Komisi IX Berita » Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
Penulis : - Editor : Jum`at, 10 Mei 2013 09:32:27

MENTERI Kesehatan Nafsiah Mboi berjanji mengangkat bidan pekerja tidak tetap sebagai pegawai negeri sipil. Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah berharap Menkes memberi perlakuan sama terhadap Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ). 

Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi

Kalau ribuan bidan PTT bisa diangkat menjadi PNS secara otomatis, mestinya VIJ juga diperlakukan sama. Kami merekomendasikan agar VIJ diangkat menjadi pegawai BPJS Kesehatan karena pengalaman dan kinerja mereka dibutuhkan untuk itu

Jakarta - Langkah Menteri Kesehatan yang mengangkat ribuan bidan pegawai tidak tetap (PTT) se-Indonesia patut diapresiasi. Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah menyambut baik keputusan Menkes Nafsiah Mboi.

 

Ribuan bidan PTT, Selasa (7/5) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut peningkatan nasib kerja mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Perwakilan bidan lantas diterima Menkes Nafsiah Mboi di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Menkes berjanji akan mengangkat bidan PTT sebagai PNS secara otomatis dan tidak melalui jalur umum.

 

Menurut Poempida, bidan adalah pekerjaan profesi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Karena itu, Poempida berharap hasil pertemuan para bidan dengan Menkes benar-benar diwujudkan dalam penerimaan PNS tahun ini.

 

"Karena itu, kami akan terus awasi keputusan Menkes ini," kata Poempida Hidayatullah, Jumat (10/5).           

 

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan Menkes agar tidak melupakan nasib pekerja Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) yang juga sudah bertahun-tahun bertugas tapi statusnya belum jelas. Mereka berjumlah ribuan dan tersebar di penjuru Tanah Air.

 

"Kalau ribuan bidan PTT bisa diangkat menjadi PNS secara otomatis, mestinya VIJ juga diperlakukan sama. Kami merekomendasikan agar VIJ diangkat menjadi pegawai BPJS Kesehatan karena pengalaman dan kinerja mereka dibutuhkan untuk itu," katanya.

 

 

 

Baca "Komisi IX" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer