Kelengkapan Berita » DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
Penulis : - Editor : Selasa, 30 April 2013 15:17:48

RENCANA pemerintah untuk membuat peraturan otsus plus di Papua belum pernah dibicarakan dengan DPR. Sementara, implementasi dari Undang-undang Otsus Papua yang mestinya harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen saja, belum dilakukan oleh pemerintah.

DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Priyo Budi Santoso

Saya tidak tau, dan belum jelas apa maksud pernyataan Presiden SBY mengenai otonomi plus untuk Papua.

Senayan - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku belum paham atas rencana pemerintah untuk menetapkan status Otsus Papua plus. Apalagi itu belum pernah dibahas bersama DPR.

"Saya tidak tau, dan belum jelas apa maksud pernyataan Presiden SBY mengenai otonomi plus untuk Papua. Mungkin maksudnya baik, tetapi konsep itu kan belum jelas. Otonomi plus Papua macam apa yang akan dibuat lagi. Karena, implementasi dari Undang-undang Otsus Papua yang mestinya harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen saja belum dilakukan oleh pemerintah," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/4).

Kata Priyo, sedikitnya masih ada 4 peraturan pemerintah yang hingga kini masih stag, dan belum dituntaskan Presiden/Pemerintah, terkait implementasi UU Otsus Papua. Ia berharap persoalan ini diselesaikan dulu, baru meloncat pada persoalan baru lainnya.

"Itu mestinya harus dituntaskan dulu. Saya justru agak terperanjat dengan usulan pembuatan peraturan Otsus plus Papua ini. Karena, Undang-undang Otsus tentang Papua itu dengan susah payah kemarin bisa kita undangkan dan menghabiskan energi sangat besar. Tiba-tiba ada peraturan Otsus Plus Papua. Apalagi, macam apa plusnya itu belum jelas," tandasnya. Posisi DPR menunggu saja penjelasan Presiden nantinya.

Namun, Priyo menduga bisa jadi Presiden mempunyai rencana yang lebih baik. "Tapi, hendaknya hal itu segera disampaikan ke DPR. Karena, untuk menyusun sebuah RUU, Presiden tidak bisa memutuskan sepihak, harus dengan persetujuan penuh DPR," tukasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Substansi revisi akan dikerjakan oleh masyarakat Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perlunya perluasan otonomi khusus untuk Papua.

Rencana ini muncul saat Presiden bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (29/4) lalu di Kantor Presiden. Draf RUU ditargetkan selesai pada Agustus 2013. Tujuan otsus plus Papua adalah untuk menjawab berbagai persoalan Papua.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer