Kelengkapan Berita » DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
Penulis : - Editor : Selasa, 7 Mei 2013 18:02:47

RANCANGAN Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibahas oleh Panja dan Pansus, ternyata masih belum disepakati oleh pemerintah. Kondisi itu tak pelak menimbulkan asumsi pemerintah tak punya keberanian menjadikan ini sebagai undang-undang.

DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi.

Senayan - Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibahas oleh Panja dan Pansus, ternyata masih belum disepakati oleh pemerintah. Kondisi itu tak pelak menimbulkan asumsi pemerintah tak punya keberanian menjadikan ini sebagai undang-undang. Padahal, RUU Tapera sangat berpihak kepada rakyat.

Gambaran seperti itu diutarakan secara gamblang oleh Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Selasa (7/5).

"RUU Tapera ini jelas sangat berpihak kepada rakyat khususnya kalangan yang berpenghasilan rendah, dalam rangka memiliki rumah yang sebetulnya adalah tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan," kata Yoseph.

Namun, sambungnya, dari inisiatif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah diajukan, ada gelagat pemerintah tak punya nyali untuk merealisasikan ini menjadi undang-undang, dan sepertinya pemerintah takut pada kalangan pengusaha.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian menjelaskan Panja telah mengajukan 484 DIM yang kemudian dikurangi jumlahnya oleh pemerintah menjadi 202 DIM. Lalu, setelah dilakukan diskusi, jumlah DIM itu menjadi 256 dan itulah yang dibahas di Panja.

Beberapa poin DIM yang ditolak pemerintah antara lain menyangkut keikutsertaan karyawan swasta dalam Tapera, dan menyetorkan modal awal yang nilainya terbilang kecil jika dilihat kenaikan harga tiap tahunnya. 

"Contoh penolakan pemerintah, mereka mau Tapera hanya jadi kewajiban pegawai yang dibayar melalui dana APBN, APBD, maupun BUMN. Kemudian, pemerintah menolak menyetorkan modal awal sebesar Rp 1 triliun kepada badan pengelola Tapera," ungkapnya.

RUU Tapera yang diusulkan DPR, saat ini sudah dibahas di tingkat Panja. Dalam membahas RUU Tapera, ada lima mitra DPR yaitu Kementerian Perumahan Rakyat, Kemenkumham, Kementerian BUMN, Kemenakertrans, dan Kementerian Keuangan. "Tetapi yang menjadi komandan jelas Menteri Perumahan Rakyat," tegas Yoseph.

Jika nantinya Tapera disahkan menjadi undang-undang, setiap warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun dan berpenghasilan minimal UMR, diwajibkan menyisihkan beberapa persen pendapatannya per bulan untuk kepemilikan rumah. "Kata mewajibkan itu mengacu pada asas gotong-royong. Jadi, orang yang sudah mampu dengan gaji tinggi dan sudah memiliki rumah, bisa membantu mereka yang belum punya rumah," tandasnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...