MPR Berita » DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
Penulis : - Editor : Senin, 29 April 2013 12:50:09

SELAMA ini, saat DPD menggelar Sidang Paripurna masih menggunakan ruang yang merupakan bagian aset dari MPR RI. Karena itu, DPD berharap dapat memiliki ruang paripurna sendiri.

DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Suasana Sidang Paripurna DPD RI.

Senayan - Selain menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 27/2009 tentang (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), dalam rapat konsultasi dengan MPR RI, Senin (29/4), DPD RI juga mengeluhkan soal belum adanya Ruang Sidang Paripurna DPD RI.

"Selama ini, saat DPD menggelar Sidang Paripurna, masih menggunakan ruang yang merupakan bagian aset dari MPR RI. Karena itu, DPD berharap dapat memiliki ruang paripurna sendiri. Terlebih keberadaan DPD ini sudah cukup lama," ujar Ketua DPD RI Irman Gusman saat rapat konsultasi dengan MPR RI.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan  tidak mempermasalahkan ruang yang jadi aset MPR digunakan DPD RI. "Karena menurut saya, tidak masalah DPD menggunakan sarana ruang yang ada, untuk persidangannya. Soal  Nusantara V hingga kini dicatat oleh Sekretariat Negara sebagai aset negara yang dikelola MPR RI. Itu hanya administasi. Tapi intinya gedung yang ada di kompleks bisa dipakai bersama, baik MPR, DPR, dan DPD RI," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mendukung rencana DPD RI untuk bisa memiliki gedung sendiri, terutama untuk fungsi sidang paripurna. Namun, Taufiq berharap adanya aspek keseimbangan. Yaitu, jika DPD ingin membangun gedung baru, maka DPR RI pun juga harus membangun gedung baru.

"Karenanya, saya kira DPD perlu konsultasi dengan DPR RI juga untuk membangun gedung baru tersebut, termasuk bicara dengan pihak Sekjen. Dengan demikian soal gedung baru itu, kalau bisa ya sama-sama memiliki dan membangun," katanya.

Baca "MPR" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer