Komisi VIII Berita » RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
Penulis : - Editor : Kamis, 18 April 2013 08:18:41

RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dibikin untuk melindungi masyarakat dari risiko produk yang tak sesuai standar.

RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Irgan Chairul Mahfiz

Senayan - RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) makin dekat untuk jadi undang-undang. Jika tiada aral merintang, maka RUU ini akan disahkan pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013.

Ketua Pansus Pengawasan Farmasi Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, semua persoalan dalam RUU tersebut selesai dibhas pada waktu rapat kerja dengan mitra kerja pemegang amanat presiden. DPR dan pemerintah sepakat tidak ada lagi permasalahan mendasar yang perlu diperdebatakan lagi terkait produk berupa alat maupun perbekalan kesehatan rumah tangga. 

"Saat ini RUU sudah dalam pembahasan di tingkat Panja. Kita usahakan rampung tahun 2013 untuk kemudian segera disahkan menjadi undang-undang," kata Irgan Chairul Mahfiz kepada JurnalParlemen, Rabu (17/4) di Kompleks Parlemen Senayan.

Selama proses pengkajian, banyak sumber yang diminta pendapat soal RUU ini. Pendapat itu lalu dirangkum dalam naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kini, masalah-masalah yang terangkum sudah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat pertama antara Panja, Pansus dan pejabat eselon I mitra kerja DPR. Rampung dari itu, selangkah lagi RUU ini disahkan.

"Sebelumnya ada permintaan untuk menambah judul RUU dengan Pangan Olahan. Tetapi hal itu tidak bisa kita akomodasi karena sudah ada RUU Pangan No. 18 Tahun 2012," kata legislator dari dapil Banten III.

Menurut Irgan, RUU ini perlu segera disahkan supaya masyarakat terhindar dari risiko membajirnya beragam produk layanan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan rumah tangga. UU ini akan membentengi konsumen dari penggunaan produk yang mengabaikan standar perlindungan yang tepat.

 

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer