Komisi X Berita » Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
Penulis : - Editor : Senin, 6 Mei 2013 08:39:16

RUU Perbukuan akan memuat aturan yang dibutuhkan masyarakat agar buku-buku di Indonesia berkualitas, bertanggung jawab, murah, dan mudah dijangkau. Perjalanannya baru sampai di panitia kerja Komisi X. 

Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
JurnalParlemen

Perpustakaan 

Karena buku adalah sarana penting dalam pendidikan, maka dari itu sangat penting untuk diatur

Jakarta – Jelang pertengahan tahun 2013, Komisi X DPR belum juga menuntaskan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan utang legislasi tahun lalu. RUU Perbukuan misalnya, masuk dalam Prolegnas 2012 tapi belum beres hingga kini.

 

"Hingga saat ini, RUU Perbukuan masih dalam pembahasan di tingkat Komisi dengan membentuk Panja. Kami pun telah mengundang para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan yang positif," ujar anggota Komisi X DPR yang juga anggota Panja RUU Perbukuan, Ahmad Zainuddin, kepada JurnalParlemen, di Jakarta, Senin (6/5).

 

Menurut Zainuddin, proses legislasi RUU Perbukuan masih panjang dan memakan waktu. Setelah digodok di Panja Komisi X dan ditetapkan sebagai RUU usulan DPR, barulah dibahas bersama pemerintah untuk diproses menjadi undang-undang.

 

"Melihat prosesnya yang masih panjang, kemungkinan RUU ini tak akan rampung di masa persidangan IV," katanya lirih. Kendati begitu, ia yakin RUU Perbukuan selesai pada tahun sidang 2012-2013. 

 

Apa pentingnya DPR menggodok RUU Perbukuan?

 

"Ini merupakan aturan tegas yang dibutuhkan agar buku-buku di Indonesia berkualitas, bertanggung jawab, murah dan terjangkau oleh masyarakat. Karena buku adalah sarana penting dalam pendidikan, maka dari itu sangat penting untuk diatur," tegas legislator asal Jakarta ini.

 

UU Perbukuan akan menjadi aturan berbagai macam buku yang beredar di Tanah Air. Tak terkecuali, buku mata pelajaran dan buku-buku umum yang relevan dengan pendidikan reguler.

 

Februari lalu, Panja RUU Perbukuan melakukan kunjungan kerja ke India untuk mempelajari tata kelola perpustakaan dan penerbitan buku. India dipilih karena mampu menyediakan buku berkualitas dengan harga murah. Buku-buku berbahasa Inggris terbitan Eropa dan Amerika Serikat banyak dicetak di India.

 

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 24 November 2014
Komisi II RDP dengan Bawaslu dan KPU
Senin, 24 November 2014
Komisi III Raker dengan Menkumham
Senin, 24 November 2014
Komisi VIII RDP dengan KPAI

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer