Komisi II Berita » DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
Penulis : - Editor : Kamis, 11 April 2013 16:11:55

MENURUT Gamari Sutrisno, aparatur sipil negara adalah pelayan publik yang harus melayani tanpa pandang bulu

DPR Ingin Aparatur Sipil Negara Terbebas dari Intervensi Kekuasaan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Gamari Sutrisno.

Senayan - DPR RI menginginkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) terbebas dari intervensi politik dan kekuasaan. Karena itu, DPR menolak organisasi ASN menjadi organisasi kedinasan.

Menurut anggota Panja RUU ASN dari F-PKS Gamari Sutrisno, aparatur sipil negara adalah pelayan publik yang harus melayani tanpa pandang bulu. "Jangan sampai aparatur sipil negara ini menjadi tidak adil dalam memberikan pelayanan kepada publik," kata Gamari kepada JurnalParlemen, Kamis (11/4). Gamari menyampaikian garis besar poin RUU ASN yang belum disepakati DPR dan pemerintah.

Menurut Gamari, terkait organisasi ASN. pemerintah masih memaksakan bersifat kedinasan. Sementara, DPR yang awalnya mengusulkan organisasi ASN bersifat non-kedinasan, akhirnya melunak. "Oke tidak perlu dicantumkan organisasi ASN kedinasan atau non-kedinasan, tetapi rumusan organisasi ASN adalah organisasi ASN yang akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Itu fleksibel," katanya.

Jadi, lanjut Gamari,  silakan nanti pemerintah yang mengatur apakah organisasi ASN itu kedinasan atau non-kedinasan. "Karena kalau dicantumkan dalam norma (UU), itu sudah jadi perintah. Konsekuensinya, kalau perintah, ada di APBN dan akan membenani APBN," ujarnya.

Gamari menambahkan, poin lain yang belum disepakati adalah tentang Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Jabatan Eksekutif Senior (JES). Soal JES, pemerintah menggantinya dengan istilah Jabatan Pimpinan Tinggi. "Persoalannya bukan di terminologi, tetapi sistem rekrutmen pejabat eksekutif senior itu," katanya.

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu RUU yang diperpanjang masa  pembahasannya. Hal itu disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (11/4).

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...