabupaten Indramayu). Enggartiasto keluar dari DPR dan memilih hengkang ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Bila Jawa Barat ini berada di Eropa, kata Sunaryo, bisa jadi beberapa negara. "Dibagi ke dalam beberapa provinsi saya kira tidak  masalah," ujarnya.

"Wacana itu saya kira harus disikapi dengan bijaksana dan kajian yang mendalam. Tanpa harus dicurigai. Niat baiknya yang harus dilihat."

Dari dua wacana provinsi baru, menurut Sunaryo, yang realistis adalah pembentukan Provinsi Cirebon. Selain pembentukan provinsi ini sudah melalui kajian juga secara sejarah dan budaya juga sangat memungkinkan untuk dibentuk Provinsi Cirebon.

"Pembentukan Provinsi Perbatasan sangat sulit. Menyatukan daerah di Jawa Barat (Ciamis, Cirebon, Kuningan, Kota Banjar) dan di Jawa Tengah (Brebes dan Cilacap) sangat sulit. Ide yang sulit. Lintas budaya. Masalahnya lebih banyak," katanya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer