Komisi IV Berita » Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi bagi Sektor Pertanian
Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi bagi Sektor Pertanian
Penulis : - Editor : Selasa, 7 Mei 2013 09:37:27

SEKTOR pertanian bakal sangat terpukul jika harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan. Sebab, komoditas mereka amat rentan terhadap gejolak harga dan biaya produksi. Bila harga BBM naik, maka produksi menurun, dan penghasilan petani tak menentu.

Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi bagi Sektor Pertanian
JurnalParlemen/Dzikry Subhanie

Pemerintah harus memperhitungkan kenaikan BBM ini secara cermat karena yang pertama kali akan merasakan kenaikan ini adalah para petani dan sektor pertanian pada umumnya

Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bakal memperlambat pertumbuhan sektor pertanian. Sebab, pengelolaan produksi dan distribusi pangan banyak menggunakan BBM bersubsidi terutama jenis solar.

 

Menurut anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Makmur Hasanuddin, sektor pertanian akan sangat terpukul karena komoditas mereka amat rentan terhadap gejolak harga dan biaya produksi. Jika BBM bersubsidi naik harga, maka kemampuan produksi mereka akan menurun karena sebagian besar alokasi modal digunakan untuk konsumsi BBM.

 

Selanjutnya, penurunan produksi akan meningkatkan harga produk sehingga pendapatan petani jadi tidak menentu. Saat ini petani merupakan struktur terbesar masyarakat Indonesia. Namun, sebagian besar masih miskin akibat terjepit kebijakan pemerintah yang tak memihak mereka.

 

"Pemerintah harus memperhitungkan kenaikan BBM ini secara cermat karena yang pertama kali akan merasakan kenaikan ini adalah para petani dan sektor pertanian pada umumnya," kata Ma’mur Hasanuddin, di Jakarta, Selasa (7/5).

 

Penggunaan BBM memang tak bisa dielakkan dalam pertanian. Petani butuh menggerakkan mesin untuk mengolah lahan dan hasil tani. Di antaranya, mesin traktor untuk membajak dan menggaru serta pompa air untuk mengairi sawah. Pompa air terpaksa digunakan karena pemerintah tidak menyediakan irigasi yang cukup.

 

"Kesulitan solar beberapa waktu belakangan ini telah menunjukan bahwa BBM mempengaruhi dan sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian. Di beberapa tempat, penggilingan padi tidak beroperasi karena kesulitan mendapatkan solar bersubsidi," keluh Ma’mur.

 

Rencana pemerintah menaikkan BBM dalam waktu dekat telah ditegaskan oleh Presiden SBY dalam dialog dengan komunitas bisnis dan keuangan, Thomson Reuters Newsmaker, di Singapura, Selasa (23/4). Presiden SBY mengatakan, langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban subsidi.

 

Baca "Komisi IV" Lainnya
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
1234
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer