Peristiwa Berita » Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
Penulis : - Editor : Selasa, 30 April 2013 08:24:51

LANGKAH pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi dua harga adalah realistis. Pemerintah lalu fokus pada kenaikan BBM dengan satu harga, namun belum menetapkan berapa besarannya.

Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Saya rasa pemerintah belajar dari hasil dialog dengan banyak pihak bahwa kebijakan dua harga itu memang diragukan azas konstitusionalitasnya

Senayan -  Pemerintah tetap akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun dengan satu harga. Rencana kebijakan sebelumnya, menaikkan BBM subsidi dengan dua harga, dibatalkan.

 

Menurut anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta, pembatalan rencana tersebut mencerminkan pemerintah mendengarkan keberatan dari banyak pihak. Pemerintah menyadari bahwa implementasi kebijakan BBM subsidi dua harga tidak akan efektif dan justru berisiko masalah sosial yang berimbas ke politik.

 

"Saya rasa pemerintah belajar dari hasil dialog dengan banyak pihak bahwa kebijakan dua harga itu memang diragukan azas konstitusionalitasnya," ujar Arif Budimanta kepada JurnalParlemen.

 

Fokus pada pilihan kebijakan berdasarkan masukan banyak pihak, termasuk kepala daerah, pemerintah tinggal menetapkan besaran harga kenaikan BBM. "Masyarakat saat ini sedang menunggu berapa harga yang ditetapkan pemerintah setelah BBM dinaikkan," ujarnya.

 

Selasa (30/4), Presiden SBY akan menjelaskan keputusan terkait kenaikan BBM kepada kepala daerah se-Indonesia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta. Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, pemerintah memang sedang mempersiapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan satu harga.

 

"Masyarakat sepertinya keberatan dengan sistem kenaikan BBM dua harga. Diperkirakan lebih sulit (jika diimplementasi). Dari DPR juga suaranya seperti itu. Ada harapan untuk biar satu harga saja, lebih praktis dan rakyat siap. Rakyat sudah mengerti," kata Jero Wacik di Kantor Presiden, Jakarta, Senin ( 29/4).

 

Sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga Premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Sementara pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli Premium dengan harga Rp 4.500 per liter.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer