Komisi II Berita » Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih "Dibintangi", Kenapa?
Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih "Dibintangi", Kenapa?
Penulis : - Editor : Jum`at, 3 Mei 2013 11:31:49

KEMENKEU masih "membintangi" anggaran pengadaan kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk TA 2013. Di antaranya, untuk pengadaan kendaraan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp 286 miliar.

  Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Miryam S Haryani

Senayan - Kemenkeu masih "membintangi" anggaran pengadaan kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk TA 2013. Di antaranya, untuk pengadaan kendaraan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp 286 miliar.

Kendaraan yang diadakan adalah 2 unit mobil dan 2 unit motor untuk masing-masing daerah.

"Tapi posisi alokasi anggaran itu, sekarang masih dibintangi oleh Kemenkeu. Kemungkinan tornya (Term of Reference) belum selesai," ujar anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani dalam pesan singkatnya kepada JurnalParlemen, JUmat (3/5).

Padahal, menurut politisi Hanura ini, Komisi II DPR sudah menyetujui pengadaan mobil dinas tersebut. "Jadi, semestinya KPU sudah bisa melaksanakan anggaran tersebut," tegasnya.

Selain mobilnya tidak terlalu mahal dan tidak berlebihan, menurut Miryam, itu masih dalam taraf wajar. Makanya, Komisi II DPR kemudian menyetujui anggaran tersebut. "Saya selaku anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI pun tidak mempermasalahkan hal itu," tandasnya.

Untuk TA 2012, total anggaran untuk pengadaan mobil dinas KPU sebesar Rp3,6 miliar. Dana ini digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas KPU sebanyak 9 unit, yang diperuntukkan bagi 7 komisioner KPU, Sekjen, dan Wasekjen.

Baca "Komisi II" Lainnya
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Akibat Kelelahan Mengikuti Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer