Komisi II Berita » DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
Penulis : - Editor : Kamis, 11 April 2013 16:11:55

MENURUT Gamari Sutrisno, aparatur sipil negara adalah pelayan publik yang harus melayani tanpa pandang bulu

DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Gamari Sutrisno.

Senayan - DPR RI menginginkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) terbebas dari intervensi politik dan kekuasaan. Karena itu, DPR menolak organisasi ASN menjadi organisasi kedinasan.

Menurut anggota Panja RUU ASN dari F-PKS Gamari Sutrisno, aparatur sipil negara adalah pelayan publik yang harus melayani tanpa pandang bulu. "Jangan sampai aparatur sipil negara ini menjadi tidak adil dalam memberikan pelayanan kepada publik," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (11/4). Gamari menyampaikian garis besar poin RUU ASN yang belum disepakati DPR dan pemerintah.

Menurut Gamari, terkait organisasi ASN. pemerintah masih memaksakan bersifat kedinasan. Sementara, DPR yang awalnya mengusulkan organisasi ASN bersifat non-kedinasan, akhirnya melunak. "Oke tidak perlu dicantumkan organisasi ASN kedinasan atau non-kedinasan, tetapi rumusan organisasi ASN adalah organisasi ASN yang akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Itu fleksibel," katanya.

Jadi, lanjut Gamari,  silakan nanti pemerintah yang mengatur apakah organisasi ASN itu kedinasan atau non-kedinasan. "Karena kalau dicantumkan dalam norma (UU), itu sudah jadi perintah. Konsekuensinya, kalau perintah, ada di APBN dan akan membenani APBN," ujarnya.

Gamari menambahkan, poin lain yang belum disepakati adalah tentang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Jabatan Eksekutif Senior (JES). Soal JES, pemerintah menggantinya dengan istilah Jabatan Pimpinan Tinggi. "Persoalannya bukan di terminologi, tetapi sistem rekrutmen pejabat eksekutif senior itu," katanya.

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu RUU yang diperpanjang masa  pembahasannya. Hal itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (11/4).

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer