Kelengkapan Berita » DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
Penulis : - Editor : Selasa, 7 Mei 2013 18:02:47

RANCANGAN Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibahas oleh Panja dan Pansus, ternyata masih belum disepakati oleh pemerintah. Kondisi itu tak pelak menimbulkan asumsi pemerintah tak punya keberanian menjadikan ini sebagai undang-undang.

DPR Tegaskan RUU Tapera Berpihak kepada Rakyat
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi.

Senayan - Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dibahas oleh Panja dan Pansus, ternyata masih belum disepakati oleh pemerintah. Kondisi itu tak pelak menimbulkan asumsi pemerintah tak punya keberanian menjadikan ini sebagai undang-undang. Padahal, RUU Tapera sangat berpihak kepada rakyat.

Gambaran seperti itu diutarakan secara gamblang oleh Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Selasa (7/5).

"RUU Tapera ini jelas sangat berpihak kepada rakyat khususnya kalangan yang berpenghasilan rendah, dalam rangka memiliki rumah yang sebetulnya adalah tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan," kata Yoseph.

Namun, sambungnya, dari inisiatif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah diajukan, ada gelagat pemerintah tak punya nyali untuk merealisasikan ini menjadi undang-undang, dan sepertinya pemerintah takut pada kalangan pengusaha.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian menjelaskan Panja telah mengajukan 484 DIM yang kemudian dikurangi jumlahnya oleh pemerintah menjadi 202 DIM. Lalu, setelah dilakukan diskusi, jumlah DIM itu menjadi 256 dan itulah yang dibahas di Panja.

Beberapa poin DIM yang ditolak pemerintah antara lain menyangkut keikutsertaan karyawan swasta dalam Tapera, dan menyetorkan modal awal yang nilainya terbilang kecil jika dilihat kenaikan harga tiap tahunnya. 

"Contoh penolakan pemerintah, mereka mau Tapera hanya jadi kewajiban pegawai yang dibayar melalui dana APBN, APBD, maupun BUMN. Kemudian, pemerintah menolak menyetorkan modal awal sebesar Rp 1 triliun kepada badan pengelola Tapera," ungkapnya.

RUU Tapera yang diusulkan DPR, saat ini sudah dibahas di tingkat Panja. Dalam membahas RUU Tapera, ada lima mitra DPR yaitu Kementerian Perumahan Rakyat, Kemenkumham, Kementerian BUMN, Kemenakertrans, dan Kementerian Keuangan. "Tetapi yang menjadi komandan jelas Menteri Perumahan Rakyat," tegas Yoseph.

Jika nantinya Tapera disahkan menjadi undang-undang, setiap warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun dan berpenghasilan minimal UMR, diwajibkan menyisihkan beberapa persen pendapatannya per bulan untuk kepemilikan rumah. "Kata mewajibkan itu mengacu pada asas gotong-royong. Jadi, orang yang sudah mampu dengan gaji tinggi dan sudah memiliki rumah, bisa membantu mereka yang belum punya rumah," tandasnya.

Baca "Kelengkapan" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer