Komisi II Berita » Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih "Dibintangi", Kenapa?
Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih "Dibintangi", Kenapa?
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Charles Siahaan Jum`at, 3 Mei 2013 11:31:49

KEMENKEU masih "membintangi" anggaran pengadaan kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk TA 2013. Di antaranya, untuk pengadaan kendaraan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp 286 miliar.

  Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Miryam S Haryani

Senayan - Kemenkeu masih "membintangi" anggaran pengadaan kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk TA 2013. Di antaranya, untuk pengadaan kendaraan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp 286 miliar.

Kendaraan yang diadakan adalah 2 unit mobil dan 2 unit motor untuk masing-masing daerah.

"Tapi posisi alokasi anggaran itu, sekarang masih dibintangi oleh Kemenkeu. Kemungkinan tornya (Term of Reference) belum selesai," ujar anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani dalam pesan singkatnya kepada JurnalParlemen, JUmat (3/5).

Padahal, menurut politisi Hanura ini, Komisi II DPR sudah menyetujui pengadaan mobil dinas tersebut. "Jadi, semestinya KPU sudah bisa melaksanakan anggaran tersebut," tegasnya.

Selain mobilnya tidak terlalu mahal dan tidak berlebihan, menurut Miryam, itu masih dalam taraf wajar. Makanya, Komisi II DPR kemudian menyetujui anggaran tersebut. "Saya selaku anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI pun tidak mempermasalahkan hal itu," tandasnya.

Untuk TA 2012, total anggaran untuk pengadaan mobil dinas KPU sebesar Rp3,6 miliar. Dana ini digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas KPU sebanyak 9 unit, yang diperuntukkan bagi 7 komisioner KPU, Sekjen, dan Wasekjen.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...