Peristiwa Berita » Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
Penulis : - Editor : Selasa, 30 April 2013 08:24:51

LANGKAH pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi dua harga adalah realistis. Pemerintah lalu fokus pada kenaikan BBM dengan satu harga, namun belum menetapkan berapa besarannya.

Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Saya rasa pemerintah belajar dari hasil dialog dengan banyak pihak bahwa kebijakan dua harga itu memang diragukan azas konstitusionalitasnya

Senayan -  Pemerintah tetap akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun dengan satu harga. Rencana kebijakan sebelumnya, menaikkan BBM subsidi dengan dua harga, dibatalkan.

 

Menurut anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta, pembatalan rencana tersebut mencerminkan pemerintah mendengarkan keberatan dari banyak pihak. Pemerintah menyadari bahwa implementasi kebijakan BBM subsidi dua harga tidak akan efektif dan justru berisiko masalah sosial yang berimbas ke politik.

 

"Saya rasa pemerintah belajar dari hasil dialog dengan banyak pihak bahwa kebijakan dua harga itu memang diragukan azas konstitusionalitasnya," ujar Arif Budimanta kepada JurnalParlemen.

 

Fokus pada pilihan kebijakan berdasarkan masukan banyak pihak, termasuk kepala daerah, pemerintah tinggal menetapkan besaran harga kenaikan BBM. "Masyarakat saat ini sedang menunggu berapa harga yang ditetapkan pemerintah setelah BBM dinaikkan," ujarnya.

 

Selasa (30/4), Presiden SBY akan menjelaskan keputusan terkait kenaikan BBM kepada kepala daerah se-Indonesia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta. Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, pemerintah memang sedang mempersiapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan satu harga.

 

"Masyarakat sepertinya keberatan dengan sistem kenaikan BBM dua harga. Diperkirakan lebih sulit (jika diimplementasi). Dari DPR juga suaranya seperti itu. Ada harapan untuk biar satu harga saja, lebih praktis dan rakyat siap. Rakyat sudah mengerti," kata Jero Wacik di Kantor Presiden, Jakarta, Senin ( 29/4).

 

Sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga Premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Sementara pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli Premium dengan harga Rp 4.500 per liter.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer