MPR Berita » DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
Penulis : - Editor : Senin, 29 April 2013 12:50:09

SELAMA ini, saat DPD menggelar Sidang Paripurna masih menggunakan ruang yang merupakan bagian aset dari MPR RI. Karena itu, DPD berharap dapat memiliki ruang paripurna sendiri.

DPD Ingin Punya Ruang Paripurna Sendiri
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Suasana Sidang Paripurna DPD RI.

Senayan - Selain menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 27/2009 tentang (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), dalam rapat konsultasi dengan MPR RI, Senin (29/4), DPD RI juga mengeluhkan soal belum adanya Ruang Sidang Paripurna DPD RI.

"Selama ini, saat DPD menggelar Sidang Paripurna, masih menggunakan ruang yang merupakan bagian aset dari MPR RI. Karena itu, DPD berharap dapat memiliki ruang paripurna sendiri. Terlebih keberadaan DPD ini sudah cukup lama," ujar Ketua DPD RI Irman Gusman saat rapat konsultasi dengan MPR RI.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan  tidak mempermasalahkan ruang yang jadi aset MPR digunakan DPD RI. "Karena menurut saya, tidak masalah DPD menggunakan sarana ruang yang ada, untuk persidangannya. Soal  Nusantara V hingga kini dicatat oleh Sekretariat Negara sebagai aset negara yang dikelola MPR RI. Itu hanya administasi. Tapi intinya gedung yang ada di kompleks bisa dipakai bersama, baik MPR, DPR, dan DPD RI," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mendukung rencana DPD RI untuk bisa memiliki gedung sendiri, terutama untuk fungsi sidang paripurna. Namun, Taufiq berharap adanya aspek keseimbangan. Yaitu, jika DPD ingin membangun gedung baru, maka DPR RI pun juga harus membangun gedung baru.

"Karenanya, saya kira DPD perlu konsultasi dengan DPR RI juga untuk membangun gedung baru tersebut, termasuk bicara dengan pihak Sekjen. Dengan demikian soal gedung baru itu, kalau bisa ya sama-sama memiliki dan membangun," katanya.

Baca "MPR" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer