Komisi VIII Berita » RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
Penulis : - Editor : Kamis, 18 April 2013 08:18:41

RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dibikin untuk melindungi masyarakat dari risiko produk yang tak sesuai standar.

RUU Produk Kesehatan Rumah Tangga Selangkah Lagi Disahkan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Irgan Chairul Mahfiz

Senayan - RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) makin dekat untuk jadi undang-undang. Jika tiada aral merintang, maka RUU ini akan disahkan pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013.

Ketua Pansus Pengawasan Farmasi Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, semua persoalan dalam RUU tersebut selesai dibhas pada waktu rapat kerja dengan mitra kerja pemegang amanat presiden. DPR dan pemerintah sepakat tidak ada lagi permasalahan mendasar yang perlu diperdebatakan lagi terkait produk berupa alat maupun perbekalan kesehatan rumah tangga. 

"Saat ini RUU sudah dalam pembahasan di tingkat Panja. Kita usahakan rampung tahun 2013 untuk kemudian segera disahkan menjadi undang-undang," kata Irgan Chairul Mahfiz kepada JurnalParlemen, Rabu (17/4) di Kompleks Parlemen Senayan.

Selama proses pengkajian, banyak sumber yang diminta pendapat soal RUU ini. Pendapat itu lalu dirangkum dalam naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Kini, masalah-masalah yang terangkum sudah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat pertama antara Panja, Pansus dan pejabat eselon I mitra kerja DPR. Rampung dari itu, selangkah lagi RUU ini disahkan.

"Sebelumnya ada permintaan untuk menambah judul RUU dengan Pangan Olahan. Tetapi hal itu tidak bisa kita akomodasi karena sudah ada RUU Pangan No. 18 Tahun 2012," kata legislator dari dapil Banten III.

Menurut Irgan, RUU ini perlu segera disahkan supaya masyarakat terhindar dari risiko membajirnya beragam produk layanan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan rumah tangga. UU ini akan membentengi konsumen dari penggunaan produk yang mengabaikan standar perlindungan yang tepat.

 

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...