Komisi IV Berita » Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi bagi Sektor Pertanian
Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi bagi Sektor Pertanian
Penulis : - Editor : Selasa, 7 Mei 2013 09:37:27

SEKTOR pertanian bakal sangat terpukul jika harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan. Sebab, komoditas mereka amat rentan terhadap gejolak harga dan biaya produksi. Bila harga BBM naik, maka produksi menurun, dan penghasilan petani tak menentu.

Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi bagi Sektor Pertanian
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Pemerintah harus memperhitungkan kenaikan BBM ini secara cermat karena yang pertama kali akan merasakan kenaikan ini adalah para petani dan sektor pertanian pada umumnya

Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bakal memperlambat pertumbuhan sektor pertanian. Sebab, pengelolaan produksi dan distribusi pangan banyak menggunakan BBM bersubsidi terutama jenis solar.

 

Menurut anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Makmur Hasanuddin, sektor pertanian akan sangat terpukul karena komoditas mereka amat rentan terhadap gejolak harga dan biaya produksi. Jika BBM bersubsidi naik harga, maka kemampuan produksi mereka akan menurun karena sebagian besar alokasi modal digunakan untuk konsumsi BBM.

 

Selanjutnya, penurunan produksi akan meningkatkan harga produk sehingga pendapatan petani jadi tidak menentu. Saat ini petani merupakan struktur terbesar masyarakat Indonesia. Namun, sebagian besar masih miskin akibat terjepit kebijakan pemerintah yang tak memihak mereka.

 

"Pemerintah harus memperhitungkan kenaikan BBM ini secara cermat karena yang pertama kali akan merasakan kenaikan ini adalah para petani dan sektor pertanian pada umumnya," kata Ma’mur Hasanuddin, di Jakarta, Selasa (7/5).

 

Penggunaan BBM memang tak bisa dielakkan dalam pertanian. Petani butuh menggerakkan mesin untuk mengolah lahan dan hasil tani. Di antaranya, mesin traktor untuk membajak dan menggaru serta pompa air untuk mengairi sawah. Pompa air terpaksa digunakan karena pemerintah tidak menyediakan irigasi yang cukup.

 

"Kesulitan solar beberapa waktu belakangan ini telah menunjukan bahwa BBM mempengaruhi dan sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian. Di beberapa tempat, penggilingan padi tidak beroperasi karena kesulitan mendapatkan solar bersubsidi," keluh Ma’mur.

 

Rencana pemerintah menaikkan BBM dalam waktu dekat telah ditegaskan oleh Presiden SBY dalam dialog dengan komunitas bisnis dan keuangan, Thomson Reuters Newsmaker, di Singapura, Selasa (23/4). Presiden SBY mengatakan, langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi.

 

Baca "Komisi IV" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer