MPR Berita » Agenda Reformasi Belum Tuntas
Agenda Reformasi Belum Tuntas
Penulis : - Editor : Selasa, 7 Mei 2013 13:41:50

DARI sejumlah agenda reformasi yang digulirkan 15 tahun lalu, ada yang belum tuntas yakni pemberantasan korupsi. Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin.

Agenda Reformasi Belum Tuntas

Pimpinan MPR RI saat menerima Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem), Selasa (7/5).

Senayan - Dari sejumlah agenda reformasi yang digulirkan 15 tahun lalu, ada yang belum tuntas yakni pemberantasan korupsi. Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin.

"Karena itu, saat ini dalam mengisi reformasi, korupsi harus menjadi musuh bersama dan dihadapi bersama sebagai musuh yang sangat membahayakan bagi bangsa ke depan," ujar Lukman saat mendampingi Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menerima  Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Dalam kesempatan itu, Lukman menyatakan pimpinan MPR RI menyambut baik rencana ProDem untuk menyelenggarakan peringatan atau refleksi atas pelaksanaan 15 tahun reformasi di negeri ini. Pimpinan MPR RI memastikan bakal hadir dan memenuhi acara yang akan digelar di Djakarta Theatre, 21 Mei 2013 pukul 19.00 WIB.

Kata Lukman, mungkin sebagian elemen bangsa sudah lupa dan tidak mengingat lagi bagaimana demokrasi yang dinikmati bangsa ini tidak lepas dari gerakan reformasi pada 1998 lalu yang berhasil menumbangkan rezim orde baru.

"Sehingga acara refleksi perjalanan 15 reformasi ini akan menjadi momen yang baik untuk kembali mengingatkan kembali bagaimana proses reformasi di negeri ini tercapai dengan penuh keringat, darah, air mata, dan saling bahu-membahu,"  tambah politisi PPP ini.

Sementera itu, Sekretaris Jenderal ProDem Andrianto mengatakan, darah yang telah tertumpah di Semanggi dan Trisakti sebagai tumbal perjuangan reformasi, hendaknya tidak mudah dilupakan.

"Karena itu, kami harapkan apa yang sudah putra-putri terbaik bangsa ini lakukan untuk perjuangan reformasi tetap dapat dikenang dan tetap dapat dilanjutkan," kata Andrianto.

Baca "MPR" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer