Komisi VIII Berita » RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Hadi Rahman Kamis, 18 April 2013 08:18:41

RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dibikin untuk melindungi masyarakat dari risiko produk yang tak sesuai standar.

RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Irgan Chairul Mahfiz

Senayan - RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) makin dekat untuk jadi undang-undang. Jika tiada aral merintang, maka RUU ini akan disahkan pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013.

Ketua Pansus Pengawasan Farmasi Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, semua persoalan dalam RUU tersebut selesai dibhas pada waktu rapat kerja dengan mitra kerja pemegang amanat presiden. DPR dan pemerintah sepakat tidak ada lagi permasalahan mendasar yang perlu diperdebatakan lagi terkait produk berupa alat maupun perbekalan kesehatan rumah tangga. 

"Saat ini RUU sudah dalam pembahasan di tingkat Panja. Kita usahakan rampung tahun 2013 untuk kemudian segera disahkan menjadi undang-undang," kata Irgan Chairul Mahfiz kepada JurnalParlemen, Rabu (17/4) di Kompleks Parlemen Senayan.

Selama proses pengkajian, banyak sumber yang diminta pendapat soal RUU ini. Pendapat itu lalu dirangkum dalam naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kini, masalah-masalah yang terangkum sudah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat pertama antara Panja, Pansus dan pejabat eselon I mitra kerja DPR. Rampung dari itu, selangkah lagi RUU ini disahkan.

"Sebelumnya ada permintaan untuk menambah judul RUU dengan Pangan Olahan. Tetapi hal itu tidak bisa kita akomodasi karena sudah ada RUU Pangan No. 18 Tahun 2012," kata legislator dari dapil Banten III.

Menurut Irgan, RUU ini perlu segera disahkan supaya masyarakat terhindar dari risiko membajirnya beragam produk layanan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan rumah tangga. UU ini akan membentengi konsumen dari penggunaan produk yang mengabaikan standar perlindungan yang tepat.

 

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...