Komisi II Berita » Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih "Dibintangi", Kenapa?
Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih "Dibintangi", Kenapa?
Penulis : - Editor : Jum`at, 3 Mei 2013 11:31:49

KEMENKEU masih "membintangi" anggaran pengadaan kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk TA 2013. Di antaranya, untuk pengadaan kendaraan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp 286 miliar.

  Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas KPU Masih
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Miryam S Haryani

Senayan - Kemenkeu masih "membintangi" anggaran pengadaan kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk TA 2013. Di antaranya, untuk pengadaan kendaraan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp 286 miliar.

Kendaraan yang diadakan adalah 2 unit mobil dan 2 unit motor untuk masing-masing daerah.

"Tapi posisi alokasi anggaran itu, sekarang masih dibintangi oleh Kemenkeu. Kemungkinan tornya (Term of Reference) belum selesai," ujar anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani dalam pesan singkatnya kepada JurnalParlemen, JUmat (3/5).

Padahal, menurut politisi Hanura ini, Komisi II DPR sudah menyetujui pengadaan mobil dinas tersebut. "Jadi, semestinya KPU sudah bisa melaksanakan anggaran tersebut," tegasnya.

Selain mobilnya tidak terlalu mahal dan tidak berlebihan, menurut Miryam, itu masih dalam taraf wajar. Makanya, Komisi II DPR kemudian menyetujui anggaran tersebut. "Saya selaku anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI pun tidak mempermasalahkan hal itu," tandasnya.

Untuk TA 2012, total anggaran untuk pengadaan mobil dinas KPU sebesar Rp3,6 miliar. Dana ini digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas KPU sebanyak 9 unit, yang diperuntukkan bagi 7 komisioner KPU, Sekjen, dan Wasekjen.

Baca "Komisi II" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 27 November 2014
Ketua DPD Menerima Kunjungan Ketua Dewan Negara Malaysia
Kamis, 27 November 2014
Komisi VII RDP dengan Menteri ESDM
Kamis, 27 November 2014
Komisi IX Raker dengan Kemenkes

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer