Komisi IX Berita » Bahas Masalah Outsourcing BUMN, Komisi VI dan IX Wacanakan Rapat Gabungan Usai Reses
Bahas Masalah Outsourcing BUMN, Komisi VI dan IX Wacanakan Rapat Gabungan Usai Reses
Penulis : - Editor : Kamis, 18 April 2013 10:28:45

MASALAH ketenagakerjaan di lingkungan BUMN harus segera diselesaikan, mengingat mereka harus menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Untuk itu, Komisi VI dan IX tengah mewacanakan rapat gabungan usai reses nanti.

Bahas Masalah Outsourcing BUMN, Komisi VI dan IX Wacanakan Rapat Gabungan Usai Reses
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Irgan Chairul Mahfiz (tengah)

Jakarta - Komisi VI dan IX mewacanakan rapat gabungan untuk membahas masalah buruh di perusahaan BUMN usai masa reses hingga 12 Mei 2013 mendatang. Rapat ini penting untuk mensinkronkan data dan juga cara berpikir di dua komisi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz kepada JurnalParlemen, Kamis (18/4).

"Intinya, untuk mensinkronkan sejumlah kebijakan di Komisi VI dan IX," kata Irgan.

Komisi IX juga ingin mengetahui sikap Komisi VI terkait permasalahan buruh di perusahan BUMN ini.

Hasil rapat kerja Komisi IX dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa waktu lalu, menurut Irgan, cukup bagus. "Artinya, ada upaya dari Kementerian BUMN untuk menyelesaikan perburuhan, khususnya soal outsourcing," kata politisi senior PPP ini.

Ide Dahlan Iskan yang akan membentuk anak usaha BUMN yang khusus menampung para pekerja outsourcing di lingkungan BUMN, menurut Irgan merupakan sinyal positif. "Bagaimana pun BUMN ini harus menjadi contoh dalam masalah ketenagakerjaan dan cara menyelesaikan permasalahan buruh," cetus Irgan.

Dia juga menegaskan pembentukan Panja Outsourcing BUMN bisa mendorong percepatan penyelesaian perburuhan di lingkungan BUMN ini.

Saat ini setidaknya ada enam perusahaan BUMN yang sedang mengalamai masalah outsourcing ini. Mereka adalah Pertamina, Dirgantara Indonesia, PLN, Telkom, ASDP, serta Damri.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer