Peristiwa Berita » Masalah Ketenagakerjaan Marak, Apa Penyebabnya?
Masalah Ketenagakerjaan Marak, Apa Penyebabnya?
Penulis : - Editor : Jum`at, 10 Mei 2013 16:32:29

KEJADIAN memilukan yang kerap menimpa pekerja Indonesia, di antaranya akibat hukum ketenagakerjaan yang tak memihak kaum pekerja. Pemerintah pun tidak berupaya untuk mencari solusinya hingga ke akar permasalahan.

 Masalah Ketenagakerjaan Marak, Apa Penyebabnya?
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Pakar Demografi dan Ekonom Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi (kiri), Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida (tengah), dan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah (kanan) dalam acara diskusi bertajuk "Perbudakan dan Ketenagakerjaan di Indonesia", di Pressroom DPD, Jumat (10/5).

Senayan - Masalah ketenagakerjaan boleh jadi merupakan pemandangan umum di Indonesia. Kasus teranyar yang mendapat sorotan adalah masalah perbudakan di lokasi pembuatan panci di Tangerang.

Mengetahui ada kejadian seperti itu, Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida merasa geram. Ia meminta agar berbagai pihak bekerjasama menuntaskan kasus ini hingga ke akar permasalahannya.

"Kejadian ini sungguh sangat mengenaskan. Dari hasil pengamatan kami, ada indikasi perbudakan ini di-back up oleh oknum aparat kepolisan, sehingga bisa berlangsung sekian lama," seru La Ode, dalam diskusi bertajuk "Perbudakan dan Ketenagakerjaan di Indonesia", di Pressroom DPD, Jumat (10/5).

Kemudian, ada indikasi kasus-kasus seperti itu begitu mudah ditutupi dengan membayar segelintir oknum aparat polisi.

Senator dari Sulawesi Tenggara itu juga menekankan, agar Kepala Daerah setempat ikut bertanggungjawab. Karena, kasus ini terjadi salah satunya akibat kurangnya pengawasan di wilayah yang merupakan sentra industri.

"Saya juga menyayangkan sikap Menakertrans Muhaimin Iskandar yang seperti menganggap kasus ini biasa-biasa saja. Padahal jelas ini adalah kejahatan kemanusiaan," tandasnya.

Pakar Demografi dan Ekonom Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi mendukung pernyataan La Ode Ida. Dengan tegas ia menginginkan adanya perombakan struktur birokrat di wilayah Tangerang.

Menurutnya, revolusi pejabat juga sepertinya diperlukan, agar kasus ketenagakerjaan tidak berlangsung terus-menerus. Pasalnya, ada kecenderungan pejabat-pejabat itu hanya mementingkan pribadi dan kalangannya, sementara kaum pekerja diabaikan.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menambahkan, bahwa kejadian memilukan yang kerap menimpa pekerja Indonesia adalah akibat dari hukum ketenagakerjaan yang tak memihak kaum pekerja.

"Sistem ketenagakerjaan di Indonesia pada praktiknya memang masih membuka peluang terjadinya perbudakan. Itu karena bangsa ini belum menjadikan HAM sebagai panglima," tukasnya Anis.

Ia menilai, selama ini berbagai permasalahan yang terjadi sering dilihat sebagai kasus. Pemerintah tidak berupaya untuk mencari solusinya hingga ke akar permasalahan. "Harusnya, Menakertrans menjadi pemimpin untuk mencari solusi atas permasalahan ini," katanya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer