Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used after 'URL-Rewriter' in /home/bc/jn/index.php on line 31
SKK Migas Surati Presiden Soal Kasus Hukum Bioremediasi | Jurnal Parlemen

Peristiwa Berita » SKK Migas Surati Presiden Soal Kasus Hukum Bioremediasi
SKK Migas Surati Presiden Soal Kasus Hukum Bioremediasi
Penulis : - Editor : Jum`at, 10 Mei 2013 11:34:47

KEPALA SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) Rudi Rubiandini mengaku telah melaporkan penanganan kasus bioremediasi ini ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (8/5) lalu, terkait adanya potensi gangguan yang amat serius terhadap industri migas nasional.

Jakarta - Kepala SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) Rudi Rubiandini mengaku telah melaporkan penanganan kasus bioremediasi ini ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (8/5) lalu, terkait adanya potensi gangguan yang amat serius terhadap industri migas nasional.

“Saya sudah menyampaikan laporan ke Presiden melalui Pak Dipo Alam (Sekretaris Kabinet) dan melalui beberapa Menteri, lima sampai enam Menteri agar memberikan perhatian serius terhadap kasus bioremediasi ini. Dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu akan berkoordinasi untuk adanya penanganan yang lebih kondusif terhadap kasus bioremediasi yang sebenarnya tidak selayaknya dipidanakan,” tutur Rudi dalam keterangan tertulisnya yang diterima JurnalParlemen, Jumat (10/5). 

Rudi pun tak menampik, gangguan terhadap Chevron akan sangat mengancam tingkat produksi nasional secara signifikan.

“Gangguan terhadap Chevron akan sangat mengancam produksi migas nasional secara signifikan, mengingat sampai saat ini hingga 40 persen dari total produksi minyak nasional berasal dari produksi Chevron. Terlebih, ada indikasi bahwa karyawan Chevron bakal mogok jika tidak ada obyektifitas dalam penanganan kasus bioremediasi ini. Lebih parah lagi kalau para kontraktor Chevron di luar kegiatan bioremediasi tidak ada lagi yang berani menjadi mitra Chevron,” imbuh Rudi. 

Menurut dia, sangat mengganggu sekali seandainya karyawan Chevron jadi mogok kerja. "Karenanya, kami sudah mengirimkan surat melalui atasannya (pimpinan Chevron, red) untuk mengimbau, agar tidak terjadi pemogokan dan sebagainya. Karena, apa pun mogok itu bukan suatu jalan keluar yang baik, dan SKK Migas tentu akan terus berjuang bersama-sama untuk mengawal kasus ini,” tegas Rudi.

Presiden Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Indonesian Petroleum Assosiation/IPA), Lukman Mahfoedz, mengatakan IPA menyesalkan tindakan pemidanaan kasus bioremediasi Chevron, karena menimbulkan keraguan dan kekhawatiran bagi para perusahaan migas lainnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Menurut Lukman, kasus tersebut masuk ke ranah perdata, di mana penindaklanjutan harus mengikuti peraturan yang tertuang dalam kontrak bagi hasil (PSC) dan peraturan tata kelola (PTK) yang diterbitkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Kasus ini tidak membantu perbaikan iklim investasi karena mereka (perusahaan migas) tidak ada kepastian. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian hukum," ujarnya Rabu (8/5) lalu.

Untuk mengembangkan proyek migas bernilai miliaran dolar Amerika Serikat, lanjut Lukman, diperlukan tiga hal, yakni kepastian hukum, kejelasan, dan konsistensi.

"Yang mereka punya hanya PSC. Jadi PSC ini harus dihormati juga oleh pemerintah. Kontraktor pasti selalu memegang prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis penuh resiko ini. Apalagi resiko terbesar hanya akan dialami oleh kontraktor. Pasalnya, jika investasi yang dikeluarkan untuk eksplorasi ternyata tidak menemukan cadangan migas, investasi yang sudah dikeluarkan tidak akan digantikan pemerintah,” pungkasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha juga merasa prihatin terhadap kasus bioremediasi yang sudah berlarut-larut. Ia menyatakan, penyelesaian kasus bioremediasi saat ini tidak murni dengan fakta-fakta hukum.

"Ini perlu dicermati ada apa. Karenanya, saya akan mengusulkan kepada Ketua Komisi VII agar memanggil pihak-pihak terkait seperti Chevron dan SKK Migas," tukasnya kepada JurnalParlemen, Senin (6/5) lalu. Rencananya pemanggilan terhadap Chevron dan SKK Migas akan dilakukan pada minggu pertama atau kedua setelah DPR memasuki masa sidang IV.

Selain itu, karena sudah masuk ke ranah hukum, dia juga akan mengusulkan ke Komisi III untuk memanggil pihak Kejaksaan Agung. "Karena, masalah ini sudah sangat berlarut-larut," tandasnya. Ia juga mengungkapkan, ikatan alumni ITB dan ITS juga akan ikut komplain terhadap masalah ini.

Terkait isu mogok karyawan, Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan, menampik isu tersebut dan menjelaskan bahwa Chevron tetap berkomitmen untuk menjalankan operasi migas sesuai mandat PSC secara selamat dan taat hukum. “Manajemen dan karyawan Chevron terus bekerja keras menghasilkan minyak yang sangat dibutuhkan negara dan penting bagi kelangsungan pembangunan sesuai dengan hukum yang berlaku. Justru kasus ini menimbulkan isu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kami, pelaku di industri ini,” ujar Dony.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer