MPR Berita » Agenda Reformasi Belum Tuntas
Agenda Reformasi Belum Tuntas
Penulis : - Editor : Selasa, 7 Mei 2013 13:41:50

DARI sejumlah agenda reformasi yang digulirkan 15 tahun lalu, ada yang belum tuntas yakni pemberantasan korupsi. Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin.

Agenda Reformasi Belum Tuntas

Pimpinan MPR RI saat menerima Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem), Selasa (7/5).

Senayan - Dari sejumlah agenda reformasi yang digulirkan 15 tahun lalu, ada yang belum tuntas yakni pemberantasan korupsi. Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin.

"Karena itu, saat ini dalam mengisi reformasi, korupsi harus menjadi musuh bersama dan dihadapi bersama sebagai musuh yang sangat membahayakan bagi bangsa ke depan," ujar Lukman saat mendampingi Ketua MPR RI Taufiq Kiemas menerima  Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Dalam kesempatan itu, Lukman menyatakan pimpinan MPR RI menyambut baik rencana ProDem untuk menyelenggarakan peringatan atau refleksi atas pelaksanaan 15 tahun reformasi di negeri ini. Pimpinan MPR RI memastikan bakal hadir dan memenuhi acara yang akan digelar di Djakarta Theatre, 21 Mei 2013 pukul 19.00 WIB.

Kata Lukman, mungkin sebagian elemen bangsa sudah lupa dan tidak mengingat lagi bagaimana demokrasi yang dinikmati bangsa ini tidak lepas dari gerakan reformasi pada 1998 lalu yang berhasil menumbangkan rezim orde baru.

"Sehingga acara refleksi perjalanan 15 reformasi ini akan menjadi momen yang baik untuk kembali mengingatkan kembali bagaimana proses reformasi di negeri ini tercapai dengan penuh keringat, darah, air mata, dan saling bahu-membahu,"  tambah politisi PPP ini.

Sementera itu, Sekretaris Jenderal ProDem Andrianto mengatakan, darah yang telah tertumpah di Semanggi dan Trisakti sebagai tumbal perjuangan reformasi, hendaknya tidak mudah dilupakan.

"Karena itu, kami harapkan apa yang sudah putra-putri terbaik bangsa ini lakukan untuk perjuangan reformasi tetap dapat dikenang dan tetap dapat dilanjutkan," kata Andrianto.

Baca "MPR" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer