Kelengkapan Berita » DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Selasa, 7 Mei 2013 18:02:47

RANCANGAN Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibahas oleh Panja dan Pansus, ternyata masih belum disepakati oleh pemerintah. Kondisi itu tak pelak menimbulkan asumsi pemerintah tak punya keberanian menjadikan ini sebagai undang-undang.

DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi.

Senayan - Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibahas oleh Panja dan Pansus, ternyata masih belum disepakati oleh pemerintah. Kondisi itu tak pelak menimbulkan asumsi pemerintah tak punya keberanian menjadikan ini sebagai undang-undang. Padahal, RUU Tapera sangat berpihak kepada rakyat.

Gambaran seperti itu diutarakan secara gamblang oleh Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Selasa (7/5).

"RUU Tapera ini jelas sangat berpihak kepada rakyat khususnya kalangan yang berpenghasilan rendah, dalam rangka memiliki rumah yang sebetulnya adalah tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan," kata Yoseph.

Namun, sambungnya, dari inisiatif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah diajukan, ada gelagat pemerintah tak punya nyali untuk merealisasikan ini menjadi undang-undang, dan sepertinya pemerintah takut pada kalangan pengusaha.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian menjelaskan Panja telah mengajukan 484 DIM yang kemudian dikurangi jumlahnya oleh pemerintah menjadi 202 DIM. Lalu, setelah dilakukan diskusi, jumlah DIM itu menjadi 256 dan itulah yang dibahas di Panja.

Beberapa poin DIM yang ditolak pemerintah antara lain menyangkut keikutsertaan karyawan swasta dalam Tapera, dan menyetorkan modal awal yang nilainya terbilang kecil jika dilihat kenaikan harga tiap tahunnya. 

"Contoh penolakan pemerintah, mereka mau Tapera hanya jadi kewajiban pegawai yang dibayar melalui dana APBN, APBD, maupun BUMN. Kemudian, pemerintah menolak menyetorkan modal awal sebesar Rp 1 triliun kepada badan pengelola Tapera," ungkapnya.

RUU Tapera yang diusulkan DPR, saat ini sudah dibahas di tingkat Panja. Dalam membahas RUU Tapera, ada lima mitra DPR yaitu Kementerian Perumahan Rakyat, Kemenkumham, Kementerian BUMN, Kemenakertrans, dan Kementerian Keuangan. "Tetapi yang menjadi komandan jelas Menteri Perumahan Rakyat," tegas Yoseph.

Jika nantinya Tapera disahkan menjadi undang-undang, setiap warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun dan berpenghasilan minimal UMR, diwajibkan menyisihkan beberapa persen pendapatannya per bulan untuk kepemilikan rumah. "Kata mewajibkan itu mengacu pada asas gotong-royong. Jadi, orang yang sudah mampu dengan gaji tinggi dan sudah memiliki rumah, bisa membantu mereka yang belum punya rumah," tandasnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
Selasa, 12 Februari 2013 16:52:48
Mengungkap Mafia Impor Daging

Mengungkap Mafia Impor Daging

PENANGKAPAN petinggi parpol terkait im...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
Ion Infra Energy
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...