MPR Berita » DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
Penulis : - Editor : Senin, 29 April 2013 12:50:09

SELAMA ini, saat DPD menggelar Sidang Paripurna masih menggunakan ruang yang merupakan bagian aset dari MPR RI. Karena itu, DPD berharap dapat memiliki ruang paripurna sendiri.

DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Suasana Sidang Paripurna DPD RI.

Senayan - Selain menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 27/2009 tentang (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), dalam rapat konsultasi dengan MPR RI, Senin (29/4), DPD RI juga mengeluhkan soal belum adanya Ruang Sidang Paripurna DPD RI.

"Selama ini, saat DPD menggelar Sidang Paripurna, masih menggunakan ruang yang merupakan bagian aset dari MPR RI. Karena itu, DPD berharap dapat memiliki ruang paripurna sendiri. Terlebih keberadaan DPD ini sudah cukup lama," ujar Ketua DPD RI Irman Gusman saat rapat konsultasi dengan MPR RI.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan  tidak mempermasalahkan ruang yang jadi aset MPR digunakan DPD RI. "Karena menurut saya, tidak masalah DPD menggunakan sarana ruang yang ada, untuk persidangannya. Soal  Nusantara V hingga kini dicatat oleh Sekretariat Negara sebagai aset negara yang dikelola MPR RI. Itu hanya administasi. Tapi intinya gedung yang ada di kompleks bisa dipakai bersama, baik MPR, DPR, dan DPD RI," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mendukung rencana DPD RI untuk bisa memiliki gedung sendiri, terutama untuk fungsi sidang paripurna. Namun, Taufiq berharap adanya aspek keseimbangan. Yaitu, jika DPD ingin membangun gedung baru, maka DPR RI pun juga harus membangun gedung baru.

"Karenanya, saya kira DPD perlu konsultasi dengan DPR RI juga untuk membangun gedung baru tersebut, termasuk bicara dengan pihak Sekjen. Dengan demikian soal gedung baru itu, kalau bisa ya sama-sama memiliki dan membangun," katanya.

Baca "MPR" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 24 November 2014
Komisi II RDP dengan Bawaslu dan KPU
Senin, 24 November 2014
Komisi III Raker dengan Menkumham
Senin, 24 November 2014
Komisi VIII RDP dengan KPAI

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer