Kelengkapan Berita » DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Charles Siahaan Selasa, 30 April 2013 15:17:48

RENCANA pemerintah untuk membuat peraturan otsus plus di Papua belum pernah dibicarakan dengan DPR. Sementara, implementasi dari Undang-undang Otsus Papua yang mestinya harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen saja, belum dilakukan oleh pemerintah.

DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Priyo Budi Santoso

Saya tidak tau, dan belum jelas apa maksud pernyataan Presiden SBY mengenai otonomi plus untuk Papua.

Senayan - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku belum paham atas rencana pemerintah untuk menetapkan status Otsus Papua plus. Apalagi itu belum pernah dibahas bersama DPR.

"Saya tidak tau, dan belum jelas apa maksud pernyataan Presiden SBY mengenai otonomi plus untuk Papua. Mungkin maksudnya baik, tetapi konsep itu kan belum jelas. Otonomi plus Papua macam apa yang akan dibuat lagi. Karena, implementasi dari Undang-undang Otsus Papua yang mestinya harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen saja belum dilakukan oleh pemerintah," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/4).

Kata Priyo, sedikitnya masih ada 4 peraturan pemerintah yang hingga kini masih stag, dan belum dituntaskan Presiden/Pemerintah, terkait implementasi UU Otsus Papua. Ia berharap persoalan ini diselesaikan dulu, baru meloncat pada persoalan baru lainnya.

"Itu mestinya harus dituntaskan dulu. Saya justru agak terperanjat dengan usulan pembuatan peraturan Otsus plus Papua ini. Karena, Undang-undang Otsus tentang Papua itu dengan susah payah kemarin bisa kita undangkan dan menghabiskan energi sangat besar. Tiba-tiba ada peraturan Otsus Plus Papua. Apalagi, macam apa plusnya itu belum jelas," tandasnya. Posisi DPR menunggu saja penjelasan Presiden nantinya.

Namun, Priyo menduga bisa jadi Presiden mempunyai rencana yang lebih baik. "Tapi, hendaknya hal itu segera disampaikan ke DPR. Karena, untuk menyusun sebuah RUU, Presiden tidak bisa memutuskan sepihak, harus dengan persetujuan penuh DPR," tukasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Substansi revisi akan dikerjakan oleh masyarakat Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perlunya perluasan otonomi khusus untuk Papua.

Rencana ini muncul saat Presiden bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (29/4) lalu di Kantor Presiden. Draf RUU ditargetkan selesai pada Agustus 2013. Tujuan otsus plus Papua adalah untuk menjawab berbagai persoalan Papua.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...