Komisi IX Berita » Bahas Masalah Outsourcing BUMN, Komisi VI dan IX Wacanakan Rapat Gabungan Usai Reses
Bahas Masalah Outsourcing BUMN, Komisi VI dan IX Wacanakan Rapat Gabungan Usai Reses
Penulis : - Editor : Kamis, 18 April 2013 10:28:45

MASALAH ketenagakerjaan di lingkungan BUMN harus segera diselesaikan, mengingat mereka harus menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Untuk itu, Komisi VI dan IX tengah mewacanakan rapat gabungan usai reses nanti.

Bahas Masalah Outsourcing BUMN, Komisi VI dan IX Wacanakan Rapat Gabungan Usai Reses
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Irgan Chairul Mahfiz (tengah)

Jakarta - Komisi VI dan IX mewacanakan rapat gabungan untuk membahas masalah buruh di perusahaan BUMN usai masa reses hingga 12 Mei 2013 mendatang. Rapat ini penting untuk mensinkronkan data dan juga cara berpikir di dua komisi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz kepada JurnalParlemen, Kamis (18/4).

"Intinya, untuk mensinkronkan sejumlah kebijakan di Komisi VI dan IX," kata Irgan.

Komisi IX juga ingin mengetahui sikap Komisi VI terkait permasalahan buruh di perusahan BUMN ini.

Hasil rapat kerja Komisi IX dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu, menurut Irgan, cukup bagus. "Artinya, ada upaya dari Kementerian BUMN untuk menyelesaikan perburuhan, khususnya soal outsourcing," kata politisi senior PPP ini.

Ide Dahlan Iskan yang akan membentuk anak usaha BUMN yang khusus menampung para pekerja outsourcing di lingkungan BUMN, menurut Irgan merupakan sinyal positif. "Bagaimana pun BUMN ini harus menjadi contoh dalam masalah ketenagakerjaan dan cara menyelesaikan permasalahan buruh," cetus Irgan.

Dia juga menegaskan pembentukan Panja Outsourcing BUMN bisa mendorong percepatan penyelesaian perburuhan di lingkungan BUMN ini.

Saat ini setidaknya ada enam perusahaan BUMN yang sedang mengalamai masalah outsourcing ini. Mereka adalah Pertamina, Dirgantara Indonesia, PLN, Telkom, ASDP, serta Damri.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer