Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat | Jurnal Parlemen

Kelengkapan Berita » DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
Penulis : - Editor : Selasa, 7 Mei 2013 18:02:47

RANCANGAN Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibahas oleh Panja dan Pansus, ternyata masih belum disepakati oleh pemerintah. Kondisi itu tak pelak menimbulkan asumsi pemerintah tak punya keberanian menjadikan ini sebagai undang-undang.

DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi.

Senayan - Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibahas oleh Panja dan Pansus, ternyata masih belum disepakati oleh pemerintah. Kondisi itu tak pelak menimbulkan asumsi pemerintah tak punya keberanian menjadikan ini sebagai undang-undang. Padahal, RUU Tapera sangat berpihak kepada rakyat.

Gambaran seperti itu diutarakan secara gamblang oleh Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Selasa (7/5).

"RUU Tapera ini jelas sangat berpihak kepada rakyat khususnya kalangan yang berpenghasilan rendah, dalam rangka memiliki rumah yang sebetulnya adalah tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan," kata Yoseph.

Namun, sambungnya, dari inisiatif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah diajukan, ada gelagat pemerintah tak punya nyali untuk merealisasikan ini menjadi undang-undang, dan sepertinya pemerintah takut pada kalangan pengusaha.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian menjelaskan Panja telah mengajukan 484 DIM yang kemudian dikurangi jumlahnya oleh pemerintah menjadi 202 DIM. Lalu, setelah dilakukan diskusi, jumlah DIM itu menjadi 256 dan itulah yang dibahas di Panja.

Beberapa poin DIM yang ditolak pemerintah antara lain menyangkut keikutsertaan karyawan swasta dalam Tapera, dan menyetorkan modal awal yang nilainya terbilang kecil jika dilihat kenaikan harga tiap tahunnya. 

"Contoh penolakan pemerintah, mereka mau Tapera hanya jadi kewajiban pegawai yang dibayar melalui dana APBN, APBD, maupun BUMN. Kemudian, pemerintah menolak menyetorkan modal awal sebesar Rp 1 triliun kepada badan pengelola Tapera," ungkapnya.

RUU Tapera yang diusulkan DPR, saat ini sudah dibahas di tingkat Panja. Dalam membahas RUU Tapera, ada lima mitra DPR yaitu Kementerian Perumahan Rakyat, Kemenkumham, Kementerian BUMN, Kemenakertrans, dan Kementerian Keuangan. "Tetapi yang menjadi komandan jelas Menteri Perumahan Rakyat," tegas Yoseph.

Jika nantinya Tapera disahkan menjadi undang-undang, setiap warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun dan berpenghasilan minimal UMR, diwajibkan menyisihkan beberapa persen pendapatannya per bulan untuk kepemilikan rumah. "Kata mewajibkan itu mengacu pada asas gotong-royong. Jadi, orang yang sudah mampu dengan gaji tinggi dan sudah memiliki rumah, bisa membantu mereka yang belum punya rumah," tandasnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer