DPD Berita » Sikap Rusia Mengenai Berdirinya Kantor OPM di Inggris
Sikap Rusia Mengenai Berdirinya Kantor OPM di Inggris
Penulis : - Editor : Kamis, 9 Mei 2013 07:44:36

RUSIA mendukung penuh Indonesia dalam menyikap masalah Papua, begitu pula Aceh. Mereka paham bahwa Papua dan Aceh adalah bagian dari NKRI.

Sikap Rusia Mengenai Berdirinya Kantor OPM di Inggris
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida menerima rombongan Pemerintah Rusia yang berkunjung ke Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (8/5/2013). 

Saya tegaskan kepada Dubes Rusia bahwa ini adalah masalah internal Indonesia, dan akan kami selesaikan dengan cara dialog antara Jakarta dengan Papua

Senayan – Berdirinya kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, juga memantik perhatian Rusia. Pemerintah Rusia menyatakan mendukung penuh Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida usai menerima kunjungan Dubes Rusia Mikhail Y Galuzin di Lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (8/5).

 

"Pemerintah Rusia menaruh perhatian pada masalah separatisme di Indonesia. Itu sempat disinggung dalam pertemuan," kata Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida kepada JurnalParlemen.

 

Intinya, Rusia mendukung upaya penyelesaian masalah yang mengancam integrasi NKRI. Sebab, mereka paham betul bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Sikap yang sama mereka sampaikan pula terkait masalah Aceh.

 

Sebetulnya, sambung senator dari Sulawesi Tenggara itu, masalah pembukaan kantor organisasi yang menggunakan nama internasional Free West Papua dan pengibaran bendera mirip GAM di Aceh sudah cukup lama jadi vocal point di Eropa. Tapi, pemerintah sudah berupaya mengatasi masalah ini secara terukur.

 

Dukungan seperti Rusia mengalir ke Indonesia dari sejumlah negara. Meski demikian, La Ode Ida menegaskan bahwa pemerintah masih sanggup menyelesaikan persoalan ini melalui jalur diplomatik yang tepat.

 

"Saya tegaskan kepada Dubes Rusia bahwa ini adalah masalah internal Indonesia, dan akan kami selesaikan dengan cara dialog antara Jakarta dengan Papua," katanya.

 

Baca "DPD" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...