Peristiwa Berita » SBY: Pengumuman Kenaikan Harga BBM Setelah Persiapan Teknis Tuntas
SBY: Pengumuman Kenaikan Harga BBM Setelah Persiapan Teknis Tuntas
Penulis : - Editor : Jum`at, 26 April 2013 17:02:57

MESKIPUN nanti harga BBM naik, namun pemerintah berjanji BBM tetap disubsidi. Subsidi ini masih berada dalam batas yang wajar dan ini akan membantu rakyat yang tidak mampu.

 SBY: Pengumuman Kenaikan Harga BBM Setelah Persiapan Teknis Tuntas
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Wakil Presiden Boediono (kanan)

Bandar Seri Begawan - Meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik, pemerintah masih tetap memproteksi rakyat miskin. Penghematan subsidi BBM diambil dengan tujuan jelas, bagus untuk fiskal, ekonomi lebih sehat, namun juga tidak meledakkan angka kemiskinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan, dalam keterangan pers di Empire Hotel and Country Club, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Jumat (26/4) pagi, sebelum kembali ke Indonesia seperti dikutip JurnalParlemen dari situs kepresidenan.

"Meskipun menaikkan harga BBM, pemerintah masih tetap memproteksi rakyat miskin. Dan tentu penghematan dari itu semua akan digunakan untuk tujuan-tujuan baik, membangun infrastruktur maupun menanggulangi kemiskinan," kata Presiden SBY. Pemerintah, lanjut SBY, belum menentukan jumlah pasti kenaikan harga BBM.

Meskipun nanti harga naik, namun BBM tetap disubsidi. Subsidi ini masih berada dalam batas yang wajar dan ini akan membantu rakyat yang tidak mampu. "Inilah salah satu bukti yang saya sampaikan pada kampanyenya tahun 2004 dan 2009 lalu," ujar SBY.

Pemerintah menyadari untuk mencari solusi permasalahan subsidi BBM ini tidak mudah. Opsinya adalah semua disamaratakan, harga BBM untuk semua kategori naik. Atau hanya BBM untuk kelompok kaya yang naik, dan untuk kelompok miskin tetap diberi subsidi. "Idenya adalah seusai semangat kita, yaitu membantu masyarakat miskin," Presiden SBY menegaskan.

Untuk opsi pembedaan harga BBM, hanya untuk kelompok kaya yang naik, memang akan terjadi beberapa kendala dan masalah teknis. Oleh karena itu, Presiden meminta pengumuman terkait pelaksanaan kebijakan ini dilakukan setelah persiapan teknis dan uji coba yang tengah dilakukan selesai.

"Kaum miskin harus diberikan perlindungan. Itu adalah harga mati dan keputusan akan segera diambil," SBY menandaskan.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer