Komisi VIII Berita » RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
Penulis : - Editor : Kamis, 18 April 2013 08:18:41

RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dibikin untuk melindungi masyarakat dari risiko produk yang tak sesuai standar.

RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Irgan Chairul Mahfiz

Senayan - RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) makin dekat untuk jadi undang-undang. Jika tiada aral merintang, maka RUU ini akan disahkan pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013.

Ketua Pansus Pengawasan Farmasi Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, semua persoalan dalam RUU tersebut selesai dibhas pada waktu rapat kerja dengan mitra kerja pemegang amanat presiden. DPR dan pemerintah sepakat tidak ada lagi permasalahan mendasar yang perlu diperdebatakan lagi terkait produk berupa alat maupun perbekalan kesehatan rumah tangga. 

"Saat ini RUU sudah dalam pembahasan di tingkat Panja. Kita usahakan rampung tahun 2013 untuk kemudian segera disahkan menjadi undang-undang," kata Irgan Chairul Mahfiz kepada JurnalParlemen, Rabu (17/4) di Kompleks Parlemen Senayan.

Selama proses pengkajian, banyak sumber yang diminta pendapat soal RUU ini. Pendapat itu lalu dirangkum dalam naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kini, masalah-masalah yang terangkum sudah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat pertama antara Panja, Pansus dan pejabat eselon I mitra kerja DPR. Rampung dari itu, selangkah lagi RUU ini disahkan.

"Sebelumnya ada permintaan untuk menambah judul RUU dengan Pangan Olahan. Tetapi hal itu tidak bisa kita akomodasi karena sudah ada RUU Pangan No. 18 Tahun 2012," kata legislator dari dapil Banten III.

Menurut Irgan, RUU ini perlu segera disahkan supaya masyarakat terhindar dari risiko membajirnya beragam produk layanan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan rumah tangga. UU ini akan membentengi konsumen dari penggunaan produk yang mengabaikan standar perlindungan yang tepat.

 

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer