Analisa Berita » Rumus Penanganan Papua
Rumus Penanganan Papua
Penulis : Jurnal Parlemen - Editor : Jurnal Parlemen Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua
Ist.

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa bikin para politisi penghuni Kompleks Parlemen Senayan gerah. Itulah kantor OPM (Organisasi Papua Merdeka).

 

Ceritanya, pada 29 April 2013, pemimpin OPM di Inggris Benny Wenda membuka secara resmi kantor Free West Papua Campaign di Kota Oxford. Acaranya sederhana, dihadiri tak lebih dari 50 orang. Tapi jadi berita besar karena reaksi keras pemerintah dan politisi di Jakarta. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa meminta klarifikasi sekaligus memprotes langsung Dubes Inggris Mark Canning di Jakarta. Dari Senayan, nada protes terdengar lebih beragam: panggil Dubes Inggris ke Komisi I, tutup kantor OPM, dan tarik Dubes Indonesia di London.

 

Reaksi keras muncul gara-gara Walikota Oxford menghadiri acara serta ikut menggunting pita pada peresmian kantor itu. Kehadiran sang pejabat dipersepsikan sebagai dukungan Pemerintah Inggris terhadap gerakan Papua Merdeka. Padahal sikap Dewan Kota Oxford sama sekali tidak mewakili pandangan politik luar negeri Inggris. Persis dukungan seorang anggota parlemen di sana terhadap Papua Merdeka yang tak bisa dipersepsikan sebagai dukungan Parlemen Inggris secara resmi.

 

Kita juga tidak bisa meminta pemerintah Inggris untuk menutup kantor OPM di negara itu. Sebab, undang-undang di Inggris memang mengizinkan pembukaan kantor itu. Tidaklah elok jika kita mendesak pemerintah suatu negara untuk melanggar aturannya sendiri.

 

Apa yang terjadi di Inggris sebenarnya juga terjadi di Indonesia. Hizbut Tahrir (HT), organisasi internasional Islam yang berpusat di London, terlarang di Inggris. Tapi, tidak demikian di Indonesia. Karena itu, HT mendirikan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang aktif memperjuangkan ide pendirian pemerintah Islam sedunia yang disebut Khilafah Islamiyah. Beberapa acara HTI pun dihadiri pejabat pemerintah.

 

Pemerintah Indonesia jelas bersalah jika melarang berdirinya cabang Hizbut Tahrir di Indonesia karena mereka tidak melanggar undang-undang. Juga keliru bila pemberian izin sekaligus kehadiran pejabat dalam acara HTI dipersepsikan sebagai dukungan Pemerintah Indonesia atas gagasan Khilafah Islamiyah.

 

Internasionalisasi Kasus Papua

 

Mulanya, pembukaan kantor OPM di Oxford hanyalah sebuah peristiwa kecil. Hampir tak ada liputan media. Namun, setelah muncul reaksi keras pemerintah dan DPR, peristiwa itu bukan hanya digunjingkan media di Indonesia tapi juga oleh media internasional.

 

Liputan media adalah berkah bagi Benny Wenda dan kawan-kawan. Sebab, salah satu agenda kelompok OPM di luar negeri adalah internasionalisasi kasus Papua. Tujuannya, membangun kesadaran masyarakat internasional bahwa ada masalah di Papua. Dari situ mereka berharap ada dukungan dari penjuru dunia terhadap gerakan Papua Merdeka.

 

Soal internasionalisasi kasus Papua ini perlu dipahami Jakarta. Internasionalisasi bakal selalu mencuat bila di Papua terjadi hal-hal yang buruk semisal kasus pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pemerintah menyejahterakan rakyat, kasus korupsi, dan sebagainya. Setiap kebobrokan yang terjadi di Papua akan digiling sebagai pesan kampanye kelompok Papua Merdeka di luar negeri.

 

Jika para pejabat pemerintah dan kalangan DPR di Jakarta tidak ingin terjadi internasionalisasi kasus Papua, maka rumusnya sederhana: jangan berlaku buruk di Papua. Lenyapkan kebobrokan, lakukanlah hal baik seperti penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia. Operasi militer harus dihindari dan diganti dengan dialog dalam menyelesaikan konflik politik. Berantas korupsi dan sejahterakan rakyat! Itulah tuntutan masyarakat Papua.

 

Rumus ini terbukti efektif dalam kasus penembakan anggota TNI di Puncak Jaya oleh pasukan TPN OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka) yang dipimpin Goliat Tabuni, Februari 2013. Meski berduka karena kehilangan personil militer, pemerintah menanggapi dengan tenang. Tidak bertindak keras dengan senjata, pemerintah berupaya mendahulukan proses hukum atas kasus penembakan tersebut.

 

Hasilnya, aksi kekerasan TPN OPM dikecam dunia internasional. Bahkan kecaman juga datan dari negara-negara yang jadi basis kampanye gerakan Papua Merdeka seperti Australia, Amerika, dan Inggris. Rumus serupa hendaknya dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kantor OPM di Oxford atau di mana pun.

 

Solahudin, peneliti Papua

 

Baca "Analisa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer