Peristiwa Berita » Masa Kerja DPR pada Masa Sidang IV hanya 44 Hari
Masa Kerja DPR pada Masa Sidang IV hanya 44 Hari
Penulis : - Editor : Senin, 13 Mei 2013 11:03:01

Memasuki masa sidang IV tahun sidang 2012-2013 ini, Dewan telah menetapkan beberapa agenda penting, yang disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pembukaan Sidang IV, Senin (13/5) ini. Apa saja?

Masa Kerja DPR pada Masa Sidang IV hanya 44 Hari
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Situasi ruangan rapat paripurna pembukaan sidang IV tahun sidang 2012-2013 DPR RI, Senin (13/5).

Senayan - Dalam masa sidang keempat tahun sidang 2012-2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki masa kerja selama 44 hari atau 61 hari kalender, terhitung mulai Senin (13/5) ini hingga 12 Juli mendatang.

"Untuk itu, dewan telah mengagendakan proses penetapan keanggotaan beberapa jabatan publik. Proses ini dilakukan, baik melalui mekanisme persetujuan maupun pertimbangan, antara lain, keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Supervisi Bank Indonesia, Pengganti Antar-Waktu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan para calon dubes negara-negara sahabat untuk RI," ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pembukaan Sidang IV Tahun sidang 2012-2013, Senin (13/5).

Di samping itu, kata Marzuki, Dewan juga telah melanjutkan tugas-tugas tim pengawasan DPR RI, antara lain terhadap kasus Bank Century, pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dan terhadap pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Termasuk soal perlindungan TKI di luar negeri, sengketa pertanahan, dan tindak lanjut hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPR.

Dalam masa persidangan IV ini, DPR telah menerima surat masuk dari Presiden RI tertanggal 2 Mei nomer R-15/Pres/05/2013 perihal permohonan pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat untuk RI. Di antaranya, dari Kerajaan Jordania berkedudukan di Jakarta, Republik Irak, Republik Mauritius berkedudukan di Kuala Lumpur. "Surat tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan makanisme dewan," katanya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
1234
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
Senin, 13 Oktober 2014 11:55:29
Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

Benarkah Dinamika Politik Berdampak Negatif pada Perekonomian Mendatang?

  Jakarta - Peralihan kekuasaan da...
Selasa, 7 Oktober 2014 10:36:59
PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

PDI-P Terperosok dalam Labirin yang Diciptakan Sendiri

  Jakarta - Mantan Wakil Ketua MPR...
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Foto Bersama Presiden Baru

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer