Peristiwa Berita » Masalah Ketenagakerjaan Marak, Apa Penyebabnya?
Masalah Ketenagakerjaan Marak, Apa Penyebabnya?
Penulis : - Editor : Jum`at, 10 Mei 2013 16:32:29

KEJADIAN memilukan yang kerap menimpa pekerja Indonesia, di antaranya akibat hukum ketenagakerjaan yang tak memihak kaum pekerja. Pemerintah pun tidak berupaya untuk mencari solusinya hingga ke akar permasalahan.

 Masalah Ketenagakerjaan Marak, Apa Penyebabnya?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Pakar Demografi dan Ekonom Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi (kiri), Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida (tengah), dan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah (kanan) dalam acara diskusi bertajuk "Perbudakan dan Ketenagakerjaan di Indonesia", di Pressroom DPD, Jumat (10/5).

Senayan - Masalah ketenagakerjaan boleh jadi merupakan pemandangan umum di Indonesia. Kasus teranyar yang mendapat sorotan adalah masalah perbudakan di lokasi pembuatan panci di Tangerang.

Mengetahui ada kejadian seperti itu, Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida merasa geram. Ia meminta agar berbagai pihak bekerjasama menuntaskan kasus ini hingga ke akar permasalahannya.

"Kejadian ini sungguh sangat mengenaskan. Dari hasil pengamatan kami, ada indikasi perbudakan ini di-back up oleh oknum aparat kepolisan, sehingga bisa berlangsung sekian lama," seru La Ode, dalam diskusi bertajuk "Perbudakan dan Ketenagakerjaan di Indonesia", di Pressroom DPD, Jumat (10/5).

Kemudian, ada indikasi kasus-kasus seperti itu begitu mudah ditutupi dengan membayar segelintir oknum aparat polisi.

Senator dari Sulawesi Tenggara itu juga menekankan, agar Kepala Daerah setempat ikut bertanggungjawab. Karena, kasus ini terjadi salah satunya akibat kurangnya pengawasan di wilayah yang merupakan sentra industri.

"Saya juga menyayangkan sikap Menakertrans Muhaimin Iskandar yang seperti menganggap kasus ini biasa-biasa saja. Padahal jelas ini adalah kejahatan kemanusiaan," tandasnya.

Pakar Demografi dan Ekonom Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi mendukung pernyataan La Ode Ida. Dengan tegas ia menginginkan adanya perombakan struktur birokrat di wilayah Tangerang.

Menurutnya, revolusi pejabat juga sepertinya diperlukan, agar kasus ketenagakerjaan tidak berlangsung terus-menerus. Pasalnya, ada kecenderungan pejabat-pejabat itu hanya mementingkan pribadi dan kalangannya, sementara kaum pekerja diabaikan.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menambahkan, bahwa kejadian memilukan yang kerap menimpa pekerja Indonesia adalah akibat dari hukum ketenagakerjaan yang tak memihak kaum pekerja.

"Sistem ketenagakerjaan di Indonesia pada praktiknya memang masih membuka peluang terjadinya perbudakan. Itu karena bangsa ini belum menjadikan HAM sebagai panglima," tukasnya Anis.

Ia menilai, selama ini berbagai permasalahan yang terjadi sering dilihat sebagai kasus. Pemerintah tidak berupaya untuk mencari solusinya hingga ke akar permasalahan. "Harusnya, Menakertrans menjadi pemimpin untuk mencari solusi atas permasalahan ini," katanya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer