Peristiwa Berita » SKK Migas Surati Presiden Soal Kasus Hukum Bioremediasi
SKK Migas Surati Presiden Soal Kasus Hukum Bioremediasi
Penulis : - Editor : Jum`at, 10 Mei 2013 11:34:47

KEPALA SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) Rudi Rubiandini mengaku telah melaporkan penanganan kasus bioremediasi ini ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (8/5) lalu, terkait adanya potensi gangguan yang amat serius terhadap industri migas nasional.

Jakarta - Kepala SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) Rudi Rubiandini mengaku telah melaporkan penanganan kasus bioremediasi ini ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (8/5) lalu, terkait adanya potensi gangguan yang amat serius terhadap industri migas nasional.

“Saya sudah menyampaikan laporan ke Presiden melalui Pak Dipo Alam (Sekretaris Kabinet) dan melalui beberapa Menteri, lima sampai enam Menteri agar memberikan perhatian serius terhadap kasus bioremediasi ini. Dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu akan berkoordinasi untuk adanya penanganan yang lebih kondusif terhadap kasus bioremediasi yang sebenarnya tidak selayaknya dipidanakan,” tutur Rudi dalam keterangan tertulisnya yang diterima JurnalParlemen, Jumat (10/5). 

Rudi pun tak menampik, gangguan terhadap Chevron akan sangat mengancam tingkat produksi nasional secara signifikan.

“Gangguan terhadap Chevron akan sangat mengancam produksi migas nasional secara signifikan, mengingat sampai saat ini hingga 40 persen dari total produksi minyak nasional berasal dari produksi Chevron. Terlebih, ada indikasi bahwa karyawan Chevron bakal mogok jika tidak ada obyektifitas dalam penanganan kasus bioremediasi ini. Lebih parah lagi kalau para kontraktor Chevron di luar kegiatan bioremediasi tidak ada lagi yang berani menjadi mitra Chevron,” imbuh Rudi. 

Menurut dia, sangat mengganggu sekali seandainya karyawan Chevron jadi mogok kerja. "Karenanya, kami sudah mengirimkan surat melalui atasannya (pimpinan Chevron, red) untuk mengimbau, agar tidak terjadi pemogokan dan sebagainya. Karena, apa pun mogok itu bukan suatu jalan keluar yang baik, dan SKK Migas tentu akan terus berjuang bersama-sama untuk mengawal kasus ini,” tegas Rudi.

Presiden Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Indonesian Petroleum Assosiation/IPA), Lukman Mahfoedz, mengatakan IPA menyesalkan tindakan pemidanaan kasus bioremediasi Chevron, karena menimbulkan keraguan dan kekhawatiran bagi para perusahaan migas lainnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Menurut Lukman, kasus tersebut masuk ke ranah perdata, di mana penindaklanjutan harus mengikuti peraturan yang tertuang dalam kontrak bagi hasil (PSC) dan peraturan tata kelola (PTK) yang diterbitkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Kasus ini tidak membantu perbaikan iklim investasi karena mereka (perusahaan migas) tidak ada kepastian. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian hukum," ujarnya Rabu (8/5) lalu.

Untuk mengembangkan proyek migas bernilai miliaran dolar Amerika Serikat, lanjut Lukman, diperlukan tiga hal, yakni kepastian hukum, kejelasan, dan konsistensi.

"Yang mereka punya hanya PSC. Jadi PSC ini harus dihormati juga oleh pemerintah. Kontraktor pasti selalu memegang prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis penuh resiko ini. Apalagi resiko terbesar hanya akan dialami oleh kontraktor. Pasalnya, jika investasi yang dikeluarkan untuk eksplorasi ternyata tidak menemukan cadangan migas, investasi yang sudah dikeluarkan tidak akan digantikan pemerintah,” pungkasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha juga merasa prihatin terhadap kasus bioremediasi yang sudah berlarut-larut. Ia menyatakan, penyelesaian kasus bioremediasi saat ini tidak murni dengan fakta-fakta hukum.

"Ini perlu dicermati ada apa. Karenanya, saya akan mengusulkan kepada Ketua Komisi VII agar memanggil pihak-pihak terkait seperti Chevron dan SKK Migas," tukasnya kepada JurnalParlemen, Senin (6/5) lalu. Rencananya pemanggilan terhadap Chevron dan SKK Migas akan dilakukan pada minggu pertama atau kedua setelah DPR memasuki masa sidang IV.

Selain itu, karena sudah masuk ke ranah hukum, dia juga akan mengusulkan ke Komisi III untuk memanggil pihak Kejaksaan Agung. "Karena, masalah ini sudah sangat berlarut-larut," tandasnya. Ia juga mengungkapkan, ikatan alumni ITB dan ITS juga akan ikut komplain terhadap masalah ini.

Terkait isu mogok karyawan, Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan, menampik isu tersebut dan menjelaskan bahwa Chevron tetap berkomitmen untuk menjalankan operasi migas sesuai mandat PSC secara selamat dan taat hukum. “Manajemen dan karyawan Chevron terus bekerja keras menghasilkan minyak yang sangat dibutuhkan negara dan penting bagi kelangsungan pembangunan sesuai dengan hukum yang berlaku. Justru kasus ini menimbulkan isu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kami, pelaku di industri ini,” ujar Dony.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer