Kelengkapan Berita » DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
Penulis : - Editor : Selasa, 30 April 2013 15:17:48

RENCANA pemerintah untuk membuat peraturan otsus plus di Papua belum pernah dibicarakan dengan DPR. Sementara, implementasi dari Undang-undang Otsus Papua yang mestinya harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen saja, belum dilakukan oleh pemerintah.

DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Priyo Budi Santoso

Saya tidak tau, dan belum jelas apa maksud pernyataan Presiden SBY mengenai otonomi plus untuk Papua.

Senayan - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku belum paham atas rencana pemerintah untuk menetapkan status Otsus Papua plus. Apalagi itu belum pernah dibahas bersama DPR.

"Saya tidak tau, dan belum jelas apa maksud pernyataan Presiden SBY mengenai otonomi plus untuk Papua. Mungkin maksudnya baik, tetapi konsep itu kan belum jelas. Otonomi plus Papua macam apa yang akan dibuat lagi. Karena, implementasi dari Undang-undang Otsus Papua yang mestinya harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen saja belum dilakukan oleh pemerintah," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/4).

Kata Priyo, sedikitnya masih ada 4 peraturan pemerintah yang hingga kini masih stag, dan belum dituntaskan Presiden/Pemerintah, terkait implementasi UU Otsus Papua. Ia berharap persoalan ini diselesaikan dulu, baru meloncat pada persoalan baru lainnya.

"Itu mestinya harus dituntaskan dulu. Saya justru agak terperanjat dengan usulan pembuatan peraturan Otsus plus Papua ini. Karena, Undang-undang Otsus tentang Papua itu dengan susah payah kemarin bisa kita undangkan dan menghabiskan energi sangat besar. Tiba-tiba ada peraturan Otsus Plus Papua. Apalagi, macam apa plusnya itu belum jelas," tandasnya. Posisi DPR menunggu saja penjelasan Presiden nantinya.

Namun, Priyo menduga bisa jadi Presiden mempunyai rencana yang lebih baik. "Tapi, hendaknya hal itu segera disampaikan ke DPR. Karena, untuk menyusun sebuah RUU, Presiden tidak bisa memutuskan sepihak, harus dengan persetujuan penuh DPR," tukasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Substansi revisi akan dikerjakan oleh masyarakat Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perlunya perluasan otonomi khusus untuk Papua.

Rencana ini muncul saat Presiden bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (29/4) lalu di Kantor Presiden. Draf RUU ditargetkan selesai pada Agustus 2013. Tujuan otsus plus Papua adalah untuk menjawab berbagai persoalan Papua.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 24 November 2014
Komisi II RDP dengan Bawaslu dan KPU
Senin, 24 November 2014
Komisi III Raker dengan Menkumham
Senin, 24 November 2014
Komisi VIII RDP dengan KPAI

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer