Komisi III Berita » Basarah Tunggu Hasil Kerja Pansel LPSK
Basarah Tunggu Hasil Kerja Pansel LPSK
Penulis : - Editor : Sabtu, 20 April 2013 07:05:21

MENURUT politisi PDIP ini, fraksinya saat ini sedang fokus pada pencalegan, jadi belum mempertimbangkan pemilihan anggota LPSK, termasuk belum punya catatan pada lembaga ini di masa yang akan datang.

Basarah Tunggu Hasil Kerja Pansel LPSK
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Achmad Basarah.

Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Achmad Basarah bersikap menunggu hasil kerja Panitia Seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Periode 2013-2018. Fit and proper test calon anggota LPSK rencananya digelar Komisi III DPR pada masa sidang depan.

"Kita akan menunggu saja dari panitia seleksi," kata Achmad Basarah kepada JurnalParlemen, Jumat (19/4).

Menurut politisi PDIP ini, fraksinya saat ini sedang fokus pada pencalegan, jadi belum mempertimbangkan pemilihan anggota LPSK, termasuk belum punya catatan pada lembaga ini di masa yang akan datang.

Pendaftaran calon anggota LPSK dimulai pada 25 Maret 2013 sampai dengan 8 April 2013. Namun, diperpanjang sampai dengan 22 April 2013 pukul 17.00 WIB.

Persyaratan calon Anggota LPSK antara lain Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun, berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan, berpendidikan paling rendah S1 (strata satu), berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Para calon juga wajib membuat makalah yang dibuat sendiri dengan judul "Peran, Kendala dan Tantangan LPSK".

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer