Peristiwa Berita » Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
Penulis : - Editor : Selasa, 30 April 2013 08:24:51

LANGKAH pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM bersubsidi dua harga adalah realistis. Pemerintah lalu fokus pada kenaikan BBM dengan satu harga, namun belum menetapkan berapa besarannya.

Masyarakat Tunggu Kepastian Harga Kenaikan BBM
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Saya rasa pemerintah belajar dari hasil dialog dengan banyak pihak bahwa kebijakan dua harga itu memang diragukan azas konstitusionalitasnya

Senayan -  Pemerintah tetap akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, namun dengan satu harga. Rencana kebijakan sebelumnya, menaikkan BBM subsidi dengan dua harga, dibatalkan.

 

Menurut anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta, pembatalan rencana tersebut mencerminkan pemerintah mendengarkan keberatan dari banyak pihak. Pemerintah menyadari bahwa implementasi kebijakan BBM subsidi dua harga tidak akan efektif dan justru berisiko masalah sosial yang berimbas ke politik.

 

"Saya rasa pemerintah belajar dari hasil dialog dengan banyak pihak bahwa kebijakan dua harga itu memang diragukan azas konstitusionalitasnya," ujar Arif Budimanta kepada JurnalParlemen.

 

Fokus pada pilihan kebijakan berdasarkan masukan banyak pihak, termasuk kepala daerah, pemerintah tinggal menetapkan besaran harga kenaikan BBM. "Masyarakat saat ini sedang menunggu berapa harga yang ditetapkan pemerintah setelah BBM dinaikkan," ujarnya.

 

Selasa (30/4), Presiden SBY akan menjelaskan keputusan terkait kenaikan BBM kepada kepala daerah se-Indonesia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta. Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, pemerintah memang sedang mempersiapkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan satu harga.

 

"Masyarakat sepertinya keberatan dengan sistem kenaikan BBM dua harga. Diperkirakan lebih sulit (jika diimplementasi). Dari DPR juga suaranya seperti itu. Ada harapan untuk biar satu harga saja, lebih praktis dan rakyat siap. Rakyat sudah mengerti," kata Jero Wacik di Kantor Presiden, Jakarta, Senin ( 29/4).

 

Sebelumnya, pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga Premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Sementara pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli Premium dengan harga Rp 4.500 per liter.

 

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer