Kelengkapan Berita » DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
Penulis : - Editor : Selasa, 30 April 2013 15:17:48

RENCANA pemerintah untuk membuat peraturan otsus plus di Papua belum pernah dibicarakan dengan DPR. Sementara, implementasi dari Undang-undang Otsus Papua yang mestinya harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen saja, belum dilakukan oleh pemerintah.

DPR Pertanyakan Rencana Pemerintah Buat Peraturan Otsus Papua Plus
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Priyo Budi Santoso

Saya tidak tau, dan belum jelas apa maksud pernyataan Presiden SBY mengenai otonomi plus untuk Papua.

Senayan - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku belum paham atas rencana pemerintah untuk menetapkan status Otsus Papua plus. Apalagi itu belum pernah dibahas bersama DPR.

"Saya tidak tau, dan belum jelas apa maksud pernyataan Presiden SBY mengenai otonomi plus untuk Papua. Mungkin maksudnya baik, tetapi konsep itu kan belum jelas. Otonomi plus Papua macam apa yang akan dibuat lagi. Karena, implementasi dari Undang-undang Otsus Papua yang mestinya harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen saja belum dilakukan oleh pemerintah," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/4).

Kata Priyo, sedikitnya masih ada 4 peraturan pemerintah yang hingga kini masih stag, dan belum dituntaskan Presiden/Pemerintah, terkait implementasi UU Otsus Papua. Ia berharap persoalan ini diselesaikan dulu, baru meloncat pada persoalan baru lainnya.

"Itu mestinya harus dituntaskan dulu. Saya justru agak terperanjat dengan usulan pembuatan peraturan Otsus plus Papua ini. Karena, Undang-undang Otsus tentang Papua itu dengan susah payah kemarin bisa kita undangkan dan menghabiskan energi sangat besar. Tiba-tiba ada peraturan Otsus Plus Papua. Apalagi, macam apa plusnya itu belum jelas," tandasnya. Posisi DPR menunggu saja penjelasan Presiden nantinya.

Namun, Priyo menduga bisa jadi Presiden mempunyai rencana yang lebih baik. "Tapi, hendaknya hal itu segera disampaikan ke DPR. Karena, untuk menyusun sebuah RUU, Presiden tidak bisa memutuskan sepihak, harus dengan persetujuan penuh DPR," tukasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah akan merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Substansi revisi akan dikerjakan oleh masyarakat Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan perlunya perluasan otonomi khusus untuk Papua.

Rencana ini muncul saat Presiden bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, Senin (29/4) lalu di Kantor Presiden. Draf RUU ditargetkan selesai pada Agustus 2013. Tujuan otsus plus Papua adalah untuk menjawab berbagai persoalan Papua.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer