Komisi X Berita » Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
Penulis : - Editor : Senin, 6 Mei 2013 08:39:16

RUU Perbukuan akan memuat aturan yang dibutuhkan masyarakat agar buku-buku di Indonesia berkualitas, bertanggung jawab, murah, dan mudah dijangkau. Perjalanannya baru sampai di panitia kerja Komisi X. 

Panja RUU Perbukuan Targetkan Lunasi Utang Legislasi
JurnalParlemen

Perpustakaan 

Karena buku adalah sarana penting dalam pendidikan, maka dari itu sangat penting untuk diatur

Jakarta – Jelang pertengahan tahun 2013, Komisi X DPR belum juga menuntaskan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan utang legislasi tahun lalu. RUU Perbukuan misalnya, masuk dalam Prolegnas 2012 tapi belum beres hingga kini.

 

"Hingga saat ini, RUU Perbukuan masih dalam pembahasan di tingkat Komisi dengan membentuk Panja. Kami pun telah mengundang para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan yang positif," ujar anggota Komisi X DPR yang juga anggota Panja RUU Perbukuan, Ahmad Zainuddin, kepada JurnalParlemen, di Jakarta, Senin (6/5).

 

Menurut Zainuddin, proses legislasi RUU Perbukuan masih panjang dan memakan waktu. Setelah digodok di Panja Komisi X dan ditetapkan sebagai RUU usulan DPR, barulah dibahas bersama pemerintah untuk diproses menjadi undang-undang.

 

"Melihat prosesnya yang masih panjang, kemungkinan RUU ini tak akan rampung di masa persidangan IV," katanya lirih. Kendati begitu, ia yakin RUU Perbukuan selesai pada tahun sidang 2012-2013. 

 

Apa pentingnya DPR menggodok RUU Perbukuan?

 

"Ini merupakan aturan tegas yang dibutuhkan agar buku-buku di Indonesia berkualitas, bertanggung jawab, murah dan terjangkau oleh masyarakat. Karena buku adalah sarana penting dalam pendidikan, maka dari itu sangat penting untuk diatur," tegas legislator asal Jakarta ini.

 

UU Perbukuan akan menjadi aturan berbagai macam buku yang beredar di Tanah Air. Tak terkecuali, buku mata pelajaran dan buku-buku umum yang relevan dengan pendidikan reguler.

 

Februari lalu, Panja RUU Perbukuan melakukan kunjungan kerja ke India untuk mempelajari tata kelola perpustakaan dan penerbitan buku. India dipilih karena mampu menyediakan buku berkualitas dengan harga murah. Buku-buku berbahasa Inggris terbitan Eropa dan Amerika Serikat banyak dicetak di India.

 

Baca "Komisi X" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer