Komisi IX Berita » Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
Penulis : - Editor : Jum`at, 10 Mei 2013 09:32:27

MENTERI Kesehatan Nafsiah Mboi berjanji mengangkat bidan pekerja tidak tetap sebagai pegawai negeri sipil. Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah berharap Menkes memberi perlakuan sama terhadap Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ). 

Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi

Kalau ribuan bidan PTT bisa diangkat menjadi PNS secara otomatis, mestinya VIJ juga diperlakukan sama. Kami merekomendasikan agar VIJ diangkat menjadi pegawai BPJS Kesehatan karena pengalaman dan kinerja mereka dibutuhkan untuk itu

Jakarta - Langkah Menteri Kesehatan yang mengangkat ribuan bidan pegawai tidak tetap (PTT) se-Indonesia patut diapresiasi. Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah menyambut baik keputusan Menkes Nafsiah Mboi.

 

Ribuan bidan PTT, Selasa (7/5) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut peningkatan nasib kerja mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Perwakilan bidan lantas diterima Menkes Nafsiah Mboi di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Menkes berjanji akan mengangkat bidan PTT sebagai PNS secara otomatis dan tidak melalui jalur umum.

 

Menurut Poempida, bidan adalah pekerjaan profesi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Karena itu, Poempida berharap hasil pertemuan para bidan dengan Menkes benar-benar diwujudkan dalam penerimaan PNS tahun ini.

 

"Karena itu, kami akan terus awasi keputusan Menkes ini," kata Poempida Hidayatullah, Jumat (10/5).           

 

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan Menkes agar tidak melupakan nasib pekerja Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) yang juga sudah bertahun-tahun bertugas tapi statusnya belum jelas. Mereka berjumlah ribuan dan tersebar di penjuru Tanah Air.

 

"Kalau ribuan bidan PTT bisa diangkat menjadi PNS secara otomatis, mestinya VIJ juga diperlakukan sama. Kami merekomendasikan agar VIJ diangkat menjadi pegawai BPJS Kesehatan karena pengalaman dan kinerja mereka dibutuhkan untuk itu," katanya.

 

 

 

Baca "Komisi IX" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer