Komisi IX Berita » Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
Penulis : - Editor : Jum`at, 10 Mei 2013 09:32:27

MENTERI Kesehatan Nafsiah Mboi berjanji mengangkat bidan pekerja tidak tetap sebagai pegawai negeri sipil. Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah berharap Menkes memberi perlakuan sama terhadap Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ). 

Menkes Angkat Bidan PTT Jadi PNS, Bagaimana Nasib Verifikator Independen Jamkesmas?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi

Kalau ribuan bidan PTT bisa diangkat menjadi PNS secara otomatis, mestinya VIJ juga diperlakukan sama. Kami merekomendasikan agar VIJ diangkat menjadi pegawai BPJS Kesehatan karena pengalaman dan kinerja mereka dibutuhkan untuk itu

Jakarta - Langkah Menteri Kesehatan yang mengangkat ribuan bidan pegawai tidak tetap (PTT) se-Indonesia patut diapresiasi. Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah menyambut baik keputusan Menkes Nafsiah Mboi.

 

Ribuan bidan PTT, Selasa (7/5) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut peningkatan nasib kerja mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Perwakilan bidan lantas diterima Menkes Nafsiah Mboi di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, Menkes berjanji akan mengangkat bidan PTT sebagai PNS secara otomatis dan tidak melalui jalur umum.

 

Menurut Poempida, bidan adalah pekerjaan profesi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah. Karena itu, Poempida berharap hasil pertemuan para bidan dengan Menkes benar-benar diwujudkan dalam penerimaan PNS tahun ini.

 

"Karena itu, kami akan terus awasi keputusan Menkes ini," kata Poempida Hidayatullah, Jumat (10/5).           

 

Politisi Partai Golkar ini juga mengingatkan Menkes agar tidak melupakan nasib pekerja Verifikator Independen Jamkesmas (VIJ) yang juga sudah bertahun-tahun bertugas tapi statusnya belum jelas. Mereka berjumlah ribuan dan tersebar di penjuru Tanah Air.

 

"Kalau ribuan bidan PTT bisa diangkat menjadi PNS secara otomatis, mestinya VIJ juga diperlakukan sama. Kami merekomendasikan agar VIJ diangkat menjadi pegawai BPJS Kesehatan karena pengalaman dan kinerja mereka dibutuhkan untuk itu," katanya.

 

 

 

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 27 November 2014
Ketua DPD Menerima Kunjungan Ketua Dewan Negara Malaysia
Kamis, 27 November 2014
Komisi VII RDP dengan Menteri ESDM
Kamis, 27 November 2014
Komisi IX Raker dengan Kemenkes

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer