MPR Berita » DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Senin, 29 April 2013 12:50:09

SELAMA ini, saat DPD menggelar Sidang Paripurna masih menggunakan ruang yang merupakan bagian aset dari MPR RI. Karena itu, DPD berharap dapat memiliki ruang paripurna sendiri.

DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Suasana Sidang Paripurna DPD RI.

Senayan - Selain menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 27/2009 tentang (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), dalam rapat konsultasi dengan MPR RI, Senin (29/4), DPD RI juga mengeluhkan soal belum adanya Ruang Sidang Paripurna DPD RI.

"Selama ini, saat DPD menggelar Sidang Paripurna, masih menggunakan ruang yang merupakan bagian aset dari MPR RI. Karena itu, DPD berharap dapat memiliki ruang paripurna sendiri. Terlebih keberadaan DPD ini sudah cukup lama," ujar Ketua DPD RI Irman Gusman saat rapat konsultasi dengan MPR RI.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan  tidak mempermasalahkan ruang yang jadi aset MPR digunakan DPD RI. "Karena menurut saya, tidak masalah DPD menggunakan sarana ruang yang ada, untuk persidangannya. Soal  Nusantara V hingga kini dicatat oleh Sekretariat Negara sebagai aset negara yang dikelola MPR RI. Itu hanya administasi. Tapi intinya gedung yang ada di kompleks bisa dipakai bersama, baik MPR, DPR, dan DPD RI," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mendukung rencana DPD RI untuk bisa memiliki gedung sendiri, terutama untuk fungsi sidang paripurna. Namun, Taufiq berharap adanya aspek keseimbangan. Yaitu, jika DPD ingin membangun gedung baru, maka DPR RI pun juga harus membangun gedung baru.

"Karenanya, saya kira DPD perlu konsultasi dengan DPR RI juga untuk membangun gedung baru tersebut, termasuk bicara dengan pihak Sekjen. Dengan demikian soal gedung baru itu, kalau bisa ya sama-sama memiliki dan membangun," katanya.

Baca "MPR" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...