Komisi II Berita » DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
Penulis : - Editor : Kamis, 11 April 2013 16:11:55

MENURUT Gamari Sutrisno, aparatur sipil negara adalah pelayan publik yang harus melayani tanpa pandang bulu

DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Gamari Sutrisno.

Senayan - DPR RI menginginkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) terbebas dari intervensi politik dan kekuasaan. Karena itu, DPR menolak organisasi ASN menjadi organisasi kedinasan.

Menurut anggota Panja RUU ASN dari F-PKS Gamari Sutrisno, aparatur sipil negara adalah pelayan publik yang harus melayani tanpa pandang bulu. "Jangan sampai aparatur sipil negara ini menjadi tidak adil dalam memberikan pelayanan kepada publik," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (11/4). Gamari menyampaikian garis besar poin RUU ASN yang belum disepakati DPR dan pemerintah.

Menurut Gamari, terkait organisasi ASN. pemerintah masih memaksakan bersifat kedinasan. Sementara, DPR yang awalnya mengusulkan organisasi ASN bersifat non-kedinasan, akhirnya melunak. "Oke tidak perlu dicantumkan organisasi ASN kedinasan atau non-kedinasan, tetapi rumusan organisasi ASN adalah organisasi ASN yang akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Itu fleksibel," katanya.

Jadi, lanjut Gamari,  silakan nanti pemerintah yang mengatur apakah organisasi ASN itu kedinasan atau non-kedinasan. "Karena kalau dicantumkan dalam norma (UU), itu sudah jadi perintah. Konsekuensinya, kalau perintah, ada di APBN dan akan membenani APBN," ujarnya.

Gamari menambahkan, poin lain yang belum disepakati adalah tentang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Jabatan Eksekutif Senior (JES). Soal JES, pemerintah menggantinya dengan istilah Jabatan Pimpinan Tinggi. "Persoalannya bukan di terminologi, tetapi sistem rekrutmen pejabat eksekutif senior itu," katanya.

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu RUU yang diperpanjang masa  pembahasannya. Hal itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (11/4).

Baca "Komisi II" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer