Komisi X Berita » Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
Penulis : - Editor : Senin, 6 Mei 2013 08:39:16

RUU Perbukuan akan memuat aturan yang dibutuhkan masyarakat agar buku-buku di Indonesia berkualitas, bertanggung jawab, murah, dan mudah dijangkau. Perjalanannya baru sampai di panitia kerja Komisi X. 

Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
JurnalParlemen

Perpustakaan 

Karena buku adalah sarana penting dalam pendidikan, maka dari itu sangat penting untuk diatur

Jakarta – Jelang pertengahan tahun 2013, Komisi X DPR belum juga menuntaskan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan utang legislasi tahun lalu. RUU Perbukuan misalnya, masuk dalam Prolegnas 2012 tapi belum beres hingga kini.

 

"Hingga saat ini, RUU Perbukuan masih dalam pembahasan di tingkat Komisi dengan membentuk Panja. Kami pun telah mengundang para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan yang positif," ujar anggota Komisi X DPR yang juga anggota Panja RUU Perbukuan, Ahmad Zainuddin, kepada JurnalParlemen, di Jakarta, Senin (6/5).

 

Menurut Zainuddin, proses legislasi RUU Perbukuan masih panjang dan memakan waktu. Setelah digodok di Panja Komisi X dan ditetapkan sebagai RUU usulan DPR, barulah dibahas bersama pemerintah untuk diproses menjadi undang-undang.

 

"Melihat prosesnya yang masih panjang, kemungkinan RUU ini tak akan rampung di masa persidangan IV," katanya lirih. Kendati begitu, ia yakin RUU Perbukuan selesai pada tahun sidang 2012-2013. 

 

Apa pentingnya DPR menggodok RUU Perbukuan?

 

"Ini merupakan aturan tegas yang dibutuhkan agar buku-buku di Indonesia berkualitas, bertanggung jawab, murah dan terjangkau oleh masyarakat. Karena buku adalah sarana penting dalam pendidikan, maka dari itu sangat penting untuk diatur," tegas legislator asal Jakarta ini.

 

UU Perbukuan akan menjadi aturan berbagai macam buku yang beredar di Tanah Air. Tak terkecuali, buku mata pelajaran dan buku-buku umum yang relevan dengan pendidikan reguler.

 

Februari lalu, Panja RUU Perbukuan melakukan kunjungan kerja ke India untuk mempelajari tata kelola perpustakaan dan penerbitan buku. India dipilih karena mampu menyediakan buku berkualitas dengan harga murah. Buku-buku berbahasa Inggris terbitan Eropa dan Amerika Serikat banyak dicetak di India.

 

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer