Peristiwa Berita » Masa Kerja DPR pada Masa Sidang IV hanya 44 Hari
Masa Kerja DPR pada Masa Sidang IV hanya 44 Hari
Penulis : - Editor : Senin, 13 Mei 2013 11:03:01

Memasuki masa sidang IV tahun sidang 2012-2013 ini, Dewan telah menetapkan beberapa agenda penting, yang disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pembukaan Sidang IV, Senin (13/5) ini. Apa saja?

Masa Kerja DPR pada Masa Sidang IV hanya 44 Hari
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Situasi ruangan rapat paripurna pembukaan sidang IV tahun sidang 2012-2013 DPR RI, Senin (13/5).

Senayan - Dalam masa sidang keempat tahun sidang 2012-2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki masa kerja selama 44 hari atau 61 hari kalender, terhitung mulai Senin (13/5) ini hingga 12 Juli mendatang.

"Untuk itu, dewan telah mengagendakan proses penetapan keanggotaan beberapa jabatan publik. Proses ini dilakukan, baik melalui mekanisme persetujuan maupun pertimbangan, antara lain, keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Supervisi Bank Indonesia, Pengganti Antar-Waktu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan para calon dubes negara-negara sahabat untuk RI," ujar Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pembukaan Sidang IV Tahun sidang 2012-2013, Senin (13/5).

Di samping itu, kata Marzuki, Dewan juga telah melanjutkan tugas-tugas tim pengawasan DPR RI, antara lain terhadap kasus Bank Century, pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dan terhadap pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Termasuk soal perlindungan TKI di luar negeri, sengketa pertanahan, dan tindak lanjut hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPR.

Dalam masa persidangan IV ini, DPR telah menerima surat masuk dari Presiden RI tertanggal 2 Mei nomer R-15/Pres/05/2013 perihal permohonan pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat untuk RI. Di antaranya, dari Kerajaan Jordania berkedudukan di Jakarta, Republik Irak, Republik Mauritius berkedudukan di Kuala Lumpur. "Surat tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan makanisme dewan," katanya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer